Wisnu Cipto
MerahPutih.com - Fraksi PSI DPRD DKI kembali mengkritik Gubernur Anies Baswedan terkait transparansi anggaran KUA-PPAS 2020 lewat surat kepada kepada Plt Kepala Bappeda DKI Suharti.
Juru Bicara PSI, Rian Ernest Tanudjaja menekan surat itu mengungkapkan masalah terbesar proses penganggaran di zaman Gubernur Anies bukanlah usulan pengadaan fantastis atau kesalahan input, tetapi tidak transparannya anggaran yang disusun. PSI juga meminta Gubernur tidak hanya bisa menyalahkan anak buahnya saja.
Baca Juga
Anggaran KUA-PPAS Tak Diunggah, PSI Minta Tito Beri Anies Kartu Kuning
"Kami menunggu solusi tegas Gubernur, bukan mencari-cari kambing hitam," kata Rian, melalui pers rilis yang diterima MerahPutih.com, Jakarta Senin (4/11).
Menurut Rian, surat PSI juga meminta Plt Kepala Bappeda Suharti untuk membuka kembali akses apbd.jakarta.go.id untuk usulan anggaran 2020 yang masih ditutup-tutupi sampai saat ini. Adapun data usulan anggaran yang dibuka ke publik itu hingga level komponen detail peruntukannya.
Baca Juga
Fraksi PSI menegaskan setiap tahapan dokumen anggaran dan jejak digital dalam sistem penganggaran memiliki konsekuensi hukum. Artinya, setiap tanda tangan eksekutif maupun legislatif harus dapat dipertanggungjawabkan, baik itu secara hukum maupun kepada publik.
Rian menambahkan penyisiran anggaran adalah cara PSI memastikan tidak ada masalah hukum yang akan menjerat ASN DKI terkait pengajuan dan penggunaan anggaran ke depannya. Untuk itu, lanjut dia, PSI menuntut semua usulan anggaran yang diajukan Pemprov DKI dibuka ke publik.
"PSI tidak akan menyetujui usulan anggaran yang tidak dibuka kepada publik," tutup Jubir PSI itu. (Asp)
Baca Juga
