PSI Telah Terima Pin Kuningan Stok Lama Anggota DPRD Sebelumnya


Anggota DPRD DKI dari Fraksi PSI Idris Ahmad (tengah) (MP/Asropih)
MerahPutih.Com - Delapan anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI telah menerima pin berbahan dasar kuningan dari Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD, Yuliadi sebagai pengganti pin emas yang ditolak pada hari Selasa, 27 Agustus 2019.
Hal ini diketahui dari dokumen Berita Acara Penyerahan Barang Nomor 565/ND-BU/VIII/2019 dari Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD DKI Jakarta.
Baca Juga:
Tolak Pin Emas, PSI Jual Pin Dengan Bahan Kuningan untuk Semua Anggota Legislatif
"Secara resmi kami telah menerima delapan pin kuningan dari Sekwan sekitar jam setengah tiga sore tadi," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI, Idris Ahmad, Selasa (27/8).

Pemberian pin kuningan ini merupakan respon atas surat pernyataan PSI yang menolak diberikan pin emas kepada delapan anggota dewannya yang terpilih. Surat tersebut telah dilayangkan PSI ke DPRD DKI Jakarta sejak hari Kamis, (22/8) lalu.
Menurut informasi yang diberikan oleh Idris, pin kuningan tersebut berasal dari stok lama yang disimpan oleh Sekwan yang dulunya ditujukan untuk pengganti pin emas anggota dewan yang hilang.
Baca Juga:
"Mereka menceritakan, dulu pin ini memang ditujukan untuk cadangan kalau suatu hari pin emas yang di tanggan anggota dewan hilang," tutur Idris.
Anggota DPRD DKI Jakarta PSI, William Aditya Sarana mengapresiasi usaha Sekwan DPRD DKI Jakarta dalam mengakomodir penolakan pin emas yang dilakukan partai yang dipimpin Grace Natalie tersebut.
"Dari awal kami tidak hanya menyatakan penolakan saja, tapi juga berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami juga mengapresiasi usaha yang telah Sekwan Pemprov DKI lakukan," tutup William.(Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
IPO Bikin PAM Jaya Transparan, Akuntabel, dan Efisien, DPRD DKI Diminta Jangan Ragu Beri Persetujuan

DPRD DKI Ingatkan Pembangunan Hunian Vertikal Harus Ramah Disabilitas

Tak Hanya DKI Jakarta, DPRD Se-Indonesia Bakal Audiensi ke Mendagri soal Tunjangan Perumahan

PSI Jakarta Soroti Rencana Pramono Bangun 19.800 Hunian Baru, Minta Perbaiki Masalah Lainnya

DPRD DKI Libatkan 15 Perguruan Tinggi Bahas Perda Kekhususan Jakarta

DPRD DKI Jakarta Ambil Langkah Cepat, Libatkan 15 Perguruan Tinggi dalam Pembahasan Maraton 15 Perda Kekhususan

Tunjangan Rumah Anggota DPRD Tuai Kritik, Pengamat Minta Mendagri Ambil Sikap Tegas

Pembahasan APBD 2026 DKI Jakarta Ditunda, Menunggu Kepastian Dana Bagi Hasil dari Pemerintah Pusat

Rencana Pramono Anung Ubah Badan Hukum PAM Jaya Dapat Penolakan dari Legislator Kebon Sirih

Pimpinan DPRD DKI Sebut Penurunan Tunjangan Perumahan tak Bisa Sendiri, Harus Bersama Pusat
