Realisasi Penerimaan APBD DKI 2024 Hingga Akhir November Baru 88 Persen

Ikhsan Aryo DigdoIkhsan Aryo Digdo - Rabu, 04 Desember 2024
Realisasi Penerimaan APBD DKI 2024 Hingga Akhir November Baru 88 Persen

Kota Jakarta. (Foto: Unsplash/David Kristianto)

Ukuran:
14
Font:
Audio:

MerahPutih.com - Realisasi penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta mencapai Rp 66,438 triliun atau 88,65 persen hingga 30 November 2024.

Adapun pendapatan daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan DKI Jakarta 2024 sebesar Rp 74,946 triliun.

Hal itu dikemukakan oleh Kepala BPKD DKI Jakarta, Michael Rolandi Cesnanta Brata, pada Selasa (3/12) di Jakarta.

"Realisasi hingga 30 November 2024 sebesar Rp 66,438 triliun atau sekitar 88,65 persen. Hingga akhir tahun 2024, ditargetkan realisasi pendapatan daerah mencapai 98,67 persen," paparnya.

Baca juga:

Pemprov DKI Siap Tindaklanjuti Rekomendasi Penyempurnaan APBD DKI Tahun Anggaran 2025

Michael menuturkan, dari sisi anggaran belanja daerah yang ditetapkan dalam APBD DKI Jakarta 2024 mencapai Rp 76,023 triliun.

"Hingga tanggal 30 November 2024, anggaran belanja daerah yang terserap sebesar Rp 52,366 triliun atau 82,67 persen dan hingga akhir 2024 sebesar Rp 70,147 triliun atau sekitar 92,27 persen," jelasnya.

Sementara Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati menambahkan, pendapatan daerah dari pajak yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 44,98 triliun dengan realisasi hingga 30 November sebesar Rp 40,302 triliun atau sekitar 89,6 persen.

Adapun target hingga 31 Desember mencapai Rp 44,083 triliun atau sekitar 98,01 persen. Sedangkan pendapatan dari sektor retribusi daerah yang ditetapkan dalam APBD Perubahan 2024 sebesar Rp 460,35 miliar dengan realisasi per 30 November 2024 sebesar Rp 450,256 miliar atau sekitar 97,45 persen.

Baca juga:

Program Sekolah Swasta Gratis Jadi Prioritas APBD 2025

"Dan target hingga 31 Desember mencapai Rp 499,82 miliar atau sekitar 108,57 persen," tutupnya. (asp)

#APBD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Khoirudin optimistis bahwa APBD 2026 akan mampu meningkatkan kualitas layanan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bagi warganya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 12 Agustus 2025
Sah! APBD DKI Jakarta Meroket Jadi Rp 95,351 Triliun, Sektor Pendidikan dan Kesehatan Bakal Jadi Prioritas Utama?
Indonesia
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Penambahan BTT sebesar Rp 2,89 triliun dalam APBD TA 2025 disebut tidak didasari adanya kebutuhan nyata dari masyarakat.
Dwi Astarini - Senin, 21 Juli 2025
PSI Jakarta Kritik Penambahan BTT APBD P 2025 Senilai Rp 2,89 Triliun
Indonesia
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Rano mengajukan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 91,86 triliun.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 16 Juli 2025
Wagub Rano Ajukan Rancangan APBD Perubahan 2025 Sebesar Rp 91,86 triliun
Indonesia
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Fase 1B menelan biaya sebesar Rp5,36 triliun, lalu Fase 2A dengan pembiayaan sebesar Rp 8,66 triliun, sementara Fase 2B dan 3B masing-masing Rp 3,65 triliun serta Rp 4,6 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 Juli 2025
Proyek LRT Jakarta Rute Velodrome-Manggarai Butuh Biaya Gede, Duit Semua Dari APBD
Indonesia
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Ahok diperiksa atas kasus korupsi lahan di Cengkareng. Namun, ia mengaku tak tahu secara detail mengenai dugaan tersebut.
Soffi Amira - Kamis, 12 Juni 2025
Ahok Diperiksa soal Kasus Korupsi Lahan di Cengkareng, Sebut tak Tahu Detail
Indonesia
Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok
Pramono tak mempermasalahkan anggaran daerah di Jakarta digunakan untuk memfasilitasi subsidi layanan transportasi warga daerah lain.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Juni 2025
Layanan Baru Transjabodetabek Bebani APBD, Pramono Mau Ikuti Cara Ahok
Indonesia
Bencana di Jabar Bikin Pemda Kesulitan Lalukan Efisiensi Anggaran
Efisiensi di Jawa Barat akan mengalihkan belanja pesta dan hura-hura menjadi belanja yang bermanfaat, sesuai kebutuhan masyarakat.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 Maret 2025
Bencana di Jabar Bikin Pemda Kesulitan Lalukan Efisiensi Anggaran
Indonesia
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Mendagri Tito Karnavian meminta KPU, Bawaslu mengajukan anggaran seefisien mungkin untuk mengurangi beban APBD.
Frengky Aruan - Senin, 10 Maret 2025
Mendagri Sebut Anggaran Pemungutan Suara Ulang Dapat Dipenuhi dari APBD
Indonesia
Mendagri Tito Siapkan Tim Blusukan Cek Efisiensi di Pemerintah Daerah
Tim ini disiapkan efektif setelah Kementerian Dalam Negeri selesai menangani Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 24 daerah.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 07 Maret 2025
Mendagri Tito Siapkan Tim Blusukan Cek Efisiensi di Pemerintah Daerah
Indonesia
Pj Teguh Tekan Ingub Efisiensi APBD 2025, Pengurangan 50% Perjalanan Dinas
Tindak lanjut Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 31 Januari 2025
Pj Teguh Tekan Ingub Efisiensi APBD 2025, Pengurangan 50% Perjalanan Dinas
Bagikan