Prabowo Panggil Sejumlah Menteri Rancang Kebijakan Fiskal APBN 2026
Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keterangan kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/3/2025). (ANTARA/Andi Firdaus)
MerahPutih.com - Presiden Prabowo Subianto memanggil sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih untuk membahas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) APBN Tahun 2026.
KEM PPKF adalah dokumen resmi negara yang berisi gambaran dan skenario kebijakan ekonomi dan fiskal untuk digunakan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN).
"Rapat. Nanti kita ketahui pada saat di dalam soal APBN 2026 membahas KEM PPKF," kata Menko Perekonomian Airlangga saat tiba di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta.
Wamenkeu Anggito Abimanyu menambahkan bahwa pembahasan KEM PPKF kali ini dalam rangka merespons siklus APBN 2026.
Baca juga:
Fokus Jaga Mandat APBN, Menkeu Sri Mulyani Bantah Isu Mundur dari Kabinet
"Itu kan ada pokok-pokok kebijakan fiskal yang mau disampaikan DPR. Kita melaporkan ke Presiden," katanya.
Sejumlah menteri yang hadir di Komplek Istana di antaranya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy. Sedangkan, wakil menteri yang hadir di antaranya Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan Anggito Abimanyu dan Suahasil Nazara.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Ditemani Jajaran Konglomerat Indonesia, Presiden Prabowo Bertemu Pengusaha Inggris
Target Purbaya Pertumbuhan Ekonomi 6 Persen Bakal Sulit Tercapai, Ini Alasanya
Prabowo Senang Dialog Pendidikan Dengan Russell Group Yang Menaungi 24 Universitas Riset Produktif
Agenda Prabowo Dalam Lawatan ke Inggris dan Swiss
Baru 1,1 Juta Mahasiswa Dapat Beasiswa, Presiden Prabowo Ingin Diperbanyak
Prabowo Tambah Anggaran Riset Rp 4 Triliun, Ini Peruntukannya
Penurunan Daya Beli Warga Akibat Pekerja Sektor Formal Minim
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
Presiden Prabowo Wanti-Wanti Narasi Pesimisme terhadap Pemerintah
Prabowo Perintahkan Danantara Bersihkan Direksi BUMN, Rugi Tapi Minta Bonus