PSU Jadi Alasan Kapolri Tambah Pasukan di Papua

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 28 Agustus 2019
PSU Jadi Alasan Kapolri Tambah Pasukan di Papua

Massa melakukan aksi di Jayapura. (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beralasan pasukan yang saat ini dikirim ke Manokwari dan Sorong, Papua Barat bukan fokus karena adanya kerusuhan yang terjadi di provinsi ujung timur Indonesia itu. Tambahan pasukan baru ini diklaim dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pengiriman pasukan untuk pengamanan PSU di Pegunungan Arfak dan Sorong kurang dan dikirimlah personil untuk pengamanan," kata Kapolri, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura, semalam.

Baca Juga:

Citra Polisi Terjun Bebas Usai Terbukti Beri Miras ke Mahasiswa Papua

Meski demikian, Tito mengakui keberadaan pasukan ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengamankan aksi demo karena demo yang terjadi Senin (26/8) lalu bukan demo damai. "Bila itu demo damai cukup pasukan organik yang mengamankannya," imbuh Kapolri, dikutip Antara.

Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8) (Antaranews)

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menjelaskan tentang keberadaan pasukan di Nduga yang memang sengaja diturunkan untuk mengamankan wilayah tersebut pasca pembantaian 34 karyawan PT.Istaka Karya. “Faktor itulah yang menyebabkan pasukan dikirim ke Nduga,” ujar Tito.

Sebelum terjadi pembantaian karyawan PT Istaka, ada beberapa kejadian yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya. Tapi ketika itu, polri tidak menambah pasukannya di Nduga. Namun, dengan adanya pembantaian itu Polri akhirnya memutuskan mengirim pasukan tambahan.

Baca Juga:

Jokowi Desak Agar Pelaku Rasisme Papua Segera Ditindak

Menurut Tito, pasukan tambahan ini juga untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok Egianus Kogoya itu. Bila ada tokoh yang kredibel yang bisa menjamin keamanan di wilayah itu khususnya tidak ada lagi gangguan dari kelompok Egianus Kogoya, maka penarikan pasukan bisa dipertimbangkan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Tito Karnavian di Jayapura
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mapolda Papua, Jayapura (Foto: antaranews)

Kapolri dan Panglima TNI tengah melakukan kunjungan ke Papua terkait kerusuhan yang terjadi belakangan ini di sana. Mereka membawa tiga mantan petinggi TNI-Polri yang pernah bertugas di Papua, yaitu dua mantan kapolda yakni Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Martuani Sormin serta Mayjen TNI George Supit, mantan Pangdam XVII Cenderawasih. (*)

Baca Juga:

Bertemu Tokoh Papua, Panglima TNI Marsekal Hadi: Siapa yang Teriak Rasis, Kita Kejar

#Papua #Polri
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Wisnu Cipto

Jurnalis dan penulis profesional selama dua dekade di industri media, mulai dari koran, televisi, hingga konten digital. Lulusan FISIP UI terlatih merangkai kata-kata terkait isu sosial-budaya-politik-hukum secara akurat dan relevan bagi pembaca, dengan kiblat kode etik jurnalistik dan verifikasi-verifikasi-verifikasi ... Pemegang sertifikasi kompetensi dari Lembaga Pers Dr.Soetomo (LPDS), yang coba terus belajar berkarya dengan 'hati'.
Show More
Follow Me

Berita Terkait

Indonesia
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Polri menjatuhkan sanksi PTDH kepada Irjen Ahrie Sonta melalui sidang etik. Tersangka kasus penyadapan Prabowo itu menyatakan banding.
Soffi Amira - Selasa, 10 November 2026
Polri Resmi Pecat Irjen Ahrie Sonta, Buntut Kasus Penyadapan Prabowo
Indonesia
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Yusril Ihza Mahendra menyebut kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo mulai mengarah ke tindak pidana makar. Penyidik mendalami Pasal 191 dan 193 KUHP.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 09 November 2026
Yusril Sebut Kasus Penyadapan Ilegal Presiden Prabowo Mengarah ke Tindakan Makar
Indonesia
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Penyadapan ilegal tersebut tidak hanya menjadi persoalan yang melibatkan pejabat negara.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Setara Institute Ingatkan Risiko Penyalahgunaan Penyadapan terhadap Hak Warga Negara
Indonesia
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Pembentukan tim khusus merupakan bentuk keseriusan institusi dalam merespons dugaan tindak pidana tersebut.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Kapolri Bentuk Timsus Usut Dugaan Penyadapan Ilegal Prabowo, Dipimpin Kabareskrim
Indonesia
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Mekanisme internal tersebut dilakukan secara berkesinambungan seiring dengan penanganan perkara pidana.
Dwi Astarini - Jumat, 06 November 2026
Polri Pastikan Proses Etik 4 Jenderal Tersangka Penyadapan Prabowo Terus Berjalan
Indonesia
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Polri menetapkan mantan Kadiv TIK Irjen SU sebagai tersangka keempat kasus dugaan penyadapan ilegal Presiden. Ia diduga menyetujui penghapusan hasil sadapan.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 06 November 2026
Polri Tetapkan Irjen SU sebagai Tersangka, Ini Dugaan Perannya dalam Kasus Penyadapan
Indonesia
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Mensesneg Prasetyo Hadi meminta masyarakat tidak khawatir terkait kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo yang menyeret tiga tersangka.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Prabowo Seret 3 Eks Petinggi Polri, Mensesneg Ungkap Langkah Pemerintah
Indonesia
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Melalui ekspedisi Project Pressure, ia berupaya mendokumentasikan sisa-sisa gletser tropis Papua yang terus menyusut akibat perubahan iklim.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Klaus Thymann Petakan Gletser Terakhir Papua yang di Ambang Kepunahan
Indonesia
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Perkara yang sedang diproses Bareskrim Polri bersama Divisi Propam Polri tidak akan mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam melayani masyarakat.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Kasus Penyadapan Presiden Prabowo, Polri Pastikan Pelayanan Publik Tetap Berjalan
Indonesia
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Perkara dugaan penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik serta illegal access yang tengah diselidiki tidak berkaitan dengan kebijakan resmi Polri.
Dwi Astarini - Rabu, 04 November 2026
Polri Tegaskan Kasus Penyadapan Presiden Prabowo Murni Ulah Oknum
Bagikan