Cerita Ribka Tjiptaning soal Kudatuli: Jari Aktivis HAM Munir Diamputasi

Andika PratamaAndika Pratama - Kamis, 27 Juli 2023
Cerita Ribka Tjiptaning soal Kudatuli: Jari Aktivis HAM Munir Diamputasi

Ribka Tjiptaning. Foto: MP/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tragedi kerusuhan dua puluh tujuh Juli (Kudatuli) menjadi catatan kelam dalam sejarah politik Indonesia. Insiden tersebut pecah di kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI), di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, pada 27 Juli 1996.

Kerusuhan dipicu aksi massa kubu Soerjadi Ketua Umum PDI versi Kongres Medan yang ingin mengambil paksa Kantor DPP PDI dari Megawati Soekarnoputri. Banyak korban berjatuhan dalam peristiwa tersebut.

Baca Juga

PDIP Kenang Tragedi Kudatuli dengan Tabur Bunga dan Doa untuk Korban

Politisi PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning masih mengingat jelas peristiwa memilukan yang terjadi 27 tahun silam tersebut. Ketika itu, dirinya ditunjuk Megawati Soekarnoputri menjadi tim kesehatan di klinik kantor DPP PDI.

“Karena kebetulan dokter, punya poliklinik di situ diperintah bu Mega untuk mengurus kesehatan yang datang di semua mimbar demokrasi waktu itu makanya kita yang tahu dapat obat,” ujarnya di Kantor YLBHI, Jakarta, Kamis (27/7).

Perempuan yang karib disapa Mbak Ning ini menceritakan dirinya memberikan perawatan medis kepada korban yang mengalami luka-luka akibat kebrutalan aparat keamanan di Kantor YLBHI.

Dia bahkan harus menjahit luka korban tanpa memberikan bius terlebih dahulu karena dalam situasi mendesak dan keterbatasan obat-obatan. Namun, beruntungnya tidak ada efek samping pada luka jahitan korban.

“Ada mas Sophan Sophian, termasuk mas Munir (aktivis HAM Munir Said Thalib). Di mana mukjizat terjadi juga di situ, kalau secara kedokteran enggak mungkin jugalah, gimana menjahit tanpa bius tanpa alkohol tapi begitu besoknya kita periksa enggak ada yang bernanah,” tuturnya.

Baca Juga

Wamenkumham Paparkan Kelemahan Penuntasan Peristiwa Kudatuli

Lebih lanjut Ning mengisahkan bahwa jari Munir sempat diamputasi. Dia menyebut proses amputasi juga dilakukan tanpa bius, tetapi Munir dapat bertahan melawan rasa sakit.

“Munir itu sempat diamputasi lah jari ini, tanpa bius dia bisa bertahan, mungkin karena kondisi luar biasa saat itu,” ungkapnya.

Situasi semakin tidak kondusif dan aksi pengambilalihan paksa kantor DPP PDI semakin represif, Ning akhirnya dievakuasi oleh aktivis Partai Rakyat Demokratik (PRD) Garda Sembiring keluar gedung YLBHI.

“Akhirnya di sini sudah represif sudah mau diserang juga, aku dibawa lari sama Garda Sembiring," imbuhnya.

Ning sebagai saksi sejarah yang mengetahui betul peristiwa itu mengaku kecewa apabila Kudatuli tidak dikategorikan dalam kasus pelanggaran HAM berat.

“Jadi kalau dibilang bukan pelanggaran HAM berat agak sedikit kesal sih,” ujarnya.

Oleh karena itu, dia berharap agar Tragedi Kudatuli ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat dan meminta kepada pemerintah supaya menyelesaikan kasus ini.

“Ditetapkan sebagai pelanggaran HAM berat itu diselesaikan lah sepakat sama teman-teman PRD," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Kudatuli Buka Jalan Anak Tukang Kayu jadi Presiden

#Ribka Tjiptaning #PDIP #Aktivis HAM Munir
Bagikan
Ditulis Oleh

Andika Pratama

Berita Terkait

Indonesia
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Kulturanesia menggelar pemutaran film Ghost in the Cell dalam rangka merayakan bulan Bung Karno.
Soffi Amira - Minggu, 07 Juni 2026
Rayakan Bulan Bung Karno, PDIP Dorong Apresiasi Film Indonesia Lewat 'Ghost in the Cell'
Indonesia
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
"PDI Perjuangan sangat mengkhawatirkan terhadap menguatnya militerisme. Kita juga menolak berbagai bentuk pembungkaman terhadap komponen masyarakat yang kritis," kata Hasto
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Juni 2026
Hari Lahir Pancasila, PDIP Sentil Gejala Militerisme dan Pembungkaman Suara Kritis
Indonesia
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Sementara itu, Juru Bicara Partai Gerindra Bahtra Banong menegaskan program bantuan sapi kurban Presiden memiliki dasar hukum dan mekanisme resmi dalam sistem keuangan negara.
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Politikus PDIP: Ibadah Kurban Bersifat Personal
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Prabowo menegaskan pemerintah tidak boleh membedakan pemenang tender berdasarkan latar belakang politik.
Dwi Astarini - Rabu, 20 Mei 2026
Presiden Prabowo Sebut PDIP dalam Pidato, Tegaskan Pemenang Tender tidak Boleh Dinilai dari Latar Belakang Politik
Indonesia
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
TB Hasanuddin menilai Perpres 8/2026 berpotensi multitafsir dan bisa menimbulkan labelisasi ekstremisme terhadap masyarakat.
Wisnu Cipto - Kamis, 07 Mei 2026
Soroti Perpres Terbaru Prabowo, Kang TB: Kritik Masyarakat Jangan Dicap Ekstremisme!
Indonesia
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Ambang batas parlemen ideal 38 kursi dengan PT nasional 5,5–6 persen
Wisnu Cipto - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Usul Ambang Batas Parlemen Nasional 5,5-6%, 1 Partai Minimal 38 Kursi
Indonesia
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
PDIP merespons usulan ambang batas parpol 13 kursi di DPR. PDIP mengatakan, bahwa harus ada kajian mendalam.
Soffi Amira - Senin, 04 Mei 2026
PDIP Respons Usulan Ambang Batas 13 Kursi DPR, Hasto: Perlu Kajian Mendalam
Indonesia
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Kebersamaan dan gotong royong menjadi kekuatan utama untuk mendorong perubahan yang berpihak kepada rakyat kecil.
Dwi Astarini - Senin, 04 Mei 2026
Sekjen PDIP Ajak Buruh Perkuat Solidaritas dan Gotong Royong
Indonesia
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Rano Karno memandang kaum pekerja sebagai elemen vital yang menentukan arah ekonomi daerah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
Rano Karno Pertegas Pemprov DKI Pro ke Buruh, Tuntut Ruang Dialog Konstruktif demi Keadilan Pekerja Ibu Kota
Indonesia
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Di Indonesia sendiri, sejarah perjuangan buruh juga memiliki perjalanan panjang sejak masa kolonial ketika buruh mengalami berbagai bentuk penindasan, termasuk kerja paksa dan upah yang tidak manusiawi
Angga Yudha Pratama - Minggu, 03 Mei 2026
PDIP Suarakan Perlawanan Terhadap Eksploitasi Buruh, Masih Banyak Terjepit Upah Tak Layak
Bagikan