Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan

Gedung DPR RI. (Foto: MerahPutih.com/Dicke Prasetia)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto bahwa Indonesia tidak lagi melakukan impor beras dan kini memiliki stok beras tertinggi sepanjang sejarah menuai tanggapan dari DPR.

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyambut positif capaian tersebut sebagai bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Menurutnya, pencapaian ini harus dijaga dengan baik agar benar-benar memberi manfaat bagi rakyat Indonesia, terutama para petani.

“Kalau stok beras kita memang benar tertinggi sepanjang sejarah, tentu kita harus bersyukur. Tapi yang terpenting jangan hanya melihat angka stok, melainkan juga kualitas beras yang dikonsumsi masyarakat. Jangan sampai ada lagi beras oplosan yang beredar di pasaran,” kata Daniel di Jakarta, Selasa (30/9).

Baca juga:

Pemerintah Klaim Tidak Akan Impor Beras Sampai 2026

Daniel menegaskan masyarakat berhak mendapatkan beras berkualitas, sementara pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi penyalahgunaan.

Ia mengingatkan kasus beras oplosan beberapa waktu lalu jangan sampai terulang karena merugikan konsumen sekaligus merusak kepercayaan publik.

Lebih jauh, ia menekankan pentingnya memastikan bahwa tingginya stok beras tidak justru menekan harga gabah di tingkat petani. Petani, menurut Daniel, harus mendapat kepastian harga yang adil sehingga peningkatan stok juga berbanding lurus dengan kesejahteraan mereka.

“Stok beras yang melimpah harus diikuti dengan harga yang baik di tingkat petani. Jangan sampai petani justru merugi karena harga jatuh. Harapan kita, kondisi ini menjadikan petani semakin sejahtera, bukan hanya menjadi penonton ketika negara mencatat rekor,” ujarnya.

Baca juga:

Setelah 2 Tahun Impor Beras, Pemerintan Stop Beli Dari Luar Negeri

Daniel menambahkan, ketahanan pangan sejatinya tidak hanya dihitung dari seberapa besar cadangan beras, tetapi juga dari keberlanjutan produksi di dalam negeri. Ia mendorong pemerintah memperkuat dukungan bagi petani, mulai dari akses pupuk, teknologi, hingga permodalan.

“Petani adalah ujung tombak ketahanan pangan kita. Jika mereka kuat dan sejahtera, maka ketahanan pangan Indonesia akan kokoh. Tapi kalau petani terus menghadapi masalah harga, pupuk, dan distribusi, maka capaian stok ini bisa rapuh,” tegasnya.

Sebagai anggota Komisi IV yang membidangi pertanian, Daniel juga mengingatkan perlunya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas beras.

Selain itu, distribusi yang merata dan pengawasan ketat dinilai sangat penting agar kelebihan stok tidak hanya menumpuk di gudang, tetapi benar-benar terserap di pasar dengan harga terjangkau.

“Kalau distribusi lancar, harga stabil, kualitas terjaga, maka rakyat senang dan petani pun bahagia. Itu baru namanya keberhasilan pangan yang sesungguhnya,” pungkasnya. (Pon)

#Impor Beras #Komisi IV DPR #Stok Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Temuan Ombudsman memunculkan sorotan tajam dari DPR RI yang meminta pemerintah segera melakukan pembenahan reformasi sistem tata kelola beras nasional.
Wisnu Cipto - Senin, 17 November 2025
Ombudsman Ungkap Kerugian Tata Kelola Beras Rp 3 T, DPR Tuntut Reformasi Sistem Nasional
Indonesia
Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) hingga 4 November 2025 baru menyalurkan 577 ribu ton atau 38,49 persen dari target 1,5 juta ton.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 10 November 2025
 Stok Beras Pemerintah Bisa Rusak, Bulog Harus Percepat Penyaluran 1,5 Juta Ton Beras SPHP
Indonesia
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
tim akan bekerja sama dengan Dinas Perdagangan daerah dan Direktorat Kriminal Khusus Kepolisian Daerah (Polda) setempat untuk memastikan pengawasan distribusi beras dilakukan secara transparan dan terkendali.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 03 November 2025
Harga Beras Masih Dijual Melebihi HET di 51 Daerah
Indonesia
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Jika harga pasar naik, pemerintah punya instrumen sangat lengkap untuk menstabilkannya kembali
Angga Yudha Pratama - Rabu, 29 Oktober 2025
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Indonesia
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Hasil dari pengecekan menunjukkan bahwa semua pelaku usaha telah menjual beras sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Pedagang Beras yang Jual di Atas HET Diberi 'Kartu Kuning' dan Waktu Seminggu untuk Tobat, Kalau Masih Bandel Sanksi Menanti
Indonesia
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Usulan penggabungan Bulog dan Bapanas perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 13 Oktober 2025
Wacana Penggabungan Bulog dan Bapanas, Komisi IV DPR: Jangan Sampai Reformasi Kelembagaan Justru Menambah Beban Baru
Indonesia
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
DPR menyoroti reklamasi Pulau Pari. Sebab, hal itu dinilai bisa merusak ekosistem laut dan mengancam kelestarian lingkungan.
Soffi Amira - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPR Soroti Reklamasi Pulau Pari, Berpotensi Rusak Ekosistem Laut dan Ancam Kelestarian Lingkungan
Indonesia
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Bapanas rutin melakukan pengecekan acak di sejumlah gudang bersama perwakilan Bulog
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
Standar Kualitas Bantuan Pangan Diperketat, Bapanas Wajibkan Bulog Lakukan 'Treatment' Stok Lama di Gudang
Indonesia
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia catat stok beras tertinggi, DPR ingatkan jangan abaikan kualitas dan kesejahteraan petani.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 01 Oktober 2025
Presiden Prabowo Sebut Impor Beras Dihentikan, DPR Minta Pemerintah Pastikan Petani Tak Dirugikan
Indonesia
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
Prinsipnya, semua bantuan pangan yang ditugaskan ke Bulog harus sampai ke masyarakat dalam kondisi bagus
Angga Yudha Pratama - Selasa, 30 September 2025
Bapanas Jamin Bantuan Beras yang Didistribusikan Oktober Hingga November Aman untuk Dikonsumsi
Bagikan