Sertifikasi Halal Vaksin COVID-19 Diklaim Sesuai Aturan

MerahPutih.com - Penerbitan sertifikat halal untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac, perusahaan farmasi yang bermarkas di Tiongkok, diklaim sesuai dengan prosedur dan tata cara sertifikasi halal yang telah ditetapkan dan berlaku.

Sertifikat halal untuk vaksin COVID-19 buatan Sinovac dikeluarkan pada 12 Januari 2020. Sertifikat halal dengan nomor ID00410000019421020 tersebut, mencakup tiga nama produk vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh PT Bio Farma (Persero) yaitu CoronaVac, Vaksin Covid-19, dan Cov2Bio.

Baca Juga:

Jokowi Terima Vaksin Pertama COVID-19

Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso mengatakan, penerbitan sertifikat halal tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

BPJPH menerima pengajuan permohonan sertifikasi halal untuk vaksin Sinovac dari PT Bio Farma (Persero) pada 14 Oktober 2020. Selanjutnya, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) selaku lembaga pemeriksa halal melakukan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap produk vaksin Sinovac mulai dari Oktober 2020 hingga Januari 2021.

Hasil audit tersebut kemudian dilaporkan ke MUI dan menjadi bahan pertimbangan dalam Sidang Fatwa MUI untuk menetapkan kehalalan produk vaksin. Pada 11 Januari 2021, MUI mengeluarkan Fatwa Nomor 2 Tahun 2021 tentang ketetapan kehalalan vaksin Sinovac.

Menurut fatwa MUI, vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Sciences Co dan PT Biofarma (Persero) hukumnya suci dan halal serta boleh digunakan untuk umat Islam sepanjang terjamin keamanannya menurut ahli yang kredibel dan kompeten.

"Berdasarkan fatwa penetapan kehalalan itulah BPJPH sehari kemudian menerbitkan sertifikat halal vaksin Sinovac untuk COVID-19," kata Sukoso.

Pemerintah hari ini (13/1), memulai vakinasi COVID-19 di Istana Negara. Pemberian vaksin akan dilakukan pada sekitar 181,5 juta penduduk Indonesia, untuk memperoleh kekebalan komunitas atau herd immunity.

Pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dengan prioritas pertama adalah para tenaga kesehatan sebagai garda terdepan dalam penanganan COVID-19. Selanjutnya adalah petugas pelayanan publik serta kelompok usia lanjut (60 tahun ke atas).

Vaksinasi kepada kelompok usia lanjut akan dilakukan setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok tersebut. Kemudian, masyarakat rentan dengan risiko penularan tinggi, serta masyarakat lainnya dengan pendekatan klaster sesuai dengan ketersediaan vaksin. (Knu)

Baca Juga:

Kata Jokowi Usai Divaksin Corona