PSU Jadi Alasan Kapolri Tambah Pasukan di Papua

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Rabu, 28 Agustus 2019
PSU Jadi Alasan Kapolri Tambah Pasukan di Papua

Massa melakukan aksi di Jayapura. (ANTARA FOTO/Gusti Tanati)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.com - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian beralasan pasukan yang saat ini dikirim ke Manokwari dan Sorong, Papua Barat bukan fokus karena adanya kerusuhan yang terjadi di provinsi ujung timur Indonesia itu. Tambahan pasukan baru ini diklaim dalam rangka pengamanan pelaksanaan pemilihan suara ulang (PSU) sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Pengiriman pasukan untuk pengamanan PSU di Pegunungan Arfak dan Sorong kurang dan dikirimlah personil untuk pengamanan," kata Kapolri, seusai melakukan pertemuan tertutup dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Jayapura, semalam.

Baca Juga:

Citra Polisi Terjun Bebas Usai Terbukti Beri Miras ke Mahasiswa Papua

Meski demikian, Tito mengakui keberadaan pasukan ini bisa juga dimanfaatkan untuk mengamankan aksi demo karena demo yang terjadi Senin (26/8) lalu bukan demo damai. "Bila itu demo damai cukup pasukan organik yang mengamankannya," imbuh Kapolri, dikutip Antara.

Aksi demonstrasi diwarnai pembakaran kios di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8) (Antaranews)

Dalam kesempatan itu, Kapolri juga menjelaskan tentang keberadaan pasukan di Nduga yang memang sengaja diturunkan untuk mengamankan wilayah tersebut pasca pembantaian 34 karyawan PT.Istaka Karya. “Faktor itulah yang menyebabkan pasukan dikirim ke Nduga,” ujar Tito.

Sebelum terjadi pembantaian karyawan PT Istaka, ada beberapa kejadian yang dilakukan kelompok Egianus Kogoya. Tapi ketika itu, polri tidak menambah pasukannya di Nduga. Namun, dengan adanya pembantaian itu Polri akhirnya memutuskan mengirim pasukan tambahan.

Baca Juga:

Jokowi Desak Agar Pelaku Rasisme Papua Segera Ditindak

Menurut Tito, pasukan tambahan ini juga untuk melakukan penegakan hukum terhadap kelompok Egianus Kogoya itu. Bila ada tokoh yang kredibel yang bisa menjamin keamanan di wilayah itu khususnya tidak ada lagi gangguan dari kelompok Egianus Kogoya, maka penarikan pasukan bisa dipertimbangkan.

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Tito Karnavian di Jayapura
Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Tito Karnavian di Mapolda Papua, Jayapura (Foto: antaranews)

Kapolri dan Panglima TNI tengah melakukan kunjungan ke Papua terkait kerusuhan yang terjadi belakangan ini di sana. Mereka membawa tiga mantan petinggi TNI-Polri yang pernah bertugas di Papua, yaitu dua mantan kapolda yakni Irjen Pol Paulus Waterpauw dan Irjen Pol Martuani Sormin serta Mayjen TNI George Supit, mantan Pangdam XVII Cenderawasih. (*)

Baca Juga:

Bertemu Tokoh Papua, Panglima TNI Marsekal Hadi: Siapa yang Teriak Rasis, Kita Kejar

#Papua #Polri
Bagikan
Ditulis Oleh

Wisnu Cipto

Berita Terkait

Indonesia
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar
Masyarakat dapat langsung datang ke lokasi posko atau menghubungi nomor layanan pengaduan di 0812-8559-9191 yang aktif selama 24 jam penuh.
Dwi Astarini - Sabtu, 13 September 2025
Polda Metro Sebar Kontak Telepon ‘Posko Orang Hilang’, Terima Laporan Anggota Keluarga atau Kerabat yang tak Ada Kabar
Indonesia
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
Penaikan pangkat ini bukan sekadar penghargaan, melainkan juga bentuk kepercayaan sekaligus tanggung jawab yang semakin besar bagi para perwira tinggi.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
27 Perwira Tinggi Polri Naik Pangkat, Karyoto hingga Suyudi Jadi Komjen
Indonesia
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Langkah yang diambil Prabowo merupakan respons atas aspirasi masyarakat sipil.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Komisi Khusus Bakal Dibentuk, Presiden Prabowo Segera Reformasi Total Institusi Kepolisian
Indonesia
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Prahara Agustus itu merujuk kepada rangkaian kerusuhan pada 25 Agustus, kemudian 28—30 Agustus 2025 di Jakarta dan kota-kota lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 11 September 2025
Prabowo Dikabarkan Segera Bentuk Komisi Reformasi Polri dan Tim Investigasi Prahara Agustus
Indonesia
Penggalian Lubang Suplai Makanan 7 Pekerja Tambang Freeport Terjebak Longsor Terhadang Lumpur
"Alat berat tidak bisa masuk ke dalam terowongan karena begitu diangkat lumpurnya maju-maju terus."
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Penggalian Lubang Suplai Makanan 7 Pekerja Tambang Freeport Terjebak Longsor Terhadang Lumpur
Indonesia
Semua Tewas, Ini Nama 4 Korban Helikopter Intan Angkasa Jatuh di Mimika Papua
Saat tim SAR tiba lokasi, kondisi helikopter nahas itu dalam keadaan sudah terbakar dan berada di sisi jurang pada ketinggian sekitar 11.000 feet.
Wisnu Cipto - Kamis, 11 September 2025
Semua Tewas, Ini Nama 4 Korban Helikopter Intan Angkasa Jatuh di Mimika Papua
Indonesia
Tambang Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Peristiwa longsor terjadi di dalam area tambang bawah tanah Grasberg Block Cave (GBC) pada Senin (8/9) malam sekitar pukul 23.21 WIT.
Wisnu Cipto - Selasa, 09 September 2025
Tambang Freeport Longsor, 7 Pekerja Masih Terjebak
Indonesia
Tembak Mati Warga Sipil, Pratu TB Ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih
Pelaku Pratu TB sempat melarikan diri dengan menggunakan kendaraan dengan nomor polisi PA 1709 AV.
Wisnu Cipto - Kamis, 04 September 2025
Tembak Mati Warga Sipil, Pratu TB Ditahan di Pomdam XVII Cendrawasih
Indonesia
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
IPW mengapresiasi langkah tegas TNI-Polri. Masyarakat diminta untuk menyampaikan aspirasi dengan cara damai dan tidak merusak fasilitas umum.
Soffi Amira - Kamis, 04 September 2025
IPW Apresiasi Langkah Tegas TNI-Polri, Sebut Aspirasi Harus Dilakukan dengan Cara Damai
Indonesia
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Sekarang situasi politiknya juga sudah beda, terus juga keterbukaan informasi juga sudah sangat luas
Angga Yudha Pratama - Rabu, 03 September 2025
Beda Saat Tahun 1998, Pam Swakarsa Versi Terkini Dinilai Tidak Akan Mengandung Unsur Politis yang Merugikan Publik
Bagikan