Puan Pastikan Komisi I DPR Minta Penjelasan Pelibatan Warga Sipil Saat Pemusnahan Amunisi TNI di Garut


Ketua DPR Puan Maharani (Foto: Antara)
MerahPutih.com - Insiden ledakan yang bersumber dari pemusnahan amunisi tidak layak pakai terjadi di Pantai Cibalong, Desa Sagara, Kecamatan Cibalong, Garut pada Senin, (12/5) pagi, jadi sorotan publik.
Ledakan tersebut membuat empat anggota TNI AD dan sembilan warga sipil meninggal dunia. Kini, penyebab ledakan tengah diinvestigasi oleh TNI AD.
Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Komisi I DPR segera memanggil Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto serta jajaran terkait untuk dimintai penjelasan terkait insiden ledakan dalam pemusnahan amunisi afkir di Garut, Jawa Barat yang menewaskan 13 orang.
"Kenapa itu terjadi, tentu saja nanti Komisi I harus bisa memanggil Panglima dan Danrem atau organ dan jajaran yang pada saat kejadian itu terlibat,” kata Puan Maharani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.
Baca juga:
Anak Korban Ledakan Pemusnahan Amunisi TNI Dipastikan Dapat Biaya Pendidikan Sampai Kuliah
Pihak TNI menyatakan warga sipil yang turut menjadi korban tewas diduga pemulung yang berupaya mengumpulkan sisa-sisa logam dari bekas ledakan, seperti serpihan granat dan mortir.
Namun pihak keluarga membantah dan menyebut korban selama bertahun-tahun sudah terbiasa dipekerjakan TNI untuk membantu memusnahkan amunisi afkir.
Puan menekankan pentingnya pertanggungjawaban dan penjelasan dari pihak TNI mengingat adanya dugaan pelibatan warga lokal dalam pemusnahan amunisi tanpa prosedur keamanan yang memadai.
"Jangan sampai terjadi lagi hal seperti itu, harus dievaluasi kenapa itu terjadi dan lain kali jangan sampai kemudian melibatkan masyarakat sipil," ujarnya.
Bagikan
Alwan Ridha Ramdani
Berita Terkait
Advokat Probono Curhat Sulitnya Berjuang Melawan APH Berwenang Besar, RUU KUHAP Diminta Fokus Pembinaan dan Reintegrasi

Audiensi Pimpinan DPR dengan Serikat Pekerja Buruh Bahas Undang-Undang Tentang Ketenagakerjaan

Ponpes Al Khoziny Roboh, Puan Minta Jangan Abai Soal Kualitas Bangunan Sarana Pendidikan Anak

Susun UU Ketenagakerjaan Baru, DPR Janji Libatkan Buruh

Komisi XIII DPR RI Desak Kasus Kematian Arya Daru Dibuka Lagi, Kesimpulan Bunuh Diri Disebut Tidak Masuk Akal Sehat

Pemerintah Diminta Tak Hanya Tutup SPPG, Tapi Perluas Pengawasan Mulai Pemilihan Bahan hingga Distribusi dengan Kolaborasi Kemenkes, Dinkes, dan BPOM

Bupati di Jember dan Sidoarjo Konflik dengan Wakilnya, DPR Minta Kemendagri Turun Tangan

Erick Thohir Diharap Ubah Paradigma Olahraga Nasional Agar Tak Lagi Terjebak dalam Pusaran Ego Sektoral

Raker Perdana Menpora Erick Thohir dengan Komisi X DPR Bahas Program Kerja

Legislator Tegaskan Revisi KUHAP Harus Prioritaskan Kemanfaatan dan Kepastian Hukum, Wajib Jadikan Pidana Penjara Opsi Paling Akhir
