Reaksi PKS Nama Adhyaksa Dault Diusulkan Jadi Wagub DKI

Zulfikar SyZulfikar Sy - Rabu, 13 November 2019
Reaksi PKS Nama Adhyaksa Dault Diusulkan Jadi Wagub DKI

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Suhaimi. (Foto: MP/Asropih)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mengaku ada usulan figur lain seperti mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault dan politikus PKS Nurmansjah Lubis menjadi kandidat calon Wakil Gubernur DKI Jakarta.

Meski dua nama itu sempat muncul di internal PKS, namun Wakil Ketua DPRD dari Fraksi PKS Suhaimi mengatakan, sampai kini Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto masih merupakan dua nama calon DKI 2 yang diusung oleh partai.

Baca Juga:

Sekda Saefullah Dianggap Cuma Pemanis Bursa Wagub DKI

"Kita pedomannya surat resmi. Belum ada dari DPP yang mengganti dua nama itu," kata Suhaimi di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (12/11).

Salah satu kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan orasi saat Deklarasi Akbar Bekasi Raya, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019). Deklarasi dihadiri ribuan pendukung pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sekaligus pembentukkan Poros Mekkah Bekasi Raya yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Pondok Pesantren Daarut Taqwa, KH. Abdul Hadi. (ANTARA FOTO/Suwandy)
Salah satu kandidat Calon Wakil Gubernur (Cawagub) DKI Ahmad Syaikhu (kanan) menyampaikan orasi saat Deklarasi Akbar Bekasi Raya, di Bekasi, Jawa Barat, Minggu (24/3/2019). (ANTARA FOTO/Suwandy)

Pasalnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS hingga saat ini belum menerbitkan surat resmi terkait pergantian dua nama cawagub yang akan diusung oleh PKS.

"Secara formal itu belum diganti. Artinya di fraksi atau DPW belum ada pergantian dua nama itu sampai detik ini loh ya saya bilang," ujarnya.

Suhaimi juga tak masalah banyak usulan nama Wakil Gubernur DKI, termasuk nama dari Gerindra. Terpenting, kesepakatan awal dengan Partai Gerindra tak berubah.

Sebelumnya, Gerindra secara mendadak mengusulkan empat nama penggati Sandiaga Uno di kursi Wagub DKI. Keempat figur itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah, Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, dan Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Riza Patria.

"(Harapannya) ada wakil gubernur dari PKS," papar Suhaimi.

Suhaimi pun berharap, posisi Wagub DKI dapat segera terisi sebelum pergantian tahun.

"Kami berharap proses (pemilihan Wagub) harus jalan dan mudah-mudahan akhir tahun ini sudah ada Wagub yang baru. Harapan PKS ada Wagub dari PKS," tutupnya.

Baca Juga:

Anies Heran Nama Cawagub DKI Tambah Terus

Nama Adhyaksa Dault dan Nurmansyah Lubis sempat mencuat setelah Wakil Ketua Umum Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengungkapkan bahwa PKS sempat mengirimkan surat kepada partainya untuk mengubah nama cawagub yang telah diusung ke DPRD DKI.

Adhyaksa Dault saat bersama anggota pramuka. (Adhyaksadault.info)
Adhyaksa Dault saat bersama anggota pramuka. (Adhyaksadault.info)

Karenanya dua nama yang sudah diusung, yaitu Ahmad Syaikhu dan Agung Yulianto tidak menunjukan perkembangan positif dalam perjalanannya. Akibatnya, pemilihan pengganti wakil gubernur mandek di dewan.

Dasco menjelaskan, pada Agustus 2019 lalu PKS mengirim surat kepada Gerindra. Dalam surat itu PKS mengajak Gerindra mengganti nama-nama calon Wagub yang telah diusung.

Namun kemudian, surat itu ditarik kembali oleh PKS.

"PKS juga telah mengirim surat kepada Partai Gerindra dengan mengajak Partai Gerindra sebagai pengusung untuk mengganti nama calon pengganti wagub dengan dua nama, yaitu Saudara Adhyaksa Dault dan Nurmansyah Lubis," ucap Sufmi Dasco, Minggu (10/11) lalu. (Asp)

Baca Juga:

Tidak Ada Wagub, Beban Kerja Sekda DKI Bertambah

#PKS #Wakil Gubernur DKI Jakarta
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban pemerintah, melainkan juga bagian penting dari kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik.
Dwi Astarini - Kamis, 12 November 2026
Wagub Rano Karno Tekankan Keterbukaan Informasi demi Bangun Kepercayaan Publik
Indonesia
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Kebijakan perpajakan terhadap pembalut perlu mempertimbangkan aspek keadilan, kesehatan, serta kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar.
Dwi Astarini - Selasa, 03 November 2026
Politkus PKS Minta Pemerintah Bebaskan Pajak Pembalut, Tegaskan sebagai Kebutuhan Dasar Perempuan
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Penanganan karhutla tidak cukup hanya melalui proses pidana, tetapi juga harus menyasar izin usaha dan kewajiban pemulihan lingkungan.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Pemerintah Tindak Lanjuti Rekomendasi Pencabutan Izin 23 Korporasi
Indonesia
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Mendesak penegakan hukum dilakukan hingga tuntas dengan menjatuhkan hukuman maksimal kepada pihak yang terbukti bersalah.
Dwi Astarini - Sabtu, 31 Oktober 2026
DPR Desak Hukuman Maksimal bagi Tersangka Karhutla, 20 Korporasi yang Terlibat Harus Tanggung Jawab
Indonesia
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Almuzzammil Yusuf menginstruksikan pejabat partai menyisihkan gaji untuk korban karhutla, menyiapkan layanan kesehatan darurat, dan mendesak penegakan hukum.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 20 Oktober 2026
Presiden PKS Instruksikan Pejabat Partai Sisihkan Gaji untuk Bantu Korban Karhutla
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
PKS mendesak Presiden Prabowo Subianto memimpin upaya ASEAN mengatasi kabut asap lintas batas akibat karhutla dan memperkuat kerja sama dengan Malaysia.
Frengky Aruan - Sabtu, 10 Oktober 2026
Kabut Asap Ganggu Malaysia, PKS Desak Prabowo Ambil Langkah Besar di ASEAN
Indonesia
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
salah satu persoalan yang perlu diperjelas adalah siapa yang bertanggung jawab terhadap aset setelah dilakukan penyitaan maupun perampasan.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
PKS Tidak Ingin Buru-Buru Bahas RUU Perampasan Aset, Banyak Persoalan Harus Diperjelas
Indonesia
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Mandat utama BI yakni menjaga kestabilan nilai rupiah dan mengendalikan inflasi.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Gubernur Baru BI Diminta Kembalikan Fokus Bank Sentral pada Stabilitas Rupiah
Indonesia
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Wakil Gubernur DKI menegaskan Jakarta harus menjadi ruang publik yang inklusif, terbuka bagi diskusi, dan menjamin kebebasan masyarakat berpendapat.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 18 Juli 2026
Rano Karno Tegaskan Jakarta Harus Jadi Ruang Aman untuk Berdiskusi dan Menyampaikan Pendapat
Bagikan