Rapat Perdana Pansus Haji DPR Akan Digelar Pekan Depan


Ilustrasi Ibadah Haji. (Foto: Kemenag)
MerahPutih.com - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, dipastikan batal digelar, hari ini, Rabu (17/7).
Rapat dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus Haji itu, sedianya akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.
Anggota Pansus Haji DPR RI Luluk Hamidah mengatakan bahwa rapat perdana akan digelar pada pekan depan.
“Ditunda sementara karena faktor teknis. Insya Allah minggu depan kita rapat perdana,” kata Luluk saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/7).
Baca juga:
Rapat Paripurna: DPR Resmi Bentuk Pansus Haji
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pihaknya akan terus mengawal Pansus Haji untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan haji 2024.
“#KawalPansusHaji2024!” tegasnya.
Baca juga:
Legislator Belum Dapat Kepastian Pemilihan Pansus Haji
Sebelumnya anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya mengungkapkan bahwa rapat perdana hari ini batal digelar karena tidak ada pimpinan DPR yang bisa hadir.
"Kami ya huznuzon kami karena mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir," kata Wisnu saat dikonfirmasi.
Baca juga:
Pansus Haji DPR Batal Gelar Rapat Perdana Hari Ini
Padahal, kata Wisnu, para anggota pansus sudah bergerak menuju Jakarta dari Dapil masing-masing. Rapat pansus ini diketahui digelar di masa reses.
"Karena ada rangkaian kunker juga kemarin di beberapa wilayah di beberapa daerah dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 1," ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini juga mengaku tak mengetahui sampai kapan rapat ini ditunda. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Meredam Isu Liar Pergantian Kapolri, Legislator Hingga Wamen Setneg Buka Suara Terkait Jabatan Jenderal Listyo Sigit

DPR RI Sahkan 10 Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc HAM, Ini Nama-namanya

PKB Dorong Milenial dan Gen Z Terlibat Pengelolaan Koperasi Merah Putih

Tanggul Beton Berdiri di Cilincing, DPR Ingatkan Adanya Potensi Nelayan Kecil Kesulitan Melaut

Berhentikan Rahayu dari Jabatan Anggota DPR, Gerindra Harus Minta ‘Persetujuan’ Puluhan Ribu Warga Jakarta

Banjir Bali Ancam Citra Indonesia, DPR: Pemerintah Harus Hadir Nyata di Lapangan

Legislator Sebut Keadilan Restoratif Belum Sepenuhnya Capai Tujuan Pemidanaan Jika Hanya Sebatas Penghentian Kasus

Sekolah Rakyat Diharap Jadi Solusi Utama Pemerintah untuk Memutus Rantai Kemiskinan dan Mengurangi Angka Putus Sekolah

Pekerja Migran Perlu Regulasi dan Pembekalan Pengetahuan Sebelum Dikirim ke Luar Negeri

Puan Maharani Mendorong Pemerintah untuk Fokus pada Pemulihan Ekonomi Masyarakat Kecil di Bali
