Angga Yudha Pratama
Merahputih.com - Pengamat politik Wempy Hadir menilai wacana pemilihan Presiden bakal dipilih MPR bertujuan untuk menyingkirkan peran rakyat dalam memilih pemimpinnya sendiri. Mekanisme pemilihan presiden melalui MPR merupakan wacana usang dan penuh kepentingan politik.
"Hal ini kita bisa lihat bagaimana elit mencoba mengeliminasi keterlibatan warga yang memilih presiden yang disukai,” kata Wempy dalam keterangannya kepada wartawan, Jumat (29/11).
Baca Juga:
Tommy Soeharto Ingin Presiden Kembali Dipilih MPR, Begini Tanggapan Para Politisi
Wempy juga mengingatkan siapapun itu, baik organisasi keagamaan dan masyarakat sipil mesti lebih jeli agar tidak terjebak dengan kepentingan sempit elit politik. Saat itu, presiden kelima Abdurahman Wahid pernah dipilih oleh DPR dan dijatuhkan juga oleh DPR.
“Bangsa ini sudah pernah jatuh pada kepentingan elit, di mana Abdurahman Wahid (Gus Dur) diturunkan dari kursi presiden. Padahal Gus Dur merupakan presiden yang sangat dicintai oleh rakyat Indonesia,” tutur Direktur Indo Polling Network ini.
Wempy mengatakan bahwa Indonesia memiliki pengalaman yang sangat buruk. Di mana ada seorang Presiden yang dianggap tidak baik oleh elite langsung diturunkan dari jabatannya. Kondisi ini jelas membuat posisi Presiden seperti sandraan politik yang hanya bisa memilih antara diintervensi atau diimpeachment.
“Kita pernah punya presiden yang dipilih oleh MPR. Namun kemudian di-impeach karena kepentingan politik,” ujarnya.
Selain itu, Wempy juga memandang bahwa wacana yang digarap oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo dan kawan-kawannya itu adalah wujud bagaimana demokrasi di Indonesia tengah mengalami kemunduran.
“Saya melihat bahwa wacana pemilihan presiden melalui MPR merupakan sebuah kemunduran demokrasi. Padahal bangsa ini bersusuah payah untuk memperjuangkan demokrasi bahkan banyak nyawa yang hilang,” tegasnya
Oleh karena itu, Wempy sekali lagi menyatakan bahwa mekanisme pemilihan Presiden oleh MPR yang saat ini tengah diupayakan oleh MPR yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo tersebut hanyalah untuk mengakomodir kepentingan MPR semata, bukan kepentingan rakyat.
“Pemilihan presiden melalui MPR sangat rentan dengan kepentingan MPR. Presiden yang terpilih tidak bisa menjalankan tugasnya secara bebas karena adanya intervensi yang bisa dilakukan oleh MPR. Akhirnya kepentingan rakyat diabaikan,” imbuhnya.
Baca Juga:
Akbar Tanjung: MPR Jadi Lembaga Tertinggi, Presiden Tak Bisa Dipilih Secara Langsung
Maka dari itu, ia pun berharap agar MPR lebih peka kupingnya dengan kritik dari rakyat serta lebih mementingkan kepentingan rakyat dibandingkan hanya mengakomodir kepentingan elite semata. “Saya berharap MPR mesti mempertertimbangkan suara rakyat bukan suara partai dan elit semata,” pungkasnya.
Ditambah pemilihan Presiden oleh rakyat sejatinya adalah amanat dari konstitusi. “Pemilihan presiden melalui MPR hanya untuk mengakomodir kepentingan elit semata. Padahal undang-undang dasar sudah mengamanatkan bahwa rakyat mempunyai kedaulatan untuk memilih pemimpinnya,” tambahnya. (*)
