Angga Yudha Pratama
MerahPutih.com - Wacana kebijakan Impor beras dari Menteri Perdagangan Muhammad Luthfi terus menjadi polemik. PDI Perjuangan (PDIP) sebagai Partai pengusung utama pemerintah menegaskan kebijakan itu patut dikritisi.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menjelaskan sejumlah alasan mengapa partainya mengkritisi kebijakan itu. Pertama, menurut Hasto para pendiri bangsa khususnya Bung Karno telah menyampaikan bahwa bangsa Indonesia harus bisa berdiri di kaki sendiri (berdikari), termasuk dalam hal pangan.
Baca Juga:
Ganjar Pertanyakan Rencana Impor Beras saat Masuki Masa Panen
"Sebelum membacakan teks Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno menyampaikan pidato singkat yang intinya untuk berani meletakkan nasib bangsa dan tanah air di tangan kita sendiri," kata Hasto dalam Webinar Repdem bertajuk 'Impor Beras dan Garam: Adu Nasib Petani vs Pemburu Rente, Kamis (25/3)
"Hanya dengan berani meletakkan nasib di tangan sendiri, kita akan berdiri dengan kuatnya. Ini adalah suatu pernyataan politik di mana kita punya suatu mental berdikari dan itulah yang menjadi alasan mengapa Indonesia ini berdiri," tambah Hasto.
Lalu dari aspek legitimasi menurut Hasto kebijakan impor juga bertentangan sebab upaya untuk menyejahterakan petani masuk di dalam Pancasila di dalam cita-cita kemanusiaan.
"Cita-cita kemanusiaan itu membebaskan manusia itu dari berbagai belenggu penjajah, termasuk mereka para pemburu rente yang ingin mengambil jalan pintas dengan melakukan impor, sesuatu yang sehausnya kita mampu memproduksi," urai Hasto.
Hasto berpandangan, tujuan pembentukan negara adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, termasuk kesejahteraan petani bukan kesejahteraan petani asing.
"Itu sangat jelas. Juga untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Maka pemimpin harus memahami tujuan dari bernegara. Yaitu berpihak pada petani. Kedaulatan petani dalam berproduksi harus dilindungi dan produksinya dinikmati oleh rakyat, tidak sedikit-sedikit terancam oleh kebijakan sepihak untuk melakukan impor," papar Hasto.
Lebih jauh, karena itulah Hasto menekankan konstitusi sudah jelas bahwa impor berbanding terbalik dari perintah menyejahterakan rakyat, padahal bumi alam dan segala isinya harus diolah sebaik-baiknya.
"Bagaimana untuk hal pangan seharusnya kita mampu berproduksi sendiri, 75 tahun merdeka masak kita harus bergantung terus menerus pada impor," tegas Hasto.
Baca Juga:
Stok Berkurang, Indonesia Berpotensi Impor Beras 2,25 Juta Ton Seperti di 2018
Hasto juga memahami meski PDIP kritis soal impor beras, banyak yang menyebut PDIP partai Pemerintah rasa oposisi. Yang disampaikan PDIP dalam konteks berdemokrasi yang sehat.
"Padahal yang dilakukan Partai adalah kritik atas kebijakan atas dasar cara pandang yang sesuai platform Partai," pungkas Hasto. (Pon)
