Home Leaderboard 1
Home Leaderboard 1

PW NU Berharap Cagub Jakarta Orang Yang Bersih

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Sabtu, 09 Maret 2024
PW NU Berharap Cagub Jakarta Orang Yang Bersih

Ilustrasi TPS. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Setelah Pilpre dan Pileg usai, berbagai daerah yang akan melaksanakan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2024 sebanyak 545 daerah dengan rincian 37 provinsi (Gubernur), 415 kabupaten (Bupati), dan 93 kota (Wali Kota), termasuk Jakarta.

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta, memberi pandangan kriteria sosok yang layak sebagai Gubernur DKI Jakarta berikutnya pada periode 2024-2029.

Baca juga:

PKS Berencana Buka Poros Anyar Buat Pilkada Jakarta

Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) DKI Jakarta KH Samsul Ma'arif mengatakan, sosok Gubernur Jakarta mempunyai pengetahuan yang luas terkait wawasan kebangsaan.

Tapi yang paling penting lagi, sebagi calon pemimpin Jakarta harus orang yang bersih dan juga bisa membersihkan. Namun Kiyai Samsul Ma'arif tidak jelaskan secara gamblang pengertian bersihkan.

"Tapi bahasa saya, rasa rasanya yang lebih spesifik misalnya seorang calon gubernur itu dia memang kalau meminjam kajian fiqih thaharah itu harus thahirun muthahirun orang yang bersih dan bisa membersihkan," kata Samsul Ma'arif saat dihubungi MerahPutih.com, Sabtu (9/3).

"Jadi dia (sosok cagub) memang ya jangan bersih saja, tapi tidak bisa membersihkan apalagi najis kotor gitu yah," sambung dia.

Samsul Ma'arif menegaskan, sosok gubernur selanjutnya juga harus pandai dalam berkomunikasi dengan semua kalangan, terkhusus untuk masyarakat DKI Jakarta.

"Tapi begini kedepan pemimpin itu punya komunikasi yang baik kepada masyarakat ya karena penduduk Jakarta itu sangat plural dari aspek suku budaya agama maka harus punya pengetahuan yang luas dan punya komunikasi yang baik," urainya.

Ia mengingatkan, jika sudah duduk di bangku empuk orang nomor satu di Jakarta jangan hanya mementingkan pribadi, tapi pengabdiannya untuk rakyat Jakarta.

"Di samping tentu sudah tidak mementingkan pribadinya betul betul untuk kepentingan masyarakat," katanya.

Pilkada serentak 2024 akan jatuh pada November 2024. Tahapan Pilkada akan dimulai pada April 2024. (Asp)

Baca juga:

Pemda Diperintahkan Persiapkan Pilkada Serentak 2024

#UU Pilkada #Pilkada Dki
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Putusan MK tersebut tidak ada yang berubah dari semula bahwa pelaksanaan pilkada di Indonesia tetap dipilih oleh rakyat.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 05 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Langsung Dipilih Rakyat, PPP: Jalani Saja
Indonesia
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Komisi II DPR berkomitmen agar amendemen yang dihasilkan dapat memperbaiki kualitas demokrasi ke depan.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 02 Juli 2026
MK Putuskan Pilkada Dipilih Rakyat, DPR Belum Akan Bahas Aturan Baru
Indonesia
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Perdebatan mengenai mekanisme pemilihan kepala daerah sudah semestinya diakhiri.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Juli 2026
Komisi II DPR Hormati Putusan MK soal Pilkada Langsung
Indonesia
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Pemohon mengungkapkan permintaan tersebut dilatarbelakangi muncul kembali wacana mengenai kemungkinan perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari sistem pemilihan langsung oleh rakyat menjadi mekanisme pemilihan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 30 Juni 2026
MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Langsung Oleh Rakyat, Tidak Ada Tafsiran Lain
Indonesia
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Kompetisi antarkader di internal partai politik harus berjalan secara sehat dan tidak menghalalkan segala cara dan transaksional
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 03 Juni 2026
Pilkada Diusulkan Sesuai Karakter Daerah, Bisa Dipilih DPRD atau Ditetapkan
Indonesia
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Dedi menekankan bahwa anggota DPRD merupakan representasi sah yang dipilih langsung oleh rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 18 Februari 2026
Biaya Pilkada Langsung Bikin Kantong Bolong, Pengamat Sarankan Balik ke DPRD
Indonesia
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Ongkos yang besar sejak tahap pencalonan membuat banyak kandidat sudah mengeluarkan uang banyak, tetapi belum tentu bisa maju dalam kontestasi.
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Pengamat Ungkap Kebobrokan Pilkada Langsung, Singgung Perbaikan Sistem Pemilu
Indonesia
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Kalau kita ingin melaksanakan demokrasi ini, rakyatnya harus dicerdaskan
Dwi Astarini - Jumat, 13 Februari 2026
Kemiskinan Jadi Biang Kerok Politik Uang yang Hambat Demokrasi di Pilkada
Indonesia
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Hingga saat ini, DPR RI masih memetakan sekitar 20 isu substansial sebelum menentukan metode pembentukan undang-undang yang akan digunakan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 11 Februari 2026
Nasib Pemilu 2029 di Ujung Tanduk Jika RUU Pilkada Gagal Ketok Palu Tahun 2026
Indonesia
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Kaesang, dalam pidatonya saat Rakernas PSI 2026, mengakui bahwa pelaksanaan Pilkada langsung selama ini belum dapat membuahkan hasil atau bahkan proses yang memuaskan
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Januari 2026
PSI Ingin Tampung Aspirasi Warga Soal Pilkada Tak Langsung, Pilkada Masih Banyak Kekurangan
Bagikan