Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dan kini memiliki stok beras tertinggi sepanjang sejarah menuai tanggapan dari DPR.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyambut positif capaian tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pencapaian ini harus dijaga dengan baik agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Indonesia, terutama para petani.

“Kalau stok beras kita memang benar tertinggi sepanjang sejarah, tentu kita harus bersyukur. Tapi yang terpenting jangan hanya melihat angka stok, melainkan juga kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat. Jangan sampai ada lagi beras oplosan yang beredar di pasaran,” kata Daniel di Jakarta, Selasa (30/9).

Baca juga:

Pemerintah Klaim Tidak Akan Impor Beras Sampai 2026

Daniel menegaskan masyarakat berhak mendapatkan beras berkualitas, sementara pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Ia mengingatkan kasus beras oplosan beberapa waktu lalu jangan sampai terulang karena merugikan konsumen sekaligus merusak kepercayaan publik.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa tingginya stok beras tidak justru menekan harga gabah di tingkat petani. Petani, menurut Daniel, harus mendapat kepastian harga yang adil sehingga peningkatan stok juga berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka.

“Stok beras yang melimpah harus diikuti dengan harga yang baik di tingkat petani. Jangan sampai petani justru merugi karena harga jatuh. Harapan kita, kondisi ini menjadikan petani semakin sejahtera, bukan hanya menjadi penonton ketika negara mencatat rekor,” ujarnya.

Baca juga:

Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri

Daniel menambahkan, ketahanan pangan sejatinya tidak hanya dihitung dari seberapa besar cadangan beras, tetapi juga dari keberlanjutan produksi di dalam negeri. Ia mendorong pemerintah memperkuat dukungan bagi petani, mulai dari akses pupuk, teknologi, hingga permodalan.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita. Jika mereka kuat dan sejahtera, maka ketahanan pangan Indonesia akan kokoh. Tapi kalau petani terus menghadapi masalah harga, pupuk, dan distribusi, maka capaian stok ini bisa rapuh,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, Daniel juga mengingatkan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas beras.

Selain itu, distribusi yang merata dan pengawasan ketat dinilai sangat penting agar kelebihan stok tidak hanya menumpuk di gudang, tetapi benar-benar terserap di pasar dengan harga terjangkau.

“Kalau distribusi lancar, harga stabil, kualitas terjaga, maka rakyat senang dan petani pun bahagia. Itu baru namanya keberhasilan pangan yang sesungguhnya,” pungkasnya. (Pon)

#Impor Beras #Komisi IV DPR #Stok Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Hutan di Sumatera Barat kini kian menyusut. DPR pun mendesak adanya rehabilitasi Hutan Bukit Barisan.
Soffi Amira - Rabu, 17 Desember 2025
Hutan di Sumbar Kian Menyusut, DPR Desak Rehabilitasi Hutan Bukit Barisan
Indonesia
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Netizen menyerukan aksi “beli hutan” usai banjir bandang di Aceh dan Sumatra. DPR menilai ini bentuk keputusasaan rakyat atas kerusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
Ramai Seruan ‘Beli Hutan’, DPR: Bentuk Keputusasaan Rakyat Atas Kerusakan Lingkungan
Indonesia
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
DPR RI mendesak penegakan hukum pidana bagi perusahaan yang disegel karena diduga menjadi penyebab banjir di Sumatera dan merusak kawasan hutan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 Desember 2025
4 Perusahaan yang Diduga Penyebab Banjir Sumatra Disegel, DPR: Ini Kejahatan Lingkungan, Harus Dipidana
Indonesia
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Anggota Komisi IV DPR meminta menteri yang dinilai gagal menangani bencana banjir dan longsor di Sumatra untuk mundur. Menhut menyatakan siap dievaluasi.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 05 Desember 2025
Rapat Panas di Komisi IV soal Bencana Sumatra, Rahmat Saleh Minta Menhut Raja Juli Mundur dari Jabatan
Berita Foto
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat rapat kerja dengan Komisi IV DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (4/12/2025).
Didik Setiawan - Kamis, 04 Desember 2025
Raker Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dengan Komisi IV DPR Bahas Material Kayu Pasca Banjir di Sumatera
Indonesia
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Kayu gelondongan yang muncul saat banjir bandang di Sumatra diduga berasal dari penebangan hutan besar-besaran. DPR mendesak Satgas PKH mengungkap pelaku utama tanpa tebang pilih.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 04 Desember 2025
DPR Soroti Bencana Ekologis, Minta Satgas PKH Berani Ungkap Aktor Besar di Balik Penebangan
Indonesia
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Komisi IV DPR RI akan memanggil Kemenhut untuk membahas banjir dan longsor di utara Sumatra, termasuk peta DAS, tutupan lahan, dan rencana reboisasi.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Dugaan Kerusakan Alam, DPR Akan Panggil Kemenhut Bahas Banjir dan Longsor di Sumatra Utara
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Bagikan