Mula Akmal
MerahPutih.com - Politisi PDI Perjuangan (PDIP), Ribka Tjiptaning menuntut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyelesaikan kasus Tragedi Kerusuhan 27 Juli 1996, atau yang dikenal dengan Kudatuli. Kerusuhan ini berlangsung di kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro nomor 58, Jakarta Pusat.
"Saya tidak akan melupakan tragedi 27 Juli 1996, yang terjadi 26 tahun lalu. Memaafkan, tapi tidak melupakan. Mengapa? Bagi saya, satu negara akan mudah dihancurkan dengan cara menghapus, mengaburkan atau menyimpangkan sejarahnya," kata Tjiptaning, Rabu (20/7) malam.
Baca Juga:
Menurutnya, peristiwa penyerangan kantor PDI 26 tahun lalu merupakan bentuk intervensi kekuasaan terhadap partai politik dan simbol matinya demokrasi.
Komnas HAM, lanjut dia, sudah menemukan bukti-bukti adanya perencanaan dan upaya penyerangan untuk pengambilalihan secara paksa kantor partai yang menjadi simbol demokrasi rakyat tersebut.
Tjiptaning mengatakan, tragedi tersebut merupakan momentum perjuangan dalam rekam jejak perlawanan menegakkan demokrasi. Ia menilai peristiwa penyerangan tersebut menjadi pukulan telak kelompok pro demokrasi.
"Di situ ada pembungkaman dan kekerasan negara terhadap rakyatnya. Dari pukulan itu, kekuatan elemen rakyat pun bersatu dan menjadi simbol perlawanan," tegas dia.
Baca Juga:
Hingga 26 tahun berselang, menurut Tjiptaning, pengorbanan sejumlah elemen masyarakat dalam memperjuangkan demokrasi kala itu kini telah dinikmati banyak pihak.
"Banyak petani punya anak jadi pejabat. Anak supir angkot jadi jenderal dan sebagainya. Kisah-kisah itu bikin haru. Sebuah berkah karena hari ini kita bisa menikmati kebebasan tersebut. Dan sekali lagi itu tidak gratis. Tidak ada yang sia-sia dari sebuah perjuangan," pungkasnya.
Tragedi Kudatuli dilatarbelakangi oleh konflik internal di PDI. Saat itu, terdapat dualisme kepemimpinan di PDI antara Ketua Umum PDI hasil kongres Medan Soerjadi dan Ketua Umum hasil kongres Surabaya pada 1993, Megawati Soekarnoputri. (Pon)
Baca Juga:
Survei Charta Politika Rilis Elektabilitas Gerindra dan PDIP di Pulau Jawa
