PSI Soroti Pembelian Makam COVID-19, Wagub DKI: Kekurangan Salah Kelebihan Salah

MerahPutih.com - Pemprov DKI Jakarta menanggapi Fraksi PSI DPRD yang menyebut, ada pemborosan dalam pengadaan tanah makam COVID-19 dalam APBD Perubahan 2020.

Wakil Gubernur (Wagub) DKI Ahmad Riza Patria mengaku bingung dengan sikap PSI yang kerap berkomentar terkait program atau kebijakan yang dibuat Pemerintah DKI.

"Lo nanti kekurangan salah kelebihan salah. Semua sudah diperhitungkan," ujar Riza di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (23/8) malam.

Baca Juga:

Wagub Klaim Herd Immunity Sudah Terbentuk di Jakarta

Orang nomor dua di Jakarta ini pun menegaskan, tidak ada kelebihan atau pemborosan yang dilakukan DKI dalam pengadaan tanah makam COVID-19.

"Kebutuhan makam bukan hanya untuk COVID-19, tapi juga pemakaman yang biasa. Jadi tiada kelebihan, malah justru kurang,” kata Riza.

Sebelumnya, PSI menyoroti Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta yang melakukan pengadaan tanah makam COVID-19 menggunakan APBD-Perubahan tahun 2020 sebesar Rp 71,24 miliar di Jalan Sarjana, Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan, pengadaan tersebut lebih mahal Rp 3,33 miliar. PSI meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menjelaskan persoalan ini kepada publik.

“Awalnya, anggaran pengadaan tanah sudah dihapus karena APBD defisit akibat pandemi. Tapi kami heran mengapa tiba-tiba Pak Anies meminta anggaran Rp 219 miliar untuk pengadaan tanah makam COVID-19, sementara sebenarnya Pemprov masih memiliki banyak tanah."

"Sayangnya lagi, saat terjadi dugaan pemborosan anggaran Rp 3,33 miliar pengadaan tanah makam COVID-19 tersebut, beliau malah seolah lari dari tanggung jawab. DPRD sudah mempertanyakan di rapat paripurna, tapi tidak juga dijawab Pak Gubernur,” kata anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Justin Adrian.

Total anggaran pengadaan tanah makam COVID-19 adalah Rp 219 miliar dan realisasinya sebesar Rp 186,24 miliar, yang digunakan untuk membeli tanah makam di 5 lokasi. Salah satunya ada di Kelurahan Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, dengan luas 1,43 hektare yang terdiri dari 6 bidang. Harga satuan untuk 4 bidang tanah sebesar Rp 5,2 juta per meter persegi dan 2 bidang lainnya Rp 4,75 juta per meter persegi.

BPK menemukan 4 kejanggalan pengadaan tanah ini. Kejanggalan pertama adalah lokasi tanah 50 meter dari Jalan Sarana. Kedua, tidak ada akses ke tanah makam, sehingga harus melalui jalan setapak di atas tanah milik warga. Ketiga, tanah berada di cekungan, yaitu elevasi 3 meter di bawah Jalan Sarjana.

Baca Juga:

Wagub Klaim Jakarta Sudah Zona Hijau COVID-19

Kejanggalan keempat, lokasi tanah berada di zonasi H.3 pemakaman yang tidak akan bisa dipakai untuk bangunan dan mendapatkan IMB, namun perhitungan harga pasar menggunakan tanah pembanding dengan peruntukan zonasi R.9 rumah KDB rendah.

“Secara logika, karena ada 4 kejanggalan, maka seharusnya harga tanah lebih rendah dibandingkan tanah di sekitarnya. Akan tetapi BPK menemukan bahwa Pemprov DKI tidak memperhitungkan 4 faktor tersebut sebagai komponen yang mengurangi harga dan tidak diperhatikan saat negosiasi harga dengan pemilik tanah,” ucap Justin.

Berdasarkan berbagai persoalan tersebut, BPK kemudian meminta Dinas Pertamanan dan Hutan Kota melakukan perhitungan ulang harga pasar. Hasilnya menunjukkan bahwa pengadaan tanah ini lebih mahal Rp 3,33 miliar. (Asp)

Baca Juga:

Wagub Riza Samakan Penyelenggaraan Formula E dengan Olimpiade Tokyo