RDP dengan DPR, KPK Minta Tambahan Anggaran Rp 403 Miliar
Ketua KPK Firli Bahuri (Antara/HO-Humas KPK)
MerahPutih.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan usulan anggaran belanja tahun 2022 sebesar Rp 1,4 triliun. Hal itu disampaikan Ketua KPK Firli Bahuri dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR yang digelar, Kamis (3/6).
"Kebutuhan KPK ini tidak lepas dari program-program prioritas nasional, karenanya kebutuhan KPK tahun 2022 sebesar Rp 1.496,31 M, pagu indikatif Rp 1.093,22 M," kata Firli di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca Juga
Jumlah tersebut lebih besar dari pagu anggaran indikatif yang ditetapkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 1.093.22 miliar. Untuk itu, Firli meminta tambahan anggaran belanja sebesar Rp 403.03 miliar
"Bilamana kondisi keuangan negara memungkinkan maka KPK berharap dalam rangka efektivitas dan efisiensi serta mendukung seluruh program prioritas nasional KPK membutuhkan Rp 403 miliar sebagai anggaran tambahan," ujarnya.
Adapun anggaran Rp 1.093 miliar tersebut akan dialokasikan untuk Sekretariat Jenderal Rp 729.240.282.000, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Rp 72.411.133.000, Deputi Pencegahan dan Monitoring Rp 63.546.390.000, Deputi Penindakan dan Eksekusi Rp 56.561.465.000
Kemudian, Deputi Koordinasi dan Supervisi Rp 41.313.645.000, Deputi Informasi dan Data Rp 126.223.362.000, Inspektorat Rp1.426.619.000 dan Sekretariat Dewan Pengawas Rp 2.500.000.000. (Pon)
Baca Juga
Pimpinan KPK Tegaskan Tak Akan Cabut SK Penonaktifan Novel Baswedan Cs
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Praswad Sebut Ada Indikasi Kuat Korupsi di Proyek Whoosh, Minta KPK Bertindak Independen
KPK Sita Pabrik dan Pipa 7,6 KM PT BIG di Cilegon Terkait Kasus Jual Beli Gas PGN
Kembali Dipanggil, KPK Dalami Hubungan Rajiv dengan Tersangka Kasus Korupsi CSR BI
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, Komisi XIII DPR: Langkah yang Tepat dan Ditunggu Masyarakat!
Bongkar Korupsi Digitalisasi SPBU Pertamina, KPK Dibantu BPK Uji Sampling Ribuan Titik Mulai Pekan Ini
KPK Baru Akan Buka Detail Dugaan Korupsi Kereta Cepat Saat Masuk Tahap Penyidikan
KPK Ingatkan Langkah Yang Perlu Ditempuh Pemda DKI Gunakann Tanah Bekas RS Sumber Waras
Whoosh Dibidik KPK Sejak Awal 2025, Nama-Nama Saksi Masih Ditelaah
KPK Pelajari Putusan DKPP Usut Pengadaan Pesawat Jet Pribadi KPU RI
Soal Dugaan Korupsi Proyek Whoosh, PDIP: Kita Dukung KPK, Diperiksa Saja