Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

Raih Nomor Urut Satu, Cak Imin Ingin Kerja Keras Menangkan Pilpres Satu Putaran

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 November 2023
Raih Nomor Urut Satu, Cak Imin Ingin Kerja Keras Menangkan Pilpres Satu Putaran

Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut satu dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan (dua kiri) dan Muhaimin Iskandar (dua kanan). (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar mendapat nomor urut satu, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut dua, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut tiga.

Penetapan itu berdasarkan hasil pengundian nomor urut pasangan calon presiden dan wakil presiden Pemilu 2024 yang dilakukan di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa malam.

Baca Juga:

Pidato Usai Pengundian Nomor Urut, Ganjar Singgung Drakor dan Demokrasi Belum Baik

"Dengan demikian, nomor urut pasangan calon presiden-wakil presiden untuk Pemilu 2024 adalah sebagai berikut, nomor urut satu untuk pasangan calon Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, nomor urut dua untuk pasangan calon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, nomor urut tiga untuk pasangan calon Ganjar Pranowo-Mahfud Md," kata Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari.

Calon wakil presiden nomor urut satu dari Koalisi Perubahan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin mengatakan, nomor urut satu merupakan tanda-tanda untuk menang menjadi pemuncak perolehan suara pada Pemilu 2024.

Cak Imin menyebut nomor urut satu tersebut sesuai dengan harapannya dengan Anies Baswedan selaku calon presiden. Oleh karena itu, mereka merasa bersyukur.

“Alhamdulillah sesuai harapan dan doa semua, akhirnya pasangan AMIN (Anies-Muhaimin dapat nomor satu. Nomor satu, tanda-tanda untuk menang juara satu,” kata Cak Imin.

Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa itu juga memohon restu agar pemilu tahun depan berjalan lancar. Dia juga mengajak publik untuk mengawal pemilu yang jujur, adil, dan bebas.

“Kalau ingin perubahan, ayo kuatkan nomor satu. Kalau kita ingin pemilu jujur, adil, bebas, mari kita kawal pemilu dengan semangat untuk mengawasi, tidak boleh ada wasit merangkap pemain, tidak boleh ada kecurangan,” imbuhnya.

Ia menegaskan, pemilu yang sehat dan kuat bukan untuk kepentingan pasangan AMIN. Menurutnya, pemilu yang bersih akan menyelamatkan dan memajukan demokrasi Indonesia.

“Kalau demokrasi maju, pasti rakyat akan semakin makmur,” sambung Cak Imin.

Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya akan bekerja keras untuk mendulang suara terbanyak, termasuk dalam hal menang satu putaran.

"Pokoknya kita bekerja keras. Para relawan, para pendukung AMIN, ayo kita yakinkan rakyat hanya satu jalan untuk Indonesia lebih baik, perubahan nasib," katanya.

Baca Juga:

Ganjar Sebut Nomor Urut 3 Sesuai dengan Sila Ketiga Persatuan Indonesia

#Pilpres 2024 #Pemilu #Bawaslu #KPU
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Bahkan kawasan kerap mendapatkan julukan sebagai daerah pemilihan terketat mengingat keberadaan sejumlah figur politisi berbobot tinggi
Angga Yudha Pratama - Senin, 27 Juli 2026
Kaesang Pangarep Resmi Masuk 'Kandang Banteng' Pada Pemilu 2029, Siap Bersaing dengan Puan Maharani
Indonesia
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Ada empat pilar utama yang mendesak dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang saat ini sedang dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 Juli 2026
DPR Ngaku Mulai Berkeliling Serap Aspirasi RUU Pemilu Saat Masa Reses
Indonesia
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Secara ideal, RUU Pemilu seharusnya bisa dituntaskan pada tahun 2026 sehingga pada tahun 2027 cukup waktu untuk menyosialisasikan
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
DPR Dinilai Kurang Greget Bahas Revisi UU Pemilu, Idealnya Rampung di Tahun Ini
Indonesia
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Helikopter digunakan pada 25 Januari 2024, sedangkan revisi anggaran yang menjadi dasar pembiayaan baru dilakukan lima hari kemudian.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Komisi II DPR Sesalkan Penggunaan Helikopter KPU, Minta Sanksi Tegas
Indonesia
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Sejak awal berdiri, DKPP memang menghadapi tantangan untuk memperkenalkan keberadaannya kepada masyarakat.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
Media Perkuat Pengawasan Etik Penyelenggara Pemilu
Indonesia
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Media memiliki peran penting dalam membangun transparansi sekaligus meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap proses penegakan kode etik penyelenggara pemilu.
Dwi Astarini - Kamis, 02 Juli 2026
DKPP Nilai Media Berperan Penting Menyampaikan Putusan Etik kepada Publik
Indonesia
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Wacana tersebut memicu perdebatan karena sebelumnya Mahkamah Konstitusi telah memutuskan penghapusan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Ada Skenario Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai di RUU Pemilu, Gerindra Membantah
Indonesia
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Berdasarkan arahan pimpinan DPR, Komisi II juga akan menggelar pertemuan dengan partai-partai nonparlemen.
Dwi Astarini - Senin, 29 Juni 2026
Komisi II DPR: RUU Pemilu belum Masuk Panja, masih Himpun Masukan Partai Nonparlemen
Indonesia
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Saat ini, praktik politik uang dapat dilakukan melalui transfer saldo digital, voucher elektronik, pulsa, hingga berbagai bentuk insentif non-tunai lainnya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 02 Juni 2026
Bawaslu Siapkan 'Kuburan' Buat Caleg Curang, DPR Dukung Blacklist Permanen Pelaku Politik Uang
Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Bagikan