Ratusan IKM Kuliner Bandung Dapat Layanan Sertifikasi dan Uji Mutu Gratis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 09 Desember 2021
Ratusan IKM Kuliner Bandung Dapat Layanan Sertifikasi dan Uji Mutu Gratis

Produk IKM Bandung. (Foto: Humas Kota Bandung)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Produk produk hasil buatan Usaha Kecil Menengah Kota Bandung, terutama pelaku usaha makanan dan minuman atau kuliner, terus difasilitasi mendapatkan sertifikat halal dan layanan uji mutu secara gratis.

Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagin) Kota Bandung memberikan 150 sertifikat halal dan 79 sertifikat uji mutu kepada para Industri Kecil Menengah (IKM) Kota Bandung.

Baca Juga:

Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan

"Mudah-mudahan bisa membantu pemasaran para IKM karena ini rata-rata produknya kuliner," tutur Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana pada acara pemberian sertifikasi halal dan Uji Mutu di Bandung, Jawa Barat, Kamis (9/12).

Menurutnya, kuliner memiliki pasar yang besar dalam kegiatan ekonomi. Hal itu, harus digunakan para pelaku usaha kuliner untuk terus berinovasi mengembangkan produk-produknya.

"Bantu pengemasan, uji mutu sampai sertifikat halalnya juga PIRT. Ini semua gratis," tuturnya.

Terkait pengembangan produk, Yana mendukung agar para pelaku usaha untuk berinovasi dan melengkapi kebutuhan untuk menunjang peningkatan dalam pesarannya.

"Kalau pengambangan produk, mereka sebagai pelaku usaha berinovasi terus. Produknya itu harus ada nutrision fact, itu menambah nilai jual bagi produk mereka," katanya.

Kepala Disdagin Kota Bandung, Elly Wasliah menyampaikan, tujuan pemberian sertifikasi tersebut sebagai jaminan kepada konsumen sehingga produk yang dipasarkan aman.

"Memberikan jaminan aman kepada konsumen tetang kehalalnya, batas kedaluwarsanya, dan kandungan komposisi gizi sudah ada. Jadi jaminan aman dan nyaman kepada konsumen," kata Elly.

Selain itu, meningkatkan daya saing produk sehingga yang dipasarakan memiliki kualitas yang terpercaya. Sertifikasi tersebut sangat penting, apalagi jika dipasarkan ke berbagai tempat sampai ritel dan sebagainya.

Produk IKM Bandung. (Foto: Antara)
Produk IKM Bandung. (Foto: Antara)

"Semua sertifikasi ini difasilitasi gratis oleh Disdagin melalui anggaran dari APBD Kota Bandung. Hadirnya sertifikasi ini bisa melebarkan sayap masuk ke ritel sampai ekspor itu penting utuk uji mutunya,” jelas Elly.

Elly menerangkan, untuk mendapatkan sertifikat itu, pihaknya membuka pendaftaran melalui google form yang bisa diisi oleh IKM dengan syarat KTP Kota Bandung.

"Jadi kita buka link untuk daftar yang diisi oleh IKM, syaratnya KTP Kota Bandung dan sudah mempunya NIB (Nomor Induk Berusaha). Karena kalau Disdagin pembinaannya kepada pelaku IKM yang memang sudah mempunyai legalitas,” jelasnya.

Rencana untuk tahun 2020 akan memberikan 200 sertifikat di antaranya sertifikasi halal maupun uji mutu dengan waktu pendaftaran sekitar bulan Maret 2022. (Imanha / Jawa Barat)

Baca Juga:

Komitmen Ma'ruf Amin Vaksin COVID-19 Bersertifikasi Halal Didukung MPR

#UMKM #Produk Halal #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Bank Jakarta memperkuat tata kelola perusahaan dan memperluas akses layanan UMKM. Dirut Agus H Widodo juga mengungkap jumlah nasabah mencapai 4 juta orang.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 30 Oktober 2026
Tak Cukup Perkuat Tata Kelola, Bank Jakarta Punya Strategi Khusus Dekati Pelaku UMKM
Indonesia
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Dampak penyaluran kredit program tidak hanya terlihat dari penyerapan tenaga kerja, tetapi juga dari peningkatan pendapatan masyarakat dan kesejahteraan keluarga pelaku usaha.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 29 Oktober 2026
Kredit UMKM Diklaim Serap 12 Juta Tenaga Kerja, 1 Debitur Pekerjakan 3 Orang
Berita Foto
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Head of Product, Portfolio and Partnership Bank Saqu, Martina Setiadinata memberikan pemaparan di Jakarta, Rabu (20/10/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 28 Oktober 2026
Pelaku Usaha Ikuti Bank Saqu Solopreneur Society: The Founders Club 2026
Indonesia
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Usaha mikro memiliki modal usaha paling banyak Rp 1 miliar atau hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 2 miliar.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Mulai 28 Oktober 2026, Penjual Online Dapat Diskon Biaya Marketplace 50 Persen
Indonesia
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari 18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Kementerian berfokus menyempurnakan aturan teknis dan menuntaskan perjanjian kerja sama penyaluran dengan PNM.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 23 Oktober 2026
Bunga Kredit Nasabah PNM Mekaar Dari  18–25 Ditargetkan Turun Jadi 8 Persen
Indonesia
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Mendesak otoritas keuangan dan perbankan untuk memberikan penundaan pembayaran atau penyesuaian bunga pinjaman bagi UMKM terdampak karhutla.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
Karhutla Ancam Usaha Lokal, Pakar Minta Pemerintah Intervensi Penundaan Bayar Bunga Pinjaman
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Indonesia
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Sebanyak 16,4 persen responden pelaku bisnis mengatakan, permasalahan pengembangan bisnis masih ada pada birokrasi,
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 06 Oktober 2026
Hasil Survei Kadin Sebut Birokrasi dan Kebijakan Pengaruhi Perkembangan UMKM
Indonesia
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
DPRD DKI menyoroti kesulitan pedagang tradisional Jakarta bersaing dengan e-commerce dan meminta DPPKUKM serta Pasar Jaya berkolaborasi.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 19 September 2026
Pedagang Tradisional Jakarta Kesulitan Hadapi E-Commerce, DPRD Minta DPPKUKM dan Pasar Jaya Berkolaborasi
Indonesia
Muhammadiyah Usulkan Label Non-Halal Pada Rokok
Sertifikasi halal rokok berisiko menyesatkan persepsi publik yang seolah-olah rokok adalah produk yang aman dan diperbolehkan secara agama.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
Muhammadiyah Usulkan Label Non-Halal Pada Rokok
Bagikan