Puan Minta Pemerintah Lakukan Diplomasi Damai Selesaikan Konflik Intan Jaya
Angga Yudha Pratama - Selasa, 13 Oktober 2020
Ketua DPR Puan Maharani berpidato dalam Rapat Paripurna DPR. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/foc.
Merahputih.com - Ketua DPR, Puan Maharani mendorong pemerintah melakukan diplomasi damai dalam menyelesaikan konflik di Intan Jaya, Papua dan seluruh pihak harus mengedepankan alasan kemanusiaan dalam menyikapi berbagai konflik di seluruh Bumi Papua.
"Lakukan diplomasi damai dengan memprioritaskan kemanusiaan dalam menghadapi berbagai kasus di Papua," ujar Puan dalam keterangannya, Selasa (13/10).
Baca Juga
Usai Tertembak, Anggota TGPF Kasus Intan Jaya Diterbangkan ke Jakarta
Pemerintah juga harus menaruh perhatian serius pada sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya, Papua khususnya adalah jaminan perlindungan bagi masyarakat sipil.
Saat ini perhatian pemerintah sudah diwujudkan dengan menyalurkan dana alokasi khusus (DAK) yang harus diimbangi dengan pengawasan agar penggunaannya betul-betul tepat sasaran dan tepat manfaat.
Selain itu dia juga mengapresiasi langkah Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang berkomitmen menyelesaikan investigasi kasus penembakan di Intan Jaya.
"DPR mengapresiasi komitmen Tim Gabungan Pencari Fakta ( TGPF) untuk menyelesaikan investigasi meski menjadi sasaran tembak kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua," beber dia.
Baca Juga
TGPF Intan Jaya dibentuk Menko Polhukam Mahfud MD untuk melakukan pemeriksaan terkait insiden penembakan yang terjadi di Intan Jaya beberapa pekan sebelumnya.
Tim tersebut terdiri dari unsur gabungan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, lembaga perlindungan saksi, TNI, Polri, dan BIN. (*)
Bagikan
Angga Yudha Pratama
Berita Terkait
Dua Konsep RUU Perampasan Aset, Semua Penyitaaan Berbasis Putusan Pengadilan
Rehabilitasi Sawah Rusak Rp 5 Triliun, DPR Minta Pengawasan Ketat
Syarat dan Ketegori Aset Tersangka yang Bisa Dirampas dalam RUU Perampasan Aset
Gaji Hakim Ad Hoc Mau Disulap Setara Hakim Karier, DPR: Tunjangan Harus Naik, Kalau Perlu Seribu Persen
DPR Mulai Kejar Harta Haram Koruptor Lewat RUU Perampasan Aset
166 Sekolah Rakyat Sudah Berdiri, Legislator Ingatkan Prabowo Sumbawa Jangan Dianaktirikan
DPR Ingatkan Kebijakan Strategis Pangan Hingga Industri Pemerintah Tak Boleh Tereduksi Kepentingan Kelompok
DPR Anggap Kritik KUHP Baru Sebagai Bagian Penting Demokrasi, Persilakan Publik Uji Materi ke MK
Pidato Ketua DPR Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR Perdana Tahun 2026
Wacana Pilkada Tidak Langsung Masih 'Jauh Panggang dari Api', DPR Pilih Fokus UU Pemilu
