Respons Sandiaga Uno Adanya Wacana Duet Ganjar-Anies

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 23 Agustus 2023
Respons Sandiaga Uno Adanya Wacana Duet Ganjar-Anies

Ketua DPP Bappilu PPP sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno (kiri). ANTARA/Darwin Fatir

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024 tengah mencuat ke publik.

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Sandiaga Salahuddin Uno merespons wacana duet Ganjar-Anies dengan menyatakan akan berkonsolidasi terkait hal tersebut.

"Mengenai hal itu, saya terus berkoordinasi, per hari ini belum ada koordinasi dengan PDI Perjuangan. Partai kami terikat dengan perjanjian politik," ujar Sandi seusai menghadiri focus group discussion (FGD) Relawan Sandinesia beserta pengurus DPW PPP Sulsel di Monumen Mandala Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (23/8).

Baca Juga:

PPP Tanggapi Wacana Duet Ganjar-Anies

Sandi yang kini menjabat Ketua DPP Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) menyatakan telah menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada partai berkaitan wacana duet Ganjar Pranowo dan Anies Rasyid Baswedan tersebut.

"Namun, kami juga akan meminta arahan dari Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Mardiono bagaimana kami melangkah ke depan. Kami ini di bawah, istilahnya (kendaraan) sudah gigi tiga. Di Sulsel ini sudah gigi tiga dan bulan depan akan masuk gigi empat," ucapnya menegaskan.

Meski demikian, kata Sandi, wacana itu menunjukkan adanya suatu realita di tengah-tengah situasi politik bahwa partainya harus melakukan konsolidasi dalam hal pemenangan Pemilu 2024.

"Tentunya, berita ini perlu kami sikapi dengan bijaksana, PPP akan berkonsolidasi. Namun, kami tetap fokus pada percepatan pembangunan," ucap Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini kepada wartawan.

Menurut dia, jika itu menjadi arah perjuangan ke depan, pihaknya memastikan bisa menjawab tantangan masyarakat. Ada keinginan untuk perjuangan dalam percepatan pembangunan dan melanjutkan program pembangunan pada masa depan.

"Jika seandainya itu menjadi suatu kesepakatan, kami juga ingin mengajak kerja sama Partai Demokrat, terutama AHY (Agus Harimurti Yudhoyono), dan PKS untuk ke depan," katanya.

"Kami meyakinkan bahwa jika melakukan konsolidasi dan merger, kami juga harus mengikutkan semua elemen dalam konsep keberlanjutan pembangunan," katanya menekankan.

Baca Juga:

Survei SMRC: Ganjar Pranowo Unggul Tipis di Atas Prabowo, Anies Juru Kunci

Sandiaga berharap dapat berkontribusi pada Pemilu 2024.

Soal bakal calon presiden, lanjut dia, yang diusung tetap Ganjar Pranowo. Bahkan, dia optimistis memenangi kontestasi demokrasi.

"PPP tetap istikamah. Kami meniatkan ini ibadah. Saya akan mengusulkan kepada Pak Mardiono jika pada akhirnya itu yang dipilih Ganjar-Anies, kami mengajak Demokrat dan PKS untuk berjuang bersama," katanya.

Walaupun wacana itu belum ada kepastian, menurut pengalaman yang pernah sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019, bekerja sama dengan partai tersebut tentu sangat baik. Namun, itu belum menjadi keputusan bersama.

"Saya perlu garis bawahi, jangan berandai-andai. Akan tetapi kalau itu keputusannya, dan ini kami sisa 2 bulan atau 58 hari lagi menuju penentuan, harus kami sosialisasikan ke bawah, terutama kepada anak-anak muda karena mereka menjadi penentu," ujar Sandi.

Saat ditanyakan siapa dari dua bakal calon presiden ini akan dipilih, Sandi menekankan kembali bahwa itu bukan pilihan sebab yang menentukan pada akhirnya adalah koalisi parpol.

"Ini bukan pilihan. Kalau PPP sudah menentukan untuk bekerja sama dengan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar. Per hari ini, kami istikamah. Kalau diberi ruang, kami akan beri kontribusi pada pemenangan itu, yah, kami hakulyakin bisa diberi kemenangan," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Tanggapi Duet Ganjar-Anies, Demokrat: Koalisi Perubahan Punya Jalan Sendiri

#Sandiaga Uno #Anies Baswedan #Pilpres #Pemilu
Bagikan
Ditulis Oleh

Zulfikar Sy

Tukang sihir

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan