Andika Pratama
MerahPutih.com - DPP PDI Perjuangan (PDIP) menilai salah kaprah apabila Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan Tragedi Kudatuli 1996 sebagai pelanggaran HAM biasa.
Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto peristiwa tersebut harusnya dikategorikan sebagai pelanggaran HAM berat.
Baca Juga
Cerita Ribka Tjiptaning soal Kudatuli: Jari Aktivis HAM Munir Diamputasi
“Meskipun Komnas HAM menyatakan hanya ada lima korban, tetapi dalam suatu komunikasi spiritual yang kami lakukan sebagai bangsa yang punya cara-cara untuk berkomunikasi dalam arus spiritual itu, paling tidak ada 104 korban hilang,” kata Hasto dalam diskusi bertajuk "Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996 Gerbang Demokratisasi Indonesia" yang digelar di Kantor DPP PDIP, Jalan Diponegoro Jakarta, Kamis (27/7).
Hasto meminta pemerintah mengungkap aktor intelektual dan pihak-pihak yang terlibat Tragedi Kudatuli agar bangsa ini belajar dari masa lalu.
“Karena itulah menjadi momentum yang penting. 27 Juli, suka tidak suka, itu jadi gerbang demokratisasi di Indonesia,” ujarnya.
Hasto menyampaikan PDIP sudah melakukan doa bersama untuk korban Tragedi Kudatuli kemarin malam. Pada pagi tadi, jajaran DPP PDIP juga sudah melakukan tabur bunga di kantor pusat partai.
Baca Juga
Tersangka Suap, Marsdya TNI Henri Alfiandi Punya Harta Rp 10,9 M dan Pesawat Terbang
Lebih lanjut, Hasto menegaskan, PDIP terus memperjuangkan pengungkapan Tragedi Kudatuli karena percaya dengan Satyameva Jayate bahwa kebenaranlah yang pada akhirnya menang.
“Kami tidak pernah berhenti menyuarakan campur tangan kekuasaan terhadap pelanggaran HAM pada 27 Juli 96 meskipun kita menghadapi tembok yang sangat tebal sekali pun, yang mencoba menutupi sisi gelap masa lalu. Kami terus berjuang, tidak pernah menyerah,” tegas Hasto.
Dalam diskusi ini terdapat pihak penanggap yaitu saksi Tragedi Kudatuli sekaligus politikus PDIP Ribka Tjiptaning. Hadir dalam acara itu sejumlah Ketua DPP PDIP, antara lain Rokhmin Dahuri, Ahmad Basarah, dan Wiryanti Sukamdani.
Hadir juga keluarga korban Kudatuli yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124. Dalam kesempatan dialog itu, Hasto memberikan kesempatan bicara kepada tiga perwakilan FKK.
Salah satu perwakilan FKK Joko Sukarno mengatakan para keluarga korban pernah mendatangi Komnas HAM untuk menanyakan bagaimana status Tragedi Kudatuli.
"Kita bertanya kasus ini sampai di mana. Sampai sekarang belum ada kejelasan. Kami meminta ke DPP agar mem-push kepada Presiden Jokowi untuk menanyakan kasus kami," kata Joko.
Iwan Sanusi juga menyatakan hal yang hampir senada. Dia pun mengatakan FKK 124 menunggu komitmen pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran HAM masa lalu.
"Kami menunggu agenda dan komitmen pemerintah menangani kasus HAM termasuk kasus 27 Juli," katanya. (Pon)
Baca Juga
Aktivis PRD Kritik Keras Manuver Budiman Sudjatmiko yang Mendekati Prabowo
