Rapatkan Barisan Hadapi Pilkada Serantak 2018, PAN Pilih Bandung

Thomas KukuhThomas Kukuh - Selasa, 08 Agustus 2017
Rapatkan Barisan Hadapi Pilkada Serantak 2018, PAN Pilih Bandung

Ketua DPP PAN Yandri Susanto saat memberikan keterangan pres di Gedung DPR, Selasa (8/8). (MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Amanat Nasional (PAN) akan menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Bandung, Jawa Barat, ‎pada 21-23 Agustus 2017. Kota kembang tersebut dipilih, lantaran memiliki nilai strategis untuk persiapan Pilkada Serentak 2018.

"Karena Bandung memiliki nilai strategis untuk menghadapi Pilkada 2018. Kami mau memaksimalkan konsolidasi organisasi, khususnya menghadapi Pilkada 2018," kata Ketua DPP PAN Yandri Susanto di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (8/8).

Selain itu, lanjut dia, dalam rakernas itu akan mendengarkan laporan dari seluruh pengurus DPW se-Indonesia menyangkut persiapan di Pemilihan Legislatif 2019. Pasalnya, KPU akan segera memulai menyampaikan daftar caleg sementara (DCS) pada April 2018.

“Selain ingin mendapat laporan dari semua pengurus provinsi semua Kabupaten/Kota se-Indonesia. Kami juga mau melihat konsolidasi pencalegan dini. April 2018 atau DCS sudah mulai digulirkan oleh KPU," jelas Yandri.

Yandri melanjutkan, hal lain yang akan di bahas dalam Rakernas PAN yakni terkait strategi pemenangan pemilu. Melalui konsolidasi dengan seluruh pengurus di bawah DPP pihaknya ‎berhasrat memenangkan Pemilu.

"Kami akan efektifkan konsolidasi Pilkada 2018 dan pemenangan pemilih di 2019. Akan diikuti seluruh DPP, DPD, DPC, anggota DPR, kurang lebih 5.000 orang. Kami akan undang pihak-pihak dari Jawa Barat, Wakil Gubernur Jabar, termasuk calon Pilkada di provinsi lain," pungkas anggota Komisi II DPR RI itu. (Pon)

#PAN #Pilkada 2018
Bagikan
Ditulis Oleh

Thomas Kukuh

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Putusan MK yang mewajibkan keterwakilan 30% caleg perempuan mendapat dukungan dari PKS dan PAN. Partai yang tidak memenuhi aturan kini terancam gugur di dapil terkait.
Ananda Dimas Prasetya - Selasa, 26 Mei 2026
Putusan MK soal Caleg Perempuan Didukung PKS dan PAN, Partai Bisa Gugur di Dapil
Indonesia
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
PAN menolak usulan KPK soal pembentukan lembaga pengawas kaderisasi partai. Hal itu dinilai bisa melanggar konstitusi.
Soffi Amira - Kamis, 30 April 2026
PAN Tolak Usulan KPK Bentuk Lembaga Pengawas Kaderisasi Partai, Dinilai Langgar Konstitusi
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Negara memberikan ruang kemandirian bagi partai politik untuk mengatur kehidupan organisasinya sendiri.
Dwi Astarini - Jumat, 24 April 2026
PAN Nilai Usul Batas Jabatan Ketum Parpol Bertentangan dengan Prinsip Kebebasan Berserikat
Indonesia
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
PAN menegaskan tindakan yang dilakukan Fikri Thobari merupakan tanggung jawab pribadi dan tidak mencerminkan nilai serta prinsip partai.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Minta Maaf Bupati Rejang Lebong Kena OTT KPK, Bukan Cerminan Partai
Indonesia
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
PAN menghormati proses hukum terkait OTT Bupati Rejang Lebong, Muhammad Fikri Thobari yang sedang berjalan di KPK
Wisnu Cipto - Rabu, 11 Maret 2026
PAN Copot Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari dari Struktur Partai Imbas OTT KPK
Indonesia
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Sekjen PSI Raja Juli Antoni menilai wacana yang digagas PAN sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar.
Wisnu Cipto - Selasa, 10 Februari 2026
PAN Usung Zulhas Cawapres 2029 Prabowo, Sekjen PSI Ingatkan Penentunya Bos Kita
Indonesia
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
PAN mengusulkan agar ambang batas pilpres dan parlemen dihapus dalam revisi UU Pemilu.
Soffi Amira - Jumat, 30 Januari 2026
Revisi UU Pemilu, PAN Minta Ambang Batas Pilpres dan Parlemen Dihapus
Indonesia
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Anggota DPRD DKI Jakarta Lukmanul Hakim mengkritik Pemprov DKI karena memangkas subsidi pangan murah Rp 300 miliar dan menolak rencana utang Rp 2,2 triliun.
Soffi Amira - Rabu, 12 November 2025
Subsidi Pangan Dipangkas Rp 300 Miliar, Lukmanul Hakim Kritik Pemprov DKI
Indonesia
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Diharapkan, Purbaya mampu memanfaatkan momentum dukungan publik untuk memperkuat kepercayaan masyarakat melalui kebijakan ekonomi yang konkret.
Dwi Astarini - Rabu, 29 Oktober 2025
Waketum PAN Soroti Lonjakan Popularitas Purbaya, Tantang Buktikan Kinerja
Bagikan