GMNI Desak Pemerintah Kurangi Instabilitas Politik, Fokus ke Perbaikan Ekonomi dan Kurangi Pengangguran

MerahPutih.com - Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) menyoroti beberapa indikator makro ekonomi pada awal 2025 yang menunjukkan ekonomi Indonesia tengah menghadapi tekanan, baik situasi ekonomi domestik yang mengkhawatirkan maupun tekanan ekonomi global yang tak kalah berat.

Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arjuna Putra Aldino menyampaikan Manifesto Ekonomi Nasional sebagai respons terhadap ekonomi nasional yang sedang tidak baik-baik saja.

Menurutnya, beberapa indikator ekonomi domestik seperti penurunan daya beli, merosotnya presentase kelas menengah, deflasi yang berturut-turut, PHK massal yang terus meningkat, pelemahan rupiah yang berlarut-larut, hingga rontoknya IHSG dan makin derasnya capital outflow.

"GMNI juga menyoroti outlook ekonomi global yang menurut prediksi sejumlah lembaga think-thank ternama akan mengalami perlambatan dan diperparah oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang memberlakukan tarif kepada sejumlah negara, termasuk Indonesia bisa menjadi pukulan yang memperberat situasi ekonomi domestik," kata Arjuna di Jakarta, Minggu (13/4).

Baca juga:

China Siap Teruskan Perang Dagang Dengan AS, Tetap Melawan Sampai Akhir

Hal ini, kata Arjuna, mengingatkan pada situasi Great Depression di era 1930-an yang disebut Bung Karno sebagai “Zaman Meleset”. Kondisi itu salah satunya dipicu oleh kebijakan ”Beggar-Thy Neighbour”, di mana negara-negara kuat, khususnya Eropa, Amerika Serikat, Jepang, Uni Soviet, dan beberapa negara yang menggeliat pasca-Perang Dunia I hingga berakhirnya Perang Dunia II mengambil kebijakan yang proteksionis.

"Mata uang didevaluasi yang bertujuan membuat produk ekspor lebih murah dan produk impor lebih mahal melalui tarif dan kuota impor," ujarnya.

Akibatnya, lanjut dia, sangat ironis. Tidak satu negara pun yang selamat dari kebijakan yang dibalas lebih keras lagi oleh negara mitra dagang. Menurutnya, Presiden AS Donald Trump seperti membuka luka lama, mengingatkan kembali tragedi efek kebijakan "beggar-thy-neighbour" di masa lalu.

Dalam manifesto ekonomi nasional, GMNI menyampaikan pokok-pokok pikiran guna memperkuat kapasitas dan kemampuan negara untuk menyelesaikan problematika ekonomi nasional yang berpotensi mengarah pada resesi bahkan krisis.

"GMNI meminta pemerintah mengevaluasi proyek-proyek mercusuar yang membebani anggaran namun tidak memiliki trickle-down effect kepada rakyat Marhaen," ujar Arjuna

GMNI juga meminta pemerintah menghentikan proses pembuatan dan pengesahan RUU kontroversial. Penghentian pengesahan RUU kontroversial ini selain kurangnya transparansi juga mengganggu stabilitas politik nasional.

“Kita harus mengurangi potensi instabilitas politik nasional, yang bisa memicu kemarahan publik dan ketidakpercayaan rakyat," katanya.

Selain itu, GMNI meminta pemberantasan state capture corruption dan praktik perburuan rente tanpa pandang bulu.

“GMNI meminta pemerintah berani memberantas state capture corruption dan praktik perburuan rente yang menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi biaya tinggi," ungkapnya.

Arjuna menekankan pemerintah lebih baik berfokus pada kebijakan dan program penciptaan lapangan kerja formal yang mengalami penurunan signifikan.

"Dari 15,6 juta tenaga kerja formal yang tercipta selama periode 2009–2014, menjadi hanya 2 juta pada periode 2019–2024. Dengan demikian, generasi Z yang lahir antara 1997 dan 2012, kemungkinan akan mengalami persaingan lebih ketat ketimbang pendahulunya, generasi Y (1981–1996) atau milenial dalam mencari kerja. (Pon)