Resesi Melanda, Pemulihan Harus Cepat

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 29 Juli 2020
Resesi Melanda, Pemulihan Harus Cepat

Ilustrasi pekerja. (Foto: Kemenaker).

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Indonesia diprediksi masuk dalam jurang resesi sebagaimana yang dialami banyak negara dunia. Pemerintah perlu upaya mempersiapkan diri atas kondisi terburuk karena pada kuartal II, pertumbuhan ekonomi diprediksi pada kisaran -2,8 persen hingga -3,9 persen.

"Ayo kita persiapkan kondisi terburuk ini. Yang kita bisa lakukan adalah secepat mungkin kita recovery. Kalau resesi, sudah pasti. Jadi bukan menghindari resesi tapi bagaimana kita cepat recover dan resesinya secetek mungkin. Tidak dalam," ujar Ekonom senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri.

Ia mengingatkan, krisis kali ini berbeda dengan krisis-krisis sebelumnya. Sehingga, formula baku tidak memadai untuk mengatasinya. Paling tidal, semua negara melakukan penanganan yang sama mulai dari melakukan pelebaran defisit hingga paket stimulus serta menurunkan suku bunga.

Baca Juga:

Libur Idul Adha, Kemenhub Antisipasi Mudik Warga

Tetapi, Faisal menegaskan, ada dimensi yang harus dikedepankan pemerintah yakni kesehatan masyarakat dan penyelamatan jiwa manusia. Dalam hal ino, tidak boleh ada trade off antara ekonomi dan kesehatan.

Di Indonesia, lanjut ia, hampir semua lini merasakan dampak pandemi COVID-19. Mulai dari gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya ketimpangan global hingga penurunan turis mancanegara.

Ilustrasi pasar
Ilustrasi pasar (Foto: Antara)

Ia meminta, pemerintah tidak memaksakan pemulihan dengan berharap pada sektor pariwisata. Saat ini, kunjungan turis mancanegara ke Indonesia turun hingga 80 persen.

"Kunci utama penanganan dan pemulihan ekonomi adalah penanganan meluasnya virus corona. Turis ini bisa jadi ujung tombak recovery dalam waktu dekat. Kuncinya kita mampu menangani virus sehingga semakin banyak negara bersedia tandatangani travel bubble," katanya seperti dilansir kantor berita Antara.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang pembentukan Tim Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan COVID-19.

Ekonomi Indonesia diyakini pulih dengan cepat. Namun pemerintah tetap waspada mengingat situasi ekonomi global berkembang sangat dinamis penuh dengan ketidakpastian.

"Risiko terjadinya gelombang kedua, second wave, dan masih berlanjutnya sekali lagi ketidakpastian ekonomi global di tahun 2021," ujar Jokowi.

Jokowi mengutip optimistis tiga lembaga keuangan global Dana Moneter Internasional (IMF), Bank Dunia dan Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) mengenai prediksi perekonomian dunia akan mulai tumbuh positif pada 2021.

"IMF memperkirakan ekonomi dunia akan tumbuh 5,4 persen, ini sebuah perkiraan yang sangat tinggi menurut saya. Bank dunia 4,2 persen, OECD 2,8-5,2 persen. Saya kira kalau perkiraan ini betul, kita akan berada pada posisi ekonomi yang juga mestinya itu di atas pertumbuhan ekonomi dunia," ungkap Jokowi.

Baca Juga:

Mudik Saat Idul Adha Dinilai Sangat Berbahaya, Ini Alasannya

#Resesi Ekonomi #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjalankan transformasi ekonomi nasional dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026.
Wisnu Cipto - Senin, 01 Juni 2026
Prabowo Jadikan Pancasila Kompas Transformasi Ekonomi Nasional Cegah Kebocoran
Indonesia
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Mata uang seperti Ringgit Malaysia, Euro, Swiss Franc, hingga beberapa mata uang negara berbasis komoditas dan emerging markets justru menunjukkan penguatan terhadap dolar AS
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 26 Mei 2026
Mata Uang Negara Tetangga Menguat, Ini Alasan Rupiah Terseok-Seok
Indonesia
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Pelemahan nilai tukar rupiah menjadi salah satu faktor utama yang menekan kinerja usaha, terutama bagi sektor yang bergantung pada bahan baku impor.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Mei 2026
Pertumbuhan Ekonomi 5,61 Persen Tidak Dirasakan Dunia Usaha, Malah Tekanan Biaya Meningkat
Indonesia
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Presiden RI, Prabowo Subianto dan Ketua DEN, Luhut Binsar Pandjaitan, bertemu pada Selasa (21/4). Keduanya membahas strategi ekonomi Indonesia.
Soffi Amira - Rabu, 22 April 2026
Prabowo dan Luhut Bertemu Bahas Strategi Ekonomi, APBN Dijaga di Bawah 3 Persen
Indonesia
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Prabowo Subianto menegaskan hukum sebagai instrumen menjaga kekayaan negara. Pemerintah juga menindak praktik ilegal dan menyelamatkan ratusan triliun rupiah.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 10 April 2026
Prabowo: Hukum Jadi Kunci Jaga Kekayaan Negara dan Sejahterakan Rakyat
Indonesia
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Presiden Prabowo menegaskan Indonesia siap menghadapi krisis energi global. Subsidi BBM tetap diberikan untuk 80 persen rakyat.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 08 April 2026
Prabowo: Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi Global, Subsidi Tetap untuk 80 Persen Rakyat
Indonesia
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
DPR ingatkan dampak konflik Iran-AS-Israel terhadap ekonomi Indonesia. Penutupan Selat Hormuz bisa picu lonjakan harga minyak dan ganggu ketahanan energi.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 April 2026
Selat Hormuz Terancam, DPR Minta Pemerintah Hitung Dampak ke Ekonomi Indonesia
Indonesia
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Kasus ini dapat diselesaikan secara adil dan tidak menimbulkan ketakutan bagi pelaku ekonomi kreatif untuk bekerja sama dengan pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 30 Maret 2026
Awal Mula Kerja Kreatif Amsal Bikin Profil Desa Berujung Pidana
Indonesia
DPR Respons Wacana Potong Gaji Menteri: Penting sebagai Teladan, Bukan Sekadar Anggaran
Wacana pemotongan gaji menteri oleh Presiden Prabowo menuai respons DPR. Kebijakan ini dinilai sebagai sinyal moral di tengah dampak konflik Timur Tengah terhadap ekonomi Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 17 Maret 2026
DPR Respons Wacana Potong Gaji Menteri: Penting sebagai Teladan, Bukan Sekadar Anggaran
Indonesia
Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran
Pelemahan Rp 100 terhadap dolar AS berdampak Rp 0,8 triliun terhadap defisit, dan kenaikan imbal hasil (yield) 0,1 persen berpotensi menambah beban Rp 1,9 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 04 Maret 2026
Purbaya Yakinkan APBN Tidak Bakal Boncos Akibat Perang di Iran
Bagikan