Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Respons PSI soal Perubahan Nama DKI jadi DKJ

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 18 September 2023
Respons PSI soal Perubahan Nama DKI jadi DKJ

Patung Selamat Datang di Bundaran HI Jakarta Pusat, pada Jumat (15/9/2023). (ANTARA/Muzdaffar Fauzan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pemerintah akan mengubah status Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) seiring perpindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

Merepons hal tersebut, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana menyatakan perubahan nomenklatur Jakarta dari DKI menjadi DKJ merupakan hal yang baik.

Baca Juga

Sosialisasi Rekam Ulang e-KTP Warga Jakarta Tunggu UU DKJ Rampung

"Saya kira itu hal yang sangat baik. Ini ibaratnya berbagi beban atas ruang, populasi, dan efektivitas," ucapnya di Jakarta, Senin (18/9).

Namun, lanjut Justin, tidak hanya berhenti diperubahan nomenklatur, Pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi DKI harus menata ulang Jakarta, terutama pada ruang lebih jika nanti terjadi perpindahan manusia.

"Densitas populasi di Jakarta telah mencapai kisaran 11 juta jiwa, jumlah kendaraan bermotornya juga diatas 26 juta, sampah yang dihasilkan sekitar 8.000 ton/ hari. Sekalipun mungkin tidak secara masif, akan tetapi perpindahan pemerintah pusat beserta legislatif, eksekutif, yudikatifnya akan memberikan ruang lebih bagi DKI Jakarta untuk berbenah," jelasnya.

Baca Juga

Tanggapan Pj Heru Soal Perubahan Nama DKI Jadi DKJ

Anggota Komisi D DPRD DKI ini berharap perpindahan ibu kota dapat memantik penyebaran pembangunan dan perkembangan-perkembangan di daerah lain, agar daerah-daerah lain juga dapat menarik minat para pekerja dan pelaku usaha layaknya Jakarta selama ini.

"Selain itu, dari sisi ekonomi, saya kira tidak akan terjadi penurunan yang signifikan dalam waktu dekat di DKI Jakarta karena masa transisi perpindahan, dan dalam jangka panjangnya juga tetap akan meningkat karena kemudahan teknologi dan inovasi dunia usaha," urainya.

Justin menilai ini merupakan prioritas pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memanfaatkan momentum ruang lebih guna memperbaiki tata kota, dan pemanfaatan struktur-infrastruktur yang ditinggalkan demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat DKI Jakarta yang lebih baik.

"Jadi Jakarta akan baik-baik saja. Tinggal komitmen Eksekutif dan legislatifnya saja untuk dapat betul-betul memanfaatkan momentum ruang lebih ini demi meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat di DKI Jakarta," ungkapnya. (Asp).

Baca Juga

Berubah Dari DKI ke DKJ, Pemerintah Bakal Cetak Ulang KTP Elektronik Warga

#Pemprov DKI #PSI #DPRD DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Tak pernah mempersoalkan latar belakang partai politik anggota DPRD DKI Jakarta yang ikut serta turun ke warga saat menjalankan tugas.
Dwi Astarini - Kamis, 30 Juli 2026
Gubernur Pramono Serukan Persatuan dalam Membangun Jakarta, tak Lihat Asal Partai Anggota Dewan
Indonesia
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta Inggard Joshua meminta RT/RW, FKDM, Bhabinkamtibmas, Babinsa, lurah, dan camat memperkuat deteksi dini usai bentrokan di Matraman.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 28 Juli 2026
DPRD DKI Soroti Bentrokan Matraman, RT/RW hingga Aparat Diminta Perkuat Pengawasan
Berita Foto
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Bus Transjakarta memasuki Halte TB Simatupang kawasan Cilantak, Jakart Selatan, Selasa (28/7/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 28 Juli 2026
Pemprov DKI Masih Kaji Rencana Kenaikan Tarif Transjakarta
Indonesia
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Angka tersebut meningkat jika dibandingkan dengan anggaran 2026 yang senilai Rp 351,5 miliar.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Biro Dikmental DKI Ajukan Anggaran 2027 Rp 362,3 Miliar, 29 Ormas Kebagian Hibah
Indonesia
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Ia menyebut ini menjadi hal yang positif bagi kerja-kerja politik di Dapil Jateng 5 khususnya di Solo dan Jawa Tengah
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Maju Pileg Dapil V Jateng, Ketua DPW PSI Jateng Ngaku Kaget
Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Pemerintah menetapkan besaran alokasi dana khusus guna memastikan proses renovasi total berjalan sesuai standar keamanan gedung
Angga Yudha Pratama - Minggu, 26 Juli 2026
Pemprov DKI Jakarta Buru-Buru Revitalisasi 11 Gedung Rusak Parah Buntut Atap Sekolah Ambruk di Kebayoran
Indonesia
Kaesang si Bungsu Jokowi Incar Kursi DPR 2019, Maju Lewat Dapil V Jateng
Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep resmi maju Pileg DPR RI 2029 dari Dapil V Jateng. Fokus utama Kaesang adalah menggarap suara dari Kota Solo, basis keluarga Jokowi.
Wisnu Cipto - Minggu, 26 Juli 2026
Kaesang si Bungsu Jokowi Incar Kursi DPR 2019, Maju Lewat Dapil V Jateng
Indonesia
Legislator PSI Minta Polda Metro Buka Identitas Pemilik Alphard yang Terlibat Cekcok Satpam Bundaran HI
Ada dugaan pemakaian pelat nomor palsu oleh kendaraan Alphard yang berada di tengah-tengah insiden ini.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
Legislator PSI Minta Polda Metro Buka Identitas Pemilik Alphard yang Terlibat Cekcok Satpam Bundaran HI
Indonesia
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Komisi B DPRD DKI meninjau reservoir PAM Jaya dan mendukung penurunan NRW serta rencana peremajaan 13.000 km jaringan pipa senilai Rp 22,8 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 21 Juli 2026
Komisi B DPRD DKI Tinjau Reservoir PAM Jaya, Dukung Penurunan NRW dan Peremajaan 13.000 Km Pipa
Bagikan