Rekap Jawa timur Akhirnya Kelar, Jokowi Unggul 53%

Misdam -Misdam - - Minggu, 20 Juli 2014
Rekap Jawa timur Akhirnya Kelar, Jokowi Unggul 53%

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MERAHPUTIH.com -t Pasangan Capres-Cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) menang di Jawa Timur dengan meraup perolehan 53,17 persen atau 11.669.313 suara pada Pemilihan Presiden 9 Juli 2014.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Eko Sasmito di sela-sela rekapitulasi di Surabaya, Sabtu (19/7) malam, mengatakan untuk pasangan Prabowo-Hatta Rajasa memperoleh 46,83 persen atau 10.277.088 suara.

"Kami bersyukur seluruh tahapan pemilihan umum di Provinsi Jawa Timur bisa berjalan dengan baik selama dua hari terakhir," katanya.

Pada penghitungan yang terakhir dilakukan adalah Kabupaten Sampang dengan perolehan suara untuk pasangan nomor urut 1 (Prabowo-Hatta) sebanyak 474.752 suara dan pasangan nomor urut 2 (Jokowi-JK) dengan 162.785 suara.

"Kami juga menghargai sikap-sikap yang ditunjukkan oleh kawan-kawan terkait dengan pelaksanaan penghitungan suara selama dua hari terakhir," katanya.

Menjelang berakhirnya proses penghitungan suara, ada dua orang saksi pasangan Prabowo-Hatta tingkat Jatim, Basuki Babussalam dan Irwan Setiawan, yang melakukan "walk out" (WO) dari ruangan Rapat Pleno Terbuka dan Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pilpres 2014.

Aksi WO itu dilakukan saat rekapitulasi masih dilakukan untuk Kota Surabaya yang belum selesai dan menyisakan rekapitulasi untuk Kabupaten Sampang.

Basuki Babussalam mengatakan alasan dirinya melakukan WO karena KPU Jatim tidak mematuhi rekomendasi Bawaslu Jatim untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di enam wilayah, yakni Surabaya, Sidoarjo, Banyuwangi, Jember, Kabupaten Malang, dan Kota Batu.

"Ini merupakan aksi puncak kekesalan kami, karena keberatan-keberatan kami soal adanya dugaan pemilih siluman dengan modus daftar pemilih khusus tambahan (DPKTb) tidak direspons KPU Jatim. Ada 209 ribu pemilih di Jatim yang gunakan DPKTb dan ini begitu sangat masif," katanya.

Pada pemilihan Presiden ini diikuti oleh dua pasangan calon masing-masing Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

 

Penulis: /HA

Sumber:Antara

#Pilpres #Politik
Bagikan
Ditulis Oleh

Misdam -

Berita Terkait

Indonesia
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
KPK mengungkap dugaan intervensi politik dalam kasus outsourcing di Pemkab Pekalongan. Pegawai outsourcing disebut diduga diarahkan mendukung Fadia Arafiq dalam pilkada.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 29 Mei 2026
KPK Ungkap Dugaan Intervensi Politik Fadia Arafiq dalam Kasus Outsourcing Pemkab Pekalongan
Indonesia
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Putusan MK soal kewajiban 30 persen caleg perempuan mendapat dukungan dari Sufmi Dasco Ahmad. DPR memastikan aturan tersebut akan masuk dalam revisi UU Pemilu.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Dasco Dukung Putusan MK soal Kuota 30 Persen Perempuan, Bakal Masuk Revisi UU Pemilu
Indonesia
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Isu reshuffle Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka semakin santer terdengar.
Wisnu Cipto - Senin, 27 April 2026
Isu Reshuffle Kabinet Kembali Menguat: Qodari Geser, Hasan Nasbi Kembali Masuk
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Ketua IM57+ Institute periode 2021-2024 ini menilai, usulan KPK tersebut memiliki dasar yang kuat, baik secara teori maupun praktik.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Kumpulan Mantan Pegawai KPK, Dukung Masa Jabatan Ketum Partai Dibatasi
Indonesia
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
KPK usulkan ketua umum partai maksimal 2 periode untuk cegah korupsi politik. Simak 16 rekomendasi lengkap perbaikan parpol.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 April 2026
Cegah Korupsi Politik, KPK Usul Masa Jabatan Ketua Umum Partai Dibatasi 2 Periode
Indonesia
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
PKB Jakarta Barat menekankan peran penting partai yang hadir untuk masyarakat. Kepercayaan masyarakat tidak bisa dibangun lewat narasi politik saja.
Soffi Amira - Senin, 20 April 2026
Bukan Cuma Janji, PKB Tekankan Peran Partai Hadir untuk Masyarakat
Indonesia
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Prabowo menekankan, para Ketua DPRD yang hadir, meski berasal dari latar belakang politik berbeda, tetap memiliki semangat kebangsaan yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 18 April 2026
Arahan Presiden Prabowo ke Seluruh Ketua DPRD Dilakukan Tertutup
Indonesia
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Saan Mustopa menegaskan kondisi internal partainya tetap solid meskipun sejumlah kader diketahui berpindah ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Frengky Aruan - Senin, 13 April 2026
Sebut Kader Pindah ke PSI Bisa Dihitung Jari, Saan Mustopa: NasDem Tetap Solid
Indonesia
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Istilah baru yang diperkenakan Seskab itu merujuk kepada banyak pihak yang memberikan analisis di berbagai bidang tanpa didukung latar belakang maupun data yang sesuai fakta.
Wisnu Cipto - Jumat, 10 April 2026
Seskab Teddy Kenalkan Istilah Inflasi Pengamat, Banyak Bicara Tanpa Data Tak Sesuai Bidang
Bagikan