Rapat Perdana Pansus Haji DPR Akan Digelar Pekan Depan
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 17 Juli 2024
Ilustrasi Ibadah Haji. (Foto: Kemenag)
MerahPutih.com - Rapat perdana Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI, dipastikan batal digelar, hari ini, Rabu (17/7).
Rapat dengan agenda pemilihan dan penetapan pimpinan Pansus Haji itu, sedianya akan berlangsung pada pukul 13.00 WIB.
Anggota Pansus Haji DPR RI Luluk Hamidah mengatakan bahwa rapat perdana akan digelar pada pekan depan.
“Ditunda sementara karena faktor teknis. Insya Allah minggu depan kita rapat perdana,” kata Luluk saat dikonfirmasi awak media, Rabu (17/7).
Baca juga:
Rapat Paripurna: DPR Resmi Bentuk Pansus Haji
Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menegaskan pihaknya akan terus mengawal Pansus Haji untuk mengusut berbagai dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan haji 2024.
“#KawalPansusHaji2024!” tegasnya.
Baca juga:
Legislator Belum Dapat Kepastian Pemilihan Pansus Haji
Sebelumnya anggota Pansus Haji, Wisnu Wijaya mengungkapkan bahwa rapat perdana hari ini batal digelar karena tidak ada pimpinan DPR yang bisa hadir.
"Kami ya huznuzon kami karena mungkin pimpinan DPR hari ini belum bisa hadir," kata Wisnu saat dikonfirmasi.
Baca juga:
Pansus Haji DPR Batal Gelar Rapat Perdana Hari Ini
Padahal, kata Wisnu, para anggota pansus sudah bergerak menuju Jakarta dari Dapil masing-masing. Rapat pansus ini diketahui digelar di masa reses.
"Karena ada rangkaian kunker juga kemarin di beberapa wilayah di beberapa daerah dengan semangat kami sudah menghadiri undangan rapat hari ini jam 1," ungkapnya.
Anggota Komisi VIII DPR ini juga mengaku tak mengetahui sampai kapan rapat ini ditunda. (Pon)
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
Baleg DPR Dorong Konsideran UU Pemerintahan Aceh tak Dihapus dalam Revisi
Baleg DPR Sepakat Masukkan MoU Helsinki dalam Konsideran Revisi UU Pemerintahan Aceh
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
Jangan Asal Angkut! Kayu Sisa Banjir Sumatra Ternyata Masuk Kategori Sampah Spesifik
Bawang Ilegal 'Haram' Hampir Masuk Pasar, Pemerintah Didesak Seret Dalang Penyelundupan ke Meja Hukum
