Rencana Impor Beras Mengemuka, Jokowi Diminta Copot Menteri Tak Pro Rakyat

Zulfikar SyZulfikar Sy - Jumat, 26 Maret 2021
Rencana Impor Beras Mengemuka, Jokowi Diminta Copot Menteri Tak Pro Rakyat

Petani memanen padi di areal sawah desa Pabean udik, Indramayu, Jawa Barat, Sabtu (20/3/2021). (ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Direktur Political and Publik Policy Studies (P3S) Jerry Massie mendesak Presiden Joko Widodo untuk mencopot menteri yang tidak pro rakyat dan petani.

Hal itu disampaikan Jerry terkait rencana impor beras hingga 1 juta ton yang menuai polemik.

"Menteri yang tak pro rakyat dan pro petani perlu disingkirkan alias dicopot," kata Jerry kepada Merahputih.com, Jumat (26/3).

Baca Juga:

Politisi PDIP Minta Hentikan Kegaduhan Impor Beras


Menurutnya, pejabat tak perlu berkelit dengan berbagai alasan untuk mengimpor 1 juta ton beras.

Pasalnya, Provinsi Jawa Tengah, Sulawesi Tengah dan daerah-daerah lainnya menolak rencana impor tersebut.

Bahkan, kata dia, stok beras di Bulog seperti yang yang dikatakan Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso masih terjaga dan cukup sampai panen pada Agustus. Jadi sampai Hari Raya Idulfitri tetap aman.

Pedagang beras di salah satu pasar tradisional Sukabumi, Jawa Barat saat menjajakan berbabai jenis beras lokal. (Antara/Aditya Rohman)
Pedagang beras di salah satu pasar tradisional Sukabumi, Jawa Barat saat menjajakan berbabai jenis beras lokal. (Antara/Aditya Rohman)

Menurut kepala Bulog Budi Waseso, per 14 Maret 2021, stok beras Bulog mencapai 883.585 ton. Terdiri dari cadangan beras pemerintah (CBP) sebanyak 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.708 ton

"Ini bagian break even point atau cari untung, bukan menjaga stok pangan," jelas Jerry.

Jerry melihat, impor ini lebih ke political interest (kepentingan politik), bukan kepada public interest (kepentingan publik).

Karenanya, dia menyarankan agar rencana ini segera dihentikan karena akan membuat petani menjerit dan menderita.

Baca Juga:

Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi

Bahkan menurutnya, kebijakan impor ini secara tidak langsung akan membunuh petani.

"Seharusnya pemerintah membantu petani, bukan menyakiti. Bulog dan Kementan pun menolak rencana impor beras ini," tandasnya.

Menurut Jerry, sangat tidak masuk akal bahwa impor satu juta ton beras untuk menjaga stok beras dalam negeri.

“Ini omong kosong. Saya duga ada kartel yang bermain,” tegasnya. (Knu)

Baca Juga:

Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

#Impor Beras
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Geger 1.000 Ton Beras AS Masuk Indonesia, DPR RI Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Harga Gabah Lokal Anjlok
Ketahanan pangan adalah soal kedaulatan bangsa. Politik boleh berbeda pendapat, tetapi pangan tidak boleh terganggu
Angga Yudha Pratama - Jumat, 27 Februari 2026
Geger 1.000 Ton Beras AS Masuk Indonesia, DPR RI Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Harga Gabah Lokal Anjlok
Indonesia
Prabowo Akhiri Puasa 5 Tahun Impor Beras dari AS, Tunjukkan Simbol Komitmen RI
Pemerintah Indonesia menyetujui impor beras 1.000 ton dari AS dengan mengedepankan sejumlah pertimbangan yang sifatnya lebih politis dan simbolis
Wisnu Cipto - Senin, 23 Februari 2026
Prabowo Akhiri Puasa 5 Tahun Impor Beras dari AS, Tunjukkan Simbol Komitmen RI
Indonesia
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Presiden Prabowo Subianto mengingatkan risiko ketergantungan impor pangan di tengah konflik global. Ia menegaskan swasembada pangan kunci kemandirian bangsa.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Prabowo Peringatkan Bahaya Ketergantungan Impor di Tengah Konflik Global
Indonesia
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Presiden Prabowo resmi mengumumkan Indonesia swasembada beras per 31 Desember 2025. Cadangan Beras Pemerintah mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 06 Januari 2026
Indonesia Capai Swasembada Beras per Akhir 2025, Prabowo: Cadangan Tertinggi Sepanjang Sejarah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Stok Beras Nasional Capai 3,8 Juta Ton, Indonesia Menuju Swasembada Pangan
Kenaikan ini didukung oleh perluasan lahan tanam, subsidi pupuk, dan distribusi alat mesin pertanian
Angga Yudha Pratama - Senin, 19 Mei 2025
Stok Beras Nasional Capai 3,8 Juta Ton, Indonesia Menuju Swasembada Pangan
Indonesia
Surplus Beras Diragukan, DPR Minta Kejelasan Pemerintah Sebelum Ekspor Dilakukan
Daniel menyoroti data harga gabah kering panen (GKP) di tingkat petani yang saat ini justru berada di bawah Harga Pembelian Pemerintah
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
Surplus Beras Diragukan, DPR Minta Kejelasan Pemerintah Sebelum Ekspor Dilakukan
Indonesia
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Hak Warga Negara, Pengalaman Krisis Pangan, Kesejahteraan Petani dalam Kebijakan Ekspor Beras
Daniel menekankan bahwa keputusan ekspor harus didasarkan pada perhitungan yang matang dan komprehensif
Angga Yudha Pratama - Minggu, 27 April 2025
DPR Minta Pemerintah Perhatikan Hak Warga Negara, Pengalaman Krisis Pangan, Kesejahteraan Petani dalam Kebijakan Ekspor Beras
Indonesia
Dampak Pelarangan Impor Beras, Jagung, Gula, dan Garam
Kondisi ini, akan semakin membebani masyarakat ekonomi bawah, termasuk petani yang mayoritas sebenarnya adalah konsumen neto beras.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Januari 2025
Dampak Pelarangan Impor Beras, Jagung, Gula, dan  Garam
Bagikan