Reaksi Surya Paloh Jatah Menteri NasDem Dikurangi Jokowi

MerahPutih.com - Jatah menteri Partai Nasional Demokrat (NasDem) berkurang satu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi sebagai Menkominfo menggantikan eks Sekjen NasDem Johnny G Plate.

Ketua Umum NasDem Surya Paloh tak mempermasalahkan penunjukan tersebut, meski berarti jatah kursi menteri partainya berkurang satu.

Baca Juga:

Rizal Ramli: Pengusutan Kasus BTS karena NasDem Dianggap Oposisi Jokowi

"Saya berulang kali mengatakan, itu hak prerogatifnya presiden ya," kata Surya Paloh di Jakarta Pusat, Selasa (18/7).

Surya Paloh tidak mempermasalahkan berkurangnya jatah menteri NasDem di kabinet.

Kader NasDem saat ini hanya menempati pos Menteri LHK dan Menteri Pertanian.

"Memang dari awal kan kami katakan, apa yang menjadi masalah kalau berkurang? Bukan itu esensinya, katakanlah prioritas utama bagi NasDem," kata Paloh menegaskan.

Menurut dia, NasDem fokus membuat success story bagi pemerintahan Jokowi.

"Partai ini bukan baru datang tiba-tiba mendukung Presiden Jokowi toh. Kalian tahu itu semuanya," imbuh dia.

Baca Juga:

Kursi Menkominfo Lepas, NasDem Tetap Komitmen Kawal Pemerintahan Jokowi

Meski demikian, ia mengaku ditertawai karena menyatakan komitmen tersebut.

Paloh menyebut pihak yang tertawa tersebut merasa aneh dengan NasDem.

"Aneh ini katanya. Mau didukung, tapi bagaimana ya, kenapa dia mau berkoalisi dengan partai di luar pemerintahan," ujar Paloh.

Paloh kemudian menyinggung kematangan demokrasi saat ini.

Paloh menyebut, pilihan boleh berbeda karena Jokowi tidak mungkin maju lagi di Pilpres 2024.

"Nah esensi pemahaman, kematangan demokrasi kita memang dalam proses learning by doing. Nah ini yang kita jalankan sekarang ini. NasDem bersikukuh, the values daripada komitmen itu adalah tetap harus terjaga," tutup Paloh.

NasDem diketahui tengah menjalin koalisi 2024 dengan Partai Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies Baswedan sebagai capres. (Knu)

Baca Juga:

Budi Arie Jadi Menkominfo, NasDem: Mengambil Hak Orang Lain