Realisasi Penerimaan APBD DKI 2024 Hingga Akhir November Baru 88 Persen

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 04 Desember 2024
Realisasi Penerimaan APBD DKI 2024 Hingga Akhir November Baru 88 Persen

Kota Jakarta. (Foto: Unsplash/David Kristianto)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai Rp 66,438 triliun atau 88,65 persen hingga 30 November 2024.

Adapun pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 74,946 triliun.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, pada Selasa (3/12) di Jakarta.

"Realisasi hingga 30 November 2024 sebesar Rp 66,438 triliun atau sekitar 88,65 persen. Hingga akhir tahun 2024, ditargetkan realisasi pendapatan daerah mencapai 98,67 persen," paparnya.

Baca juga:

Pemprov DKI Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Penyempurnaan APBD DKI Tahun Anggaran 2025

Michael menuturkan, dari sisi anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD DKI Jakarta 2024 mencapai Rp 76,023 triliun.

"Hingga tanggal 30 November 2024, anggaran belanja daerah yang terserap sebesar Rp 52,366 triliun atau 82,67 persen dan hingga akhir 2024 sebesar Rp 70,147 triliun atau sekitar 92,27 persen," jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menambahkan, pendapatan daerah dari pajak yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 44,98 triliun dengan realisasi hingga 30 November sebesar Rp 40,302 triliun atau sekitar 89,6 persen.

Adapun target hingga 31 Desember mencapai Rp 44,083 triliun atau sekitar 98,01 persen. Sedangkan pendapatan dari sektor retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 460,35 miliar dengan realisasi per 30 November 2024 sebesar Rp 450,256 miliar atau sekitar 97,45 persen.

Baca juga:

Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

"Dan target hingga 31 Desember mencapai Rp 499,82 miliar atau sekitar 108,57 persen," tutupnya. (asp)

#APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
APBD DKI Jakarta 2026 resmi diundangkan. Anggaran dialokasikan untuk infrastruktur, transportasi, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial warga.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 27 Desember 2025
Pemprov DKI Alokasikan Triliunan Rupiah untuk Transportasi dan Pendidikan di APBD 2026
Indonesia
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Penurunan APBD tahun ini disebabkan dampak pemangkasan transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat, memaksa pemkot dan DPRD menyesuaikan anggaran menyeluruh.
Dwi Astarini - Jumat, 28 November 2025
DPRD Solo Setujui APBD 2026 Pemkot Rp2,1 Triliun, Makan Minum Rapat Dipangkas
Indonesia
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Dengan adanya pemangkasan TKD ini, setiap pemerintah daerah harus lebih efisien dalam mengelola APBD.
Dwi Astarini - Jumat, 31 Oktober 2025
Dana Transfer dari Pusat Dipangkas, Kepala Daerah Diminta Kurangi Belanja Dinas dan Perjalanan yang tak Efektif
Indonesia
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
DPRD juga memberikan catatan khusus terhadap penyesuaian anggaran pada beberapa program
Angga Yudha Pratama - Jumat, 31 Oktober 2025
APBD DKI 2026 Disepakati Rp 81,3 Triliun, KJP dan Bansos Aman Meski DBH Dipotong
Indonesia
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Fenomena APBD mengendap di perbankan bukan sekadar persoalan teknis pengelolaan kas daerah, melainkan menggambarkan masalah struktural keuangan daerah.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Oktober 2025
Partai Demokrat Dukung Menkeu soal Dana Pemda Mengendap, Tawarkan Solusi Efektif
Indonesia
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Purbaya sebut penempatan dana dalam bentuk giro bank justru kurang menguntungkan karena bunga yang dihasilkan lebih kecil.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 23 Oktober 2025
Sindir Gubernur Jabar soal Uang APBD di Giro Bank, Menkeu Purbaya: Pasti Nanti akan Diperiksa BPK
Indonesia
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
William juga menyoroti rendahnya realisasi belanja lainnya berdasarkan data BPKD DKI
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Rp 14,6 Triliun DKI Ngendap di Bank, PSI Soroti Belanja Subsidi dan Modal yang Mampet
Indonesia
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Inovasi adalah keharusan bagi BUMD
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
DPRD DKI Minta BUMD Jakarta Jangan Manja Minta PMD Terus, Creative Financing Bisa Jadi Solusi Darurat Usai Anggaran Dikebiri Habis-habisan
Indonesia
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Memang ada beberapa pembangunan yang dirasa belum memungkinkan, sehingga dimundurkan
Angga Yudha Pratama - Kamis, 23 Oktober 2025
Anggaran DKI Jakarta Menciut Gara-Gara DBH Dipangkas, Banjir dan Jalan Rusak Warga Jakarta Terancam Diabaikan?
Indonesia
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Dalam mengelola anggaran, Pemprov DKI mempunyai semangat yang sama dengan Pemerintah pusat berdasarkan perencanaan yang baik, belanja yang semakin efisien dan efektif, serta pengelolaan kas yang prudent demi menjamin kesinambungan fiskal.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Oktober 2025
Duit Pemda Rp 14,6 Triliun Nganggur di Bank, ini Penyebabnya
Bagikan