Indonesia Segera Kirim Tim Diplomasi Tarif Resiprokal AS, Belum Siapkan Tarif Balasan

Menko Bidang Pangan Zulhas bersama Mendag Busan memantau gas LPG 3 kg di kawasab Pasar Klender SS, Jakarta Timur. (foto: Kemendag).
MerahPutih.com - Pemerintah Indonesia segera melakukan diplomasi dengan Amerika Serikat (AS) untuk mengantisipasi tarif resiprokal yang diberlakukan oleh Presiden Donald Trump.
"Soal tarif, saya sudah koordinasi juga sama Pak Menko Ekonomi, Pak Airlangga. Tentu kita harus melakukan segera, secepatnya untuk melakukan diplomasi," ujar Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan atau Zulhas di Jakarta, Selasa (8/4).
Zulhas menyampaikan, Indonesia-AS merupakan dua negara yang saling membutuhkan. AS merupakan negara pemasok kedelai nomor satu di Indonesia.
Ia menekankan, tidak ada perang dagang atau tarif balasan untuk AS. Zulhas menyebut hal tersebut masih bisa dinegosiasikan.
Baca juga:
Balasan Penerapan Tarif Resiprokal AS Bakal Guncang Pasar Saham
"Kita kan nggak soal balas membalas, kita nggak gitu. Kita melakukan perbicaraan diplomasi. Karena kita lihat, kita ini saling membutuhkan, ya. Saya kira diplomasinya Pak Menko akan menyelesaikan semuanya," ujar Zulhas.
Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menempuh upaya negosiasi dalam menghadapi kebijakan tarif timbal balik resiprokal AS.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, alih-alih menerapkan tarif balasan, Pemerintah Indonesia memilih untuk menggunakan strategi diplomasi dalam mencari solusi yang saling menguntungkan bagi kedua negara.
"Kita dikenakan waktu yang sangat singkat, yaitu 9 April, diminta untuk merespons," katanya,
Indonesia, jelas ia, menyiapkan rencana aksi dengan memperhatikan beberapa hal, termasuk impor dan investasi dari Amerika Serikat. (*)
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Indonesia Perlu Perkuat ASEAN dan Diplomasi Maritim di Tengah Rivalitas Indo-Pasifik

Pujian Presiden Prabowo ke Tim Ekonomi dan Menlu Sugiono di Sidang Kabinet, Senang Dengan Capaian Ekonomi

Lapangan Usaha Jasa Lainnya Alami Pertumbuhan Tertinggi, Pertumbuhan Ekonomi Kuartal 4,04 Persen

Bikin Pekerja Kena PHK, Buruh Akan Demo Besar-besaran Tolak Kesepakatan Dagang Indonesia-AS

Transfer Data Pribadi ke AS Diklaim Menteri Natalius Pigai Tidak Bertentangan Dengan Prinsip HAM

Sekretaris Negara Prasetyo Pastikan Presiden Prabowo Tidak Bakal Setor Data Pribadi Warga Negara ke AS

Istana Pastikan Tidak Semua Barang Teknologi AS Bebas TKDN

Kebijakan Tarif AS Dinilai Menyalahi ‘Rukun Iman’ Perdagangan Bebas, DPR Minta WTO, IMF Hingga Bank Dunia Dibubarkan

RAPBN 2026 Telah Perhitungkan Tarif AS 19 Persen

Komisi I DPR Tegaskan Transfer Data Pribadi WNI ke AS Harus Patuhi UU PDP
