Resmi, PKS Usung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 25 Juli 2017
Resmi, PKS Usung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar

Wagub Jabar Deddy Mizwar diusung jadi cagub dalam Pilgub Jabar(ANTARA FOTO/Dodo Karundeng)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengusung Deddy Mizwar untuk dipasangkan dengan Ahmad Syaikhu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023 "Iya betul banget sudah diputuskan demikian (memasangkan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu) oleh para pimpinan partai di pusat (PKS dan Gerindra)," kata Sekretaris Umum DPW PKS Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya saat dihubungi melalui telepon, Selasa (25/7).

Menurut dia, pengusungan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu di Pilgub Jabar sudah berdasarkan kesepakatan yang dibuat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS bersama partai koalisi yakni Partai Gerindra.

Menurut dia, saat ini DPW PKS Jawa Barat sedang menyerahkan dan menunggu arahan selanjutnya dengan apa yang sudah dibuat DPP PKS karena pengusungan kedua nama itu juga tinggal menanti pernyataan resmi yang bakal dilakukan oleh dua pimpinan partai tersebut.

"Kami di DPW tunggu pernyataan bersama dari DPP PKS dan Gerindra," kata dia.

Sementara itu, Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Gerindra Partai Jawa Barat Bucky Wikagoe mengatakan belum mendapatkan informasi dari DPP dengan adanya pengusungan dua nama yang disiapkan PKS dan Gerindra.

"Kalau saya belum dapat konfirmasi langsung dari DPP. Saya belum tahu apakah memang itu ada pembicaraan langsung dari Presiden PKS (Sohibul Imam) dan Pak Prabowo Subianto," kata dia.

Saat ini Deddy Mizwar menjabat sebagai Wakil Gubernur Jawa Barat mendampingi Ahmad Heryawan.

Sementara itu, sosok Ahmad Syaikhu saat ini menjabat sebagai Ketua DPW PKS Jabar sekaligus Wakil Wali Kota Bekasi.(*)

Sumber: ANTARA

#Deddy Mizwar #PKS #Pilgub Jabar
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Anggota DPR, Muhammad Kholid, menolak rencana pembangunan Sekolah Rakyat di kawasan Hutan Kota UI. Ia meminta pemerintah memprioritaskan kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Rabu, 18 November 2026
DPR Tolak Rencana Pembangunan Sekolah Rakyat di Hutan Kota UI, Dinilai Berisiko Picu Banjir
Indonesia
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Pemerintah masih memiliki sejumlah pilihan lokasi lain yang dapat dimanfaatkan tanpa harus mengalihfungsikan kawasan hutan kota.
Dwi Astarini - Rabu, 18 November 2026
Mensos Diminta Cari Lokasi Alternatif Sekolah Rakyat, Hutan UI tak Boleh Digunakan
Indonesia
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Kriteria tersebut penting agar calon wakil presiden mampu menjalankan amanah kenegaraan sekaligus membantu Presiden dalam menjalankan roda pemerintahan.
Dwi Astarini - Senin, 16 November 2026
PKS Harap Calon Wapres Pengganti Gibran Punya Integritas dan Kapasitas
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Bagikan