Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Rapat Perdana Pansus Haji DPR Akan Digelar Pekan Depan

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juli 2024
Rapat Perdana Pansus Haji DPR Akan Digelar Pekan Depan

Ilustrasi Ibadah Haji. (Foto: Kemenag)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, dipastikan batal digelar, hari ini, Rabu (17/7).

Rapat dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus Haji itu, sedianya akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.

Anggota Pansus Haji DPR RI Luluk Hamidah mengatakan bahwa rapat perdana akan digelar pada pekan depan.

“Ditunda sementara karena faktor teknis. Insya Allah minggu depan kita rapat perdana,” kata Luluk saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/7).

Baca juga:

Rapat Paripurna: DPR Resmi Bentuk Pansus Haji

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pihaknya akan terus mengawal Pansus Haji untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan haji 2024.

“#KawalPansusHaji2024!” tegasnya.

Baca juga:

Legislator Belum Dapat Kepastian Pemilihan Pansus Haji

Sebelumnya anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya mengungkapkan bahwa rapat perdana hari ini batal digelar karena tidak ada pimpinan DPR yang bisa hadir.

"Kami ya huznuzon kami karena mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir," kata Wisnu saat dikonfirmasi.

Baca juga:

Pansus Haji DPR Batal Gelar Rapat Perdana Hari Ini

Padahal, kata Wisnu, para anggota pansus sudah bergerak menuju Jakarta dari Dapil masing-masing. Rapat pansus ini diketahui digelar di masa reses.

"Karena ada rangkaian kunker juga kemarin di beberapa wilayah di beberapa daerah dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 1," ungkapnya.

Anggota Komisi VIII DPR ini juga mengaku tak mengetahui sampai kapan rapat ini ditunda. (Pon)

#Ibadah Haji #DPR RI #Dana Haji
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Ganjar Pranowo merespons rencana Kaesang Pangarep yang maju di Pileg Solo 2029. Ia mengatakan, siapa pun boleh maju.
Soffi Amira - 1 jam, 48 menit lalu
Kaesang Maju di Pileg Solo 2029, Ganjar: itu Hak Politik Setiap Warga Negara
Indonesia
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
ICW meminta DPR berpegang pada hasil seleksi yang telah dilakukan sebelumnya serta mengutamakan integritas calon.
Dwi Astarini - Sabtu, 25 Juli 2026
ICW Wanti-Wanti DPR: Penunjukan PAW Anggota Ombudsman Harus Transparan dan Akuntabel
Indonesia
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Masih banyak korban yang memilih diam karena takut kepada pelaku, merasa malu, mendapat ancaman, tidak dipercaya, atau khawatir justru disalahkan ketika melapor.
Dwi Astarini - Jumat, 24 Juli 2026
Kekerasan Seksual masih Jadi Ancaman Anak Indonesia, DPR Minta Pemerintah Permudah Sistem Pelaporan
Indonesia
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Nanik S Deyang mengungkapkan alasan mengapa dirinya mundur dari Kepala BGN. Ia mengatakan, bahwa Sufmi Dasco Ahmad paling tahu.
Soffi Amira - Kamis, 23 Juli 2026
Alasan Nanik S Deyang Mundur dari Kepala BGN Terungkap, Sebut Dasco Paling Tahu
Indonesia
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Selama ini, beban sanksi hukum kerap kali ditimpakan sepenuhnya kepada pengemudi atau sopir truk di lapangan.
Dwi Astarini - Kamis, 23 Juli 2026
RUU LLAJ Jadi Usul Inisiatif DPR, PKB Tuntut Sanksi Tegas bagi Pemilik ODOL
Indonesia
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Fokus utama pemerintah bukan sekadar mencari pengganti, melainkan membenahi program MBG.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
DPR Kometari Pengunduran Diri Nanik S Deyang, Sebut Harus Jadi Momentum Perbaikan Program MBG
Indonesia
Politik Berbiaya Tinggi Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Maraknya kepala daerah tersangkut korupsi tidak terlepas dari tingginya biaya politik serta faktor karakter pribadi pemimpin.
Dwi Astarini - Rabu, 22 Juli 2026
Politik Berbiaya Tinggi  Pemicu Kepala Daerah Korupsi
Indonesia
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Penyerapan anggaran Kemenkes rendah karena dipengaruhi pemblokiran anggaran senilai Rp 12,3 triliun.
Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
Menkes Kritik Mekanisme Blokir Anggaran Kemenkeu: jangan Dibilang Dikasi kalau tak Bisa Dipakai
Indonesia
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Langkah yang ditempuh pemerintah tetap harus mengedepankan pendekatan persuasif, bukan menimbulkan kekhawatiran bagi para wajib pajak. 

Dwi Astarini - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ingatkan Pelibatan TNI-Polri Awasi Wajib Pajak jangan Timbulkan Rasa Takut
Indonesia
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Presiden Prabowo sejak awal berkomitmen penuh terhadap pemberantasan korupsi dan tidak seharusnya dikaitkan dengan proses penegakan hukum yang sedang berjalan.
Dwi Astarini - Senin, 20 Juli 2026
Ahmad Sahroni Sentil Hotman Paris: jangan Bawa-Bawa Nama Presiden Prabowo
Bagikan