PSI Kritik Anies 3 Tahun Jabat Tak Ada Kemajuan Atasi Banjir

MerahPutih.com - Penanganan banjir yang dilakukan Pemerintah DKI di bawah komando Gubernur Anies Baswedan dinilai tidak pernah ada kemajuan yang berarti.

"Seperti yang sudah sering saya katakan selama 3 tahun terakhir, bahwa penanganan permasalahan banjir di Jakarta di masa Bapak Anies tidak akan pernah mengalami kemajuan yang berarti," ujar Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, Rabu (5/10).

Ia pun mengurai, sedikitnya ada 3 jenis banjir di Jakarta, yaitu banjir kiriman, yang merupakan aliran air dari hulu/ dataran tinggi. Banjir Lokal, yaitu banjir yang diakibatkan oleh curah hujan di DKI Jakarta yang cenderung meningkat di setiap tahunnya.

Terakhir Banjir rob yang disebabkan luapan air laut di daratan pesisir.

Baca Juga:

Respons Anies Soal 81 RT di Jakarta Terkepung Banjir Selasa Kemarin

Menurutnya, terkait banjir lokal yang diakibatkan oleh curah hujan kemarin dapat disimpulkan bahwa Jakarta bermasalah dalam hal “tampung-alir” air dalam rangka menghadapi curah hujan.

"Karena buruknya tata kota dan jenis tanah DKI yang minim daya serap, maka mengandalkan serapan air ke tanah semata jelas tidak memungkinkan karena kecepatan dan kapasitas serapnya tentu sulit untuk dapat mengimbangi curah hujan yang cenderung naik, akibatnya genangan atau luapan ad alah konsekuensi logisnya," jelasnya.

"Saya tidak setuju kalau kecepatan surut seolah menjadi target/prestasi yang dibanggakan, karena genangan yang tingginya hanya 50cm selama beberapa menit sekalipun sudah bisa merusak kendaraan-kendaraan warga, atau memasuki rumah-rumah warga, bahkan membasahi karpet rumah ibadah di tempat-tempat tertentu. Sehingga genangan juga menimbulkan kerugian materiil terhadap masyarakat DKI," tegasnya.

Bahkan, Justin mengatakan tidak adil bila pemerintah cuma peduli dengan tarikan pajak kendaraan dan PBB warga saja, tanpa mempedulikan kerugian warga yang diakibatkan oleh ketidakefektifan kinerja Pemprov dalam menghadapi curah hujan.

"Jadi, menurut saya, bilamana dengan total ABPD selama 5 tahun Pak Anies menjabat yang berkisar Rp 400-an triliun hanya menghasilkan prestasi kecepatan surut, maka hal itu adalah hal yang terlalu murahan yang dapat diberikan kepada warga DKI Jakarta, karena itu seolah “meniadakan” kerugian material bagi para warga pembayar pajak," jelasnya.

Baca Juga:

Ribuan Rumah di Tangerang Selatan Dilanda Banjir

Solusi andalan yang diklaim Anies seperti sumur resapan, dan toa semestinya hanya menjadi supporting sistem saja, bukan menjadi media utama penggulangan banjir DKI.

Media utama pengendalian banjir DKI dalam menghadapi banjir lokal setidaknya adalah normalisasi untuk sungai-sungai utama yang harus ada progresnya di setiap tahun, dan pengembangan jaringan mikro /saluran-saluran air beserta rehabilitasi dan perluasannya sehingga terintegrasi sepenuhnya sebagai rangkaian media tampung-alir air yang berkapasitas memadai.

Lanjut dia, harusnya air hujan dialirkan secepatnya ke laut untuk mengimbangi durasi dan curah hujan yang tinggi, dan sebagai media pendukung barulah embung, sumur resapan, dll diharapkan turut menangkap air untuk mengurangi beban tampung-alir air di sungai dan jaringan mikro.

"Tapi, itu pun belum termasuk perluasan pipanisasi air bersih yang selama 5 tahun seolah stagnan di rasio 60 persenan, karena exploitasi air tanah dalam dapat mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan secara otomatis dapat menambah titik banjir di Jakarta," katanya. (Asp)

Baca Juga:

Sejumlah Titik di Jakarta Diterjang Banjir