Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Kamis, 06 Oktober 2022
Pujian Anies Baswedan Pada Ahmad Riza Patria

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kerja Anies Bawedan memimpin DKI Jakarta, sudah hampir tuntas. Anies akan lengser pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut nama Ahmad Riza Patria sebagai wakilnya yang paling luar biasa saat bersama-sama dalam lingkup Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Baca Juga:

PSI Kritik Anies 3 Tahun Jabat Tak Ada Kemajuan Atasi Banjir

Riza ditegaskan Anies selalu maju duluan ketika Pemprov DKI Jakarta sekali-kali menemui bermacam kerumitan di depan.

"Kalau saya ditanya, siapa wakil kerja, wakil yang paling luar biasa, itu bapak Wagub yang paling luar biasa. Saya beruntung wakilnya bapak Wagub, Bapak Riza. Kenapa? Ketika sekali-kali bertemu segala macam kerumitan, dia yang maju duluan," kata Anies.

Ia menegaskan, yang berbeda dari wakil sebelumnya, Riza terus menjaga kekompakan dan tidak pernah membuat langkah-langkah yang merepotkan bagi jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Selama 2,5 tahun kami bareng terus, kompak, tidak membuat langkah-langkah yang kita semua saling repot, sama sekali tidak ada," kata Anies.

Anies berterima kasih kepada Riza. Dia berharap kerja kolektif seperti itu dapat terjaga terus meski

"Jadi kalau boleh saya pesan, sore hari ketemu di jalan berpapasan, tolong saling bersapa. Ingatkan, mau berseragam, mau tidak, sama. Sekali kita bekerja bersama, kita bersaudara, kita jaga persaudaraan kita," kata Anies.

Anies mulai berpasangan dengan Ahmad Riza Patria dalam memimpin Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sejak dilantik Presiden Joko Widodo pada 15 April 2020.

Riza Patria terpilih sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta menggantikan Sandiaga Uno yang mundur karena pencalonan dirinya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 bersama Prabowo Subianto. (Asp)

Baca Juga:

Akbar Tanjung Dukung Anies Capres 2024

#Anies Baswedan #Pemilu #Pilpres
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Partai harus melakukan kaderisasi politik perempuan yang serius dan berkelanjutan
Frengky Aruan - Kamis, 28 Mei 2026
Putusan MK soal Kuota Perempuan, Jangan Hanya Sekadar Syarat Administratif
Indonesia
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Sekjen Partai Demokrat Herman Khaeron buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan partai politik memenuhi kuota 30 persen caleg perempuan.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Demokrat Sebut Putusan MK soal Kuota 30 Persen Caleg Perempuan Hanya Pertegas Aturan Lama
Indonesia
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
MK memutuskan ketentuan keterwakilan perempuan paling sedikit 30 persen dalam pencalonan anggota DPR dan DPRD bersifat wajib dipenuhi partai politik.
Frengky Aruan - Selasa, 26 Mei 2026
Komisi II DPR Nilai Putusan MK Jadi Perlindungan Hak Politik Perempuan
Indonesia
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Jika negara hadir memanfaatkan alat kuasa lewat sekolah sebagai pencetak tenaga kerja, hal yang muncul ialah Indonesia hanya sebagai negara pengguna, alih-alih menghasilkan inovasi lewat lulusannya.
Dwi Astarini - Rabu, 29 April 2026
Wacana Kemendikti Saintek Hapus Prodi di Universitas, Anies Baswedan: Harusnya Menjembatani, bukan Menggantikan
Indonesia
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
PAN angkat bicara soal pembatasan uang tunai di Pemilu. Hal itu dinilai membutuhkan revisi UU dan sistem pengawasan.
Soffi Amira - Senin, 27 April 2026
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, PAN: Perlu Revisi UU dan Sistem Pengawasan Ketat
Indonesia
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
KPK mengusulkan klausul kaderisasi dalam pencalonan presiden hingga kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk mencetak pemimpin berkualitas.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Usulkan Klausul Kaderisasi untuk Pencalonan Presiden hingga Kepala Daerah
Indonesia
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
KPK mengungkap akar korupsi politik berasal dari internal partai. Soroti mahar politik, biaya Pemilu tinggi, hingga lemahnya transparansi keuangan.
Ananda Dimas Prasetya - Sabtu, 25 April 2026
KPK Bongkar Celah Korupsi di Parpol, Soroti soal Mahar hingga Biaya Pemilu
Indonesia
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Apabila RUU Pemilu semakin cepat dibahas lantaran idealnya RUU tersebut sudah selesai pada 2 tahun dan 6 bulan masa pemerintahan saat ini.
Alwan Ridha Ramdani - Sabtu, 25 April 2026
Pemerintah Tunggu Draf RUU Pemilu Dirampungkan DPR, Ingin Semakin Cepat Dibahas
Indonesia
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Meski tahapan untuk Pemilu 2029 semakin dekat, tahapan-tahapan itu masih bisa berjalan dengan menggunakan Undang-Undang Pemilu yang lama.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 21 April 2026
Dasco Sebut DPR Tidak Buru Buru Bahas RUU Pemilu
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Konten yang beredar merupakan hasil rekayasa AI, probabilitas atau kemungkinannya mencapai 99,1 persen.
Dwi Astarini - Sabtu, 18 April 2026
[HOAKS atau FAKTA] : Anies Bagikan Kuota Haji Gratis untuk Umat, Bisa Ganti dengan Uang Tunai jika Tak Mau
Bagikan