Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I 2025 hanya mencapai 4,87 persen secara tahunan. Namun, Indonesia masih berada di bawah Vietnam yang mencatat pertumbuhan tertinggi di kawasan ASEAN sebesar 6,93 persen (yoy) pada kuartal yang sama.
Pertumbuhan ini menurun bila dibandingkan dengan capaian pada kuartal IV 2024 yakni 5,02 persen maupun kuartal I 2024 yaitu 5,11 persen.
Anggota Komisi XI DPR RI Cik Asan menilai, situasi ini menjadi alarm penting bagi pemerintah, terutama karena capaian ini terjadi pada tiga bulan pertama masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
"Ini saatnya pemerintah mengambil langkah nyata dan terukur," kata Marwan kepada wartawan di Jakarta dikutip Rabu (7/5).
Baca juga:
Pertumbuhan Ekonomi AS Melambat, China Tegaskan Siap Berunding Tapi Ada Syaratnya
Menurut Marwan, hal ini mengartikan bahwa daya beli masyarakat, khususnya kelas menengah, mengalami tekanan yang cukup berat.
"Ini sesuai dengan data BPS yang menyebut populasi kelas menengah mengalami penurunan," ucap Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR RI itu.
Marwan mengingatkan, adanya ketegangan geopolitik global dan kebijakan tarif tinggi dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang berdampak langsung pada mitra dagangnya, termasuk Indonesia.
"Jika perang dagang terus memburuk dan penundaan tarif baru berakhir, maka tekanan terhadap ekspor Indonesia sangat mungkin meningkat," sebut politikus dari Fraksi Partai Demokrat itu.
Ia menyoroti realisasi belanja pemerintah yang terkontraksi pada awal tahun ini. Hal ini menandakan APBN belum mampu menjalankan fungsi stimulatifnya secara optimal.
Menurut Marwan, belanja negara semestinya menjadi motor penggerak ekonomi di tengah tekanan global dan lemahnya konsumsi domestik.
"Pada kuartal dua kondisi ini harus segera dibenahi melalui percepatan realisasi anggaran, terutama untuk program prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita," ucapnya.
Ia menyarankan, salah satu strategi yang bisa diadopsi oleh Prabowo adalah menghidupkan kembali keep buying strategy, sebuah pendekatan yang terbukti efektif diterapkan pada era Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menghadapi krisis global 2008–2009.
Strategi itu fokus pada upaya menjaga keberlangsungan daya beli masyarakat di tengah tekanan ekonomi melalui perluasan subsidi langsung, pemberian insentif konsumsi, serta penjaminan harga bahan pokok tetap stabil.
"Keep buying strategy pada masa itu terbukti mampu menahan konsumsi rumah tangga agar tidak anjlok drastis dan tetap menjadi jangkar pertumbuhan ekonomi," katanya.
Dia meminta pemerintah segera mengakselerasi realisasi belanja pembangunan prioritas. Lalu memperkuat strategi hilirisasi industri, serta memastikan insentif yang diberikan benar-benar menyasar sektor terdampak langsung perlambatan global.
Menurutnya, kerja sama lintas sektor juga mutlak diperlukan untuk menangkap peluang relokasi industri global dari Tiongkok dan AS ke Indonesia.
"Diplomasi ekonomi harus diperkuat, pasar ekspor perlu didiversifikasi, dan ketergantungan pada komoditas primer harus dikurangi melalui hilirisasi dan penguatan manufaktur domestik," katanya. (*)
