Headline

PSI Telah Terima Pin Kuningan Stok Lama Anggota DPRD Sebelumnya

Eddy FloEddy Flo - Selasa, 27 Agustus 2019
 PSI Telah Terima Pin Kuningan Stok Lama Anggota DPRD Sebelumnya

Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Idris Ahmad (tengah) (MP/Asropih)

Ukuran:
14
Audio:

MerahPutih.Com - Delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI telah menerima pin berbahan dasar kuningan dari Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD, Yuliadi sebagai pengganti pin emas yang ditolak pada hari Selasa, 27 Agustus 2019.

Hal ini diketahui dari dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 565/ND-BU/VIII/2019 dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta.

Baca Juga:

Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif

"Secara resmi kami telah menerima delapan pin kuningan dari Sekwan sekitar jam setengah tiga sore tadi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, Selasa (27/8).

Sekwan DPRD DKI Jakarta Yuliadi
Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta, Muhammad Yuliadi (Foto: dprd.dkijakarta.go.id)

Pemberian pin kuningan ini merupakan respon atas surat pernyataan PSI yang menolak diberikan pin emas kepada delapan anggota dewannya yang terpilih. Surat tersebut telah dilayangkan PSI ke DPRD DKI Jakarta sejak hari Kamis, (22/8) lalu.

Menurut informasi yang diberikan oleh Idris, pin kuningan tersebut berasal dari stok lama yang disimpan oleh Sekwan yang dulunya ditujukan untuk pengganti pin emas anggota dewan yang hilang.

Baca Juga:

PSI dan Gerindra Saling Sindir Pengadaan Pin Emas DPRD DKI

"Mereka menceritakan, dulu pin ini memang ditujukan untuk cadangan kalau suatu hari pin emas yang di tanggan anggota dewan hilang," tutur Idris.

Anggota DPRD DKI Jakarta PSI, William Aditya Sarana mengapresiasi usaha Sekwan DPRD DKI Jakarta dalam mengakomodir penolakan pin emas yang dilakukan partai yang dipimpin Grace Natalie tersebut.

"Dari awal kami tidak hanya menyatakan penolakan saja, tapi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga mengapresiasi usaha yang telah Sekwan Pemprov DKI lakukan," tutup William.(Asp)

Baca Juga:

Pin Emas Milik PSI Buat Stok Anggota PAW

#PSI #DPRD DKI Jakarta #Anggota DPRD
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Jakarta Institute menilai keraguan DPRD DKI Jakarta dalam mendukung rencana IPO PAM Jaya justru berpotensi merugikan publik.
Dwi Astarini - Senin, 15 September 2025
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan
Indonesia
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Pembangunan hunian vertikal merupakan jawaban atas keterbatasan lahan dan tingginya harga tanah di Jakarta.
Dwi Astarini - Jumat, 12 September 2025
DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas
Indonesia
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Audiensi dengan Mendagri Tito akan dilakukan melalui Asosiasi DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI).
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 12 September 2025
Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan
Indonesia
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
PSI Jakarta menyoroti rencana Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengenai pembangunan 19.800 hunian baru.
Soffi Amira - Kamis, 11 September 2025
PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya
Indonesia
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
DPRD DKI Jakarta akan memprioritaskan pembahasan 15 peraturan daerah (Perda) terkait kekhususan Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Mudah-mudahan bisa terkejar
Angga Yudha Pratama - Kamis, 11 September 2025
DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan
Indonesia
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Tunjangan rumah anggota DPRD kini menuai kritik. Pengamat Kebijakan Publik, Sugiyanto Emik, meminta Mendagri mengambil sikap tegas.
Soffi Amira - Rabu, 10 September 2025
Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas
Indonesia
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Angka itu tidak boleh berubah
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat
Indonesia
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Fraksi PAN khawatir perubahan ini akan mengutamakan pemodal daripada kepentingan rakyat
Angga Yudha Pratama - Rabu, 10 September 2025
Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih
Indonesia
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Terdapat sejumlah tahapan sebelum penurunan tunjangan perumahan anggota DPRD DKI terealisasi.
Dwi Astarini - Selasa, 09 September 2025
Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
Bagikan