250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas

Dwi AstariniDwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas

Ilustrasi beras. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.COM - MASUKNYA 250 ton beras ilegal asal Thailand ke Indonesia mendapat sorotan anggota Komisi IV DPR RI Rina Sa'adah. Ia mendesak pemerintah mengusut tuntas kronologi masuknya beras tersebut ke Pelabuhan Bebas Sabang, Aceh, dan mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaku lapangan hingga jaringan terorganisasi.
?
Rina menilai temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan. Ia meminta pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan secara transparan dan menjatuhkan sanksi tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.
?
“Kami mengecam masuknya 250 ton beras ilegal dari Thailand. Ini pelanggaran serius terhadap amanah Presiden Prabowo yang menutup impor beras. Pemerintah harus mengusut tuntas dan tidak boleh ada yang bermain-main dengan kebijakan nasional. Jika sudah diketahui siapa dalangnya, kenakan sanksi tegas tanpa kompromi,” ujar Rina di Jakarta, Senin (24/11).
?
Ia menilai masuknya ratusan ton beras ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan sehingga membuka celah bagi penyelundupan. Rina meminta pemerintah melakukan audit menyeluruh agar praktik serupa tidak berulang. "Fakta bahwa 250 ton beras bisa masuk menunjukkan adanya celah yang tampaknya sudah lama dimanfaatkan. Pemerintah perlu menutup celah itu dan menindak siapa pun yang terlibat,” katanya.

Baca juga:

400 Ton Beras Impor Segera Masuk Indonesia Buat Tekan Kenaikan Harga


?
Rina juga menyebut jumlah 250 ton menunjukkan adanya dugaan jaringan terorganisasi. Menurutnya, skala sebesar itu tidak mungkin dilakukan tanpa dukungan logistik yang kuat. "Ini bukan pelanggaran biasa. Pemerintah harus membongkar sampai ke akar, bukan hanya menangkap pelaku lapangan,” ujarnya.
?
Ia mengingatkan masuknya beras ilegal berpotensi mengganggu stabilitas harga dan merugikan petani lokal karena beras impor biasanya dijual lebih murah. "Jumlah kecil saja bisa mengganggu pasar, apalagi ratusan ton. Ini ancaman bagi daya saing petani dan ketahanan pangan,” tegasnya.
?
Saat ini stok beras nasional berada pada level aman, yakni hampir 4,2 juta ton. Namun, Rina meminta pemerintah tetap memperketat pengawasan agar kondisi stok yang baik tidak membuat sistem kontrol melemah.
?
Kasus beras ilegal di Sabang berawal dari laporan penemuan 250 ton beras impor di sebuah gudang. Menteri Pertanian Amran telah berkoordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga untuk menghentikan aktivitas di lokasi serta memastikan beras tersebut tidak beredar di masyarakat.(Pon)

Baca juga:

Beras Impor Diguyur Ke Berbagai Daerah Buat Stabilkan Harga


?

#Beras #Thailand #Komisi IV DPR
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Anggota Komisi IV DPR RI menegaskan tambang ilegal di kawasan hutan tak bisa ditoleransi. Data Kementerian Kehutanan mencatat 191.790 hektare tambang ilegal.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 22 Januari 2026
Tambang Ilegal Marak di Kawasan Hutan, DPR Minta Sanksi Pidana hingga Pemulihan Ekologis
Indonesia
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Anggota Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Presiden Prabowo mencabut izin 28 perusahaan perusak lingkungan penyebab banjir di Aceh, Sumbar, dan Sumut.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 21 Januari 2026
Dinilai Tegas Lindungi Lingkungan, DPR Dukung Prabowo Cabut Izin 28 Perusahaan
Berita Foto
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Mnetan Amran Sulaiman, Menhut, Raja Juli Antoni dan Menteri KKP, Wahyu Sakti Trenggono saat Raker dengan Komisi IV DPR, di Senayan, Jakarta, Rabu (14/1/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 14 Januari 2026
Raker Komisi IV DPR Bahas Upaya Pemulihan Pascabencana Banjir Sumatera
Indonesia
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Anggota DPR Rina Saadah mengapresiasi swasembada beras 2025 dengan surplus 3,5 juta ton. DPR minta produksi berkelanjutan dan petani tetap sejahtera.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 13 Januari 2026
Indonesia Surplus Beras 3,5 Juta Ton, DPR Ingatkan Jangan Abaikan Petani
Indonesia
Kementan Janji Serap 4 Juta Ton Gabah Petani di 2026
Peningkatan luas tanam tersebut diyakini akan mendorong produksi beras nasional, selama tidak terjadi bencana alam besar atau gangguan signifikan yang dapat menghambat proses tanam dan panen petani.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Janji Serap 4 Juta Ton Gabah Petani di 2026
Indonesia
Pemerintah Bersiap Ekspor Beras Setelah Swasembada
Kesiapan produksi dan stok di gudang Perum Bulog yang mencapai 3,25 juta ton di awal 2026 ini, memadai untuk memenuhi kebutuhan domestik sekaligus pasar internasional.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 12 Januari 2026
Pemerintah Bersiap Ekspor Beras Setelah Swasembada
Indonesia
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Anggota DPR RI mengapresiasi Kementan yang membongkar penyelundupan 133,5 ton bawang bombay ilegal di Semarang demi melindungi petani lokal.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Januari 2026
Kementan Gagalkan Penyelundupan 133,5 Ton Bawang Bombay Ilegal, DPR: Lindungi Petani Lokal
Indonesia
Pemerintah Perpanjang Stabilisasi Harga Beras Sampai Akhir Januari 2026
Kebijakan itu diambil sebagai langkah antisipatif menghadapi dinamika harga pasca pergantian tahun, sekaligus menjamin akses masyarakat terhadap beras berkualitas dengan harga sesuai ketentuan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 11 Januari 2026
 Pemerintah Perpanjang Stabilisasi Harga Beras Sampai Akhir Januari 2026
Indonesia
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indikator sukses yang paling hakiki adalah kesejahteraan petani
Angga Yudha Pratama - Jumat, 09 Januari 2026
Indonesia Swasembada Pangan, DPR Ingatkan Pemerintah Dompet Petani Juga Harus 'Tebal'
Indonesia
Surplus Beras Nasional Naik 243%, HPP Gabah Kering Panen Tetap Rp 6.500/kg
Pemerintah menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Rp 6.500 per kilogram untuk GKP sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2025 dan Keputusan Kepala Bapanas Nomor 14 Tahun 2025.
Wisnu Cipto - Kamis, 08 Januari 2026
Surplus Beras Nasional Naik 243%, HPP Gabah Kering Panen Tetap Rp 6.500/kg
Bagikan