Redam Konflik di Timur Tengah, DPR Minta Pemerintah Lakukan Dialog Multilateral
Anggota Komisi I DPR RI, Helmy Faishal Zaini. (Foto: Instagram/ahmadhelmyfaishalzaini)
MerahPutih.com - Pemerintah diminta melakukan upaya untuk meredam konflik yang ada di Timur Tengah, salah satu caranya melalui jalur diplomasi.
Demikian disampaikan Anggota Komisi I DPR RI Helmy Faishal Zaini dalam keterangannya, di Jakarta, Senin (29/4).
Baca juga:
Konflik Timur Tengah Menyulitkan Indonesia Capai Pertumbuhan Ekonomi 7 Persen
"Perlu mengambil pendekatan diplomasi yang kuat dengan mempromosikan perdamaian dan menekankan pentingnya dialog multilateral,” ujar Helmy.
Helmy mengatakan, konflik tersebut harus diredam lantaran dampaknya sangat berpengaruh ke Indonesia, salah satunya dari segi perekonomian.
Baca juga:
DPR Minta Pemerintah Aktif Redam Konflik di Timur tengah
"Stabilitas perekonomian Indonesia bisa terganggu lantaran terjadi fluktuasi harga minyak dan gangguan dari segi perdagangan," ungkapnya.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini meyakini, jika kondisi ini dibiarkan, masyarakat akan merasakan dampak langsung lantaran tercekik harga kebutuhan pokok yang melambung.
Baca juga:
Pemerintah Jalin Komunikasi dengan Sejumlah Pemimpin Dunia Bahas Geopolitik Timur Tengah
"Dengan memperkuat kerja sama internasional, meningkatkan keamanan domestik, dan memperkuat resiliensi ekonomi, Indonesia dapat mengurangi dampak negatif dari konflik di Timur Tengah,” pungkasnya (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
2 Syarikah Ditunjuk Urus Haji 2026, DPR Ingin Pastikan Komitmen Pelayanan Terbaik
Air Hujan Tercemar Mikroplastik, Komisi XII DPR Minta Pemerintah Perkuat Pengendalian Polusi
DPR Dorong Regulasi Upah Buruh tak Bergantung UMR, tapi Omzet Perusahaan
Dasco Terima Kunjungan Abu Bakar Ba'asyir di DPR, Apa Saja yang Dibahas?
MKD DPR Tindak Lanjuti Perkara Ahmad Sahroni CS
Iwakum Nilai Keterangan DPR dan Dewan Pers di MK Tak Jawab Substansi Perlindungan Wartawan
MKD DPR Gelar Sidang Etika Ahmad Sahroni dkk Hari Ini
DPR Tegaskan Tumpukan Beras Bulog 3,8 Juta Ton Seharusnya Cukup untuk Tameng Subsidi, Bukan Jadi Alasan Cabut Izin Pedagang
Kuota Haji 2026 Akhirnya Ditetapkan 221.000 Jemaah, Negara Wajib Beri Pelayanan Terbaik Bukan Cuma Janji Manis
DPR INgatkan Revisi UU ASN Harus Komprehensif, Bukan Cuma Soal Pengawas Tapi Juga Kepastian Status Honorer