Andika Pratama
MerahPutih.com - Konflik internal di Partai Demokrasi Indonesia (PDI) melahirkan Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996, atau Kudatuli. Saat itu, terdapat dualisme kepemimpinan di PDI antara Ketum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan Ketum hasil kongres Surabaya pada 1993, Megawati Soekarnoputri.
Kudatuli merupakan peristiwa pengambilalihan paksa Kantor DPP PDI yang dikuasai Megawati oleh massa pendukung, Soerjadi. Hingga 26 tahun berselang, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi kala itu kini telah dinikmati banyak pihak.
Baca Juga
Wamenkumham Paparkan Kelemahan Penuntasan Peristiwa Kudatuli
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ribka Tjiptaning menegaskan, sejarah tetap harus ditegakkan. Menurut dia, tanpa Peristiwa Kudatuli, PDIP tidak akan menghasilkan kader-kader berkualitas, salah satunya Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Kalau engga ada 27 Juli, enggak ada anak tukang kayu jadi presiden, anak petani jadi jenderal. Enggak ada anak buruh jadi bupati, gubernur," kata Tjiptaning dalam diskusi publik Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli yang digelar di kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro 58, Jakarta Pusat, Kamis (21/7).
Tjiptaning menceritakan pengalamannya sebagai salah satu korban. Dia merasa bahwa laiknya penyakit, Kudatuli adalah penyakit kronis yang belum sembuh sampai sekarang.
Baca Juga
Oleh karena itu, politikus senior PDIP ini pada Rabu (20/7) kemarin menyambangi kantor Komnas HAM bersama 300-an orang meminta penjelasan soal penyelesaian tragedi tersebut.
“Sejarah harus tetap ditegakkan,” kata Ribka.
Bagi Tjiptaning, Peristiwa Kudatuli adalah sejarah kelabu. Komnas HAM mencatat peristiwa itu mengakibatkan lima orang meninggal dunia, 149 orang luka-luka, dan 136 orang ditahan.
“Dulu saya pernah, ada seorang ibu-ibu yang sumbing. Melihat ada yang ditusuk bayonet. Ibu itu belakangan tidak ada lagi. Kemana? Ada juga teman saya hilang itu sampai sekarang tidak ketemu,” kata Tjiptaning. (Pon)
Baca Juga
PDIP Minta Aktor Intelektual Tragedi Kudatuli Dituntut di Muka Hukum
