Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 April 2025
Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan

Menko Bidang Pangan Zulhas bersama Mendag Busan memantau gas LPG 3 kg di kawasab Pasar Klender SS, Jakarta Timur. (foto: Kemendag).

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengantisipasi tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.

"Soal tarif, saya sudah koordinasi juga sama Pak Menko Ekonomi, Pak Airlangga. Tentu kita harus melakukan segera, secepatnya untuk melakukan diplomasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jakarta, Selasa (8/4).

Zulhas menyampaikan, Indonesia-AS merupakan dua negara yang saling membutuhkan. AS merupakan negara pemasok kedelai nomor satu di Indonesia.

Ia menekankan, tidak ada perang dagang atau tarif balasan untuk AS. Zulhas menyebut hal tersebut masih bisa dinegosiasikan.

Baca juga:

Balasan Penerapan Tarif Resiprokal AS Bakal Guncang Pasar Saham

"Kita kan nggak soal balas membalas, kita nggak gitu. Kita melakukan perbicaraan diplomasi. Karena kita lihat, kita ini saling membutuhkan, ya. Saya kira diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan semuanya," ujar Zulhas.

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alih-alih menerapkan tarif balasan, Pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan strategi diplomasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.

"Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons," katanya,

Indonesia, jelas ia, menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat. (*)

#Tarif Resiprokal #Perang Dagang #Ekonomi Indonesia
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik
Indonesia perlu memperkuat ASEAN dan diplomasi maritim di tengah rivalitas Indo-Pasifik. Hal itu dibahas dalam Forum Kajian Publik yang digelar Kementerian Polhukam bersama Universitas Pertahanan RI.
Soffi Amira - Selasa, 26 Agustus 2025
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik
Indonesia
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Presiden Prabowo menekankan betapa pentingnya mempertahankan kerja sama tim yang saat ini telah terbangun antarmenteri Kabinet Merah Putih.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 06 Agustus 2025
Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi
Indonesia
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Ekonomi Indonesia triwulan II-2025 terhadap triwulan II-2024 mengalami pertumbuhan sebesar 5,12 persen (y-on-y).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 05 Agustus 2025
Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen
Indonesia
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketum Partai Buruh Said Iqbal menyampaikan aksi tersebut akan dilakukan serentak di 38 provinsi pada 15 hingga 25 Agustus 2025.
Frengky Aruan - Senin, 28 Juli 2025
Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS
Indonesia
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
pemerintah pasti menjamin pertukaran data dimaksud dilakukan dengan hati-hati, bertanggung jawab, dan memastikan aspek keamanannya.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 26 Juli 2025
Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM
Indonesia
Sekretaris Negara Prasetyo Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS
Prasetyo menjelaskan, ada beberapa platform yang dimiliki perusahaan Amerika Serikat (AS) memberi ketentuan agar masyarakat pengguna memasukkan data dan identitas.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Sekretaris Negara Prasetyo  Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS
Indonesia
Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN
Pemerintah, lanjutnya, akan tetap selektif dan berhati-hati dalam menentukan produk mana saja yang diperbolehkan masuk tanpa TKDN.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Juli 2025
Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN
Indonesia
Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan
Diamnya WTO makin menegaskan bahwa kelembagaan WTO hanya diperlukan bila sejalan dengan kepentingan negara-negara maju seperti AS
Angga Yudha Pratama - Kamis, 24 Juli 2025
Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan
Indonesia
RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen
Tarif 19 persen yang disepakati dengan AS merupakan hasil dari negosiasi tingkat tinggi antara Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden AS Donald Trump.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 24 Juli 2025
RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen
Indonesia
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
Pemindahan data pribadi WNI menjadi salah satu syarat yang diajukan Donald Trump dalam kesepakatan tarif impor AS-Indonesia.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 24 Juli 2025
Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
Bagikan