Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 26 Maret 2021
Soal Impor Beras, Sekjen PDIP Serang Mendag M. Luthfi

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. (ANTARA/HO-PDIP)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengkritisi rencana impor beras yang akan dilakukan, meski kebijakan tersebut diperhalus tidak akan dilakukan pada saat panen.

Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menilai Menteri Perdagangan (Mendag) M. Luthfi kurang paham tujuan bernegara yang berorientasi pada kesejahteraan umum.

Baca Juga

Kritisi Rencana Impor Beras, PDIP Singgung Pidato Bung Karno Sebelum Bacakan Teks Proklamasi

"Dari aspek historis, ideologis, dan amanat konstitusi, serta pemahaman terhadap konstituen utama kekuasaan pemerintahan negara adalah petani rakyat, kebijakan tersebut sama sekali tidak benar. Impor beras meski dilakukan tidak pada saat panen, merendahkan kecerdasan rakyat petani," kata Hasto, Jumat (26/3).

Hasto meminta Mendag Luthfi tak menyia-nyiakan upaya Presiden Jokowi soal kedaulatan pangan. Presiden Jokowi, kata Hasto, selalu menegaskan komitmennya tidak akan impor beras.

Presiden juga telah membangun lumbung pangan bahkan waduk di sejumlah provinsi, serta menggalakkan penelitian dan invosi di bidang pangan.

"Lalu kenapa menteri perdagangan yang seharusnya mendorong ekspor, malah berkampanye untuk impor, bahkan menantang Presiden dengan mengatakan siap diberhentikan?” ujarnya

Stok beras. Foto: ANTARA
Stok beras. Foto: ANTARA

"Selama ada tanah, ada matahari, ada air, kita bisa menanam sepanjang musim, sepanjang tahun. Tidak seperti di Jepang. Jangan sia-siakan Pak Jokowi yang sejak awal membangun waduk di mana-mana, yang sejak awal mengampanyekan bagaimana kita berdaulat," sambung Hasto.

Politikus asal Yogyakarta itu juga menjawab isu yang menuding PDIP sebagai partai pemerintah rasa oposisi. Bagi Hasto penolakan atas kebijakan impor beras bagian dari melindungi Presiden Jokowi dari menteri perdagangan yang menutup mata terhadap kemampuan produksi petani Indonesia.

"Terkait tuduhan PDI Perjuangan partai oposisi, kami partai pendukung pemerintah, justru kebijakan yang kami dorong untuk tidak impor beras, lebih baik kita melakukan diversifikasi pangan, lebih baik kita berpihak melindungi Bapak Presiden Jokowi yang telah punya kebijakan pangan berdikari, tetapi dipotong di tengah jalan oleh Menteri Perdagangannya," ujar Hasto.

Lebih jauh, Hasto meminta Mendag M. Luthfi ingat, bahwa rakyat Indonesia cerdas.

"Mendag Saudara Luthfi, jangan rendahkan kecerdasan rakyat dengan berbagai kalkulasi-kalkulasi yang sebenarnya untuk mengatakan impor itu harus dilakukan. Lalu dicarikan alasan kebijakan ini diambil sebelum beliau menjadi Mendag, tugas menteri melakukan koreksi atas kebijakan-kebijakan sebelumnya yang tidak benar," pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga

Politisi PDIP Minta Hentikan Kegaduhan Impor Beras

#Hasto Kristiyanto #Beras #Beras Impor #Impor Beras
Bagikan
Ditulis Oleh

Ponco Sulaksono

Berita Terkait

Indonesia
70 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Cadangan Beras Disiapkan 120 Ribu Ton
Mentan melaporkan pada Presiden Prabowo Subianto cadangan yang disiapkan tersebut merupakan tiga kali lipat dari perkiraan kebutuhan di lapangan.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 16 Desember 2025
70 Ribu Hektare Sawah Rusak Akibat Banjir Sumatera, Cadangan Beras Disiapkan 120 Ribu Ton
Indonesia
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Insiden terkendala oleh kabel
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 Desember 2025
Viral Beras Bantuan TNI Jatuh Berceceran dari Helikopter dan Dipungut Korban Bencana, Begini Penjelasan Panglima TNI
Indonesia
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Barang ilegal yang diamankan tidak hanya beras, tetapi juga komoditas lain berupa 4,5 ton gula pasir, 2,04 ton minyak goreng, 600 kilogram tepung terigu
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Modus Beras dan Gula Impor Ilegal Pakai Pelabuhan Free Trade Zone
Indonesia
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Pemerintah tegaskan tidak pernah memberikan izin terhadap masuknya 250 ton beras impor ilegal melalui Sabang, Aceh.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 25 November 2025
Tanggapan Mendag dan Bea Cukai Soal 250 Ton Beras Impor di Aceh
Indonesia
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Pemerintah memastikan produksi beras nasional jauh melampaui target pemerintah, produksi diproyeksikan mencapai 34,7 juta ton dari target 32 juta ton
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Mentan Larang 1 Liter Pun Beras Impor Masuk Pasar Indonesia
Indonesia
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Temuan ini bertentangan dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang menutup keran impor beras untuk memperkuat kedaulatan pangan.
Dwi Astarini - Senin, 24 November 2025
250 Ton Beras Ilegal dari Thailand Masuk Indonesia, Komisi IV DPR Minta Usut Tuntas
Indonesia
Begini Proyesi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan
Kementerian Pertanian memperoleh alokasi anggaran Rp 40,15 triliun pada tahun anggaran 2026/
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 24 November 2025
Begini Proyesi Produksi Beras, Jagung, Kopi dan Daging di 2026 Versi Kementan
Berita Foto
Antusias Warga Menteng Terima Bantuan Pangan Gratis Berupa Beras dan Minyak Goreng
Warga melakukan verifikasi saat pengambilan bantuan pangan gratis berupa beras dan minyak goreng di Balai RW 03 Kelurahan Menteng, Jakarta, Rabu (12/11/2025).
Didik Setiawan - Rabu, 12 November 2025
Antusias Warga Menteng Terima Bantuan Pangan Gratis Berupa Beras dan Minyak Goreng
Indonesia
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Meski warga di 3TP mendapat kelonggaran pembelian, masyarakat di luar wilayah tersebut tetap dibatasi maksimal dua pack beras SPHP per orang sesuai ketentuan yang berlaku.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Warga di Wilayah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan Perbatasan Bisa Beli Beras SPHP di Atas 2 Pack Per Orang
Indonesia
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Peraturan Presiden (Perpres) yang mengatur pembangunan 100 gudang baru bersifat lex specialis (peraturan khusus).
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 11 November 2025
Bangun 100 Gudang, Bulog Pakai Aturan Khusus
Bagikan