PSI Serahkan Gabut Award untuk Anggota DPR

Andika PratamaAndika Pratama - Senin, 01 April 2019
PSI Serahkan Gabut Award untuk Anggota DPR

Partai Solidaritas Indonesia

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyerahkan “Gabut Award” kepada anggota DPR atas pencapaiannya sebagai institusi berkinerja terburuk sejak reformasi.

Gabut Award' yang diberikan PSI berupa alat pemindai sidik jari (finger scan) yang biasa digunakan untuk merekam kehadiran. Award itu bertuliskan 'Gabut Award untuk DPR Terburuk Sejak Reformasi. PSI Bersih-bersih DPR.

Daniel Simeon Tumiwa, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce.
Daniel Simeon Tumiwa, Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) bidang Ekonomi Digital dan E-Commerce.

Ketua Gerakan PSI Bersih-Bersih DPR, Daniel Simeon Tumiwa mengatakan, penghargaan merujuk pada temuan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak reformasi.

“DPR-RI 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi. Karena itu, kami beri penghargaan,” ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/4).

Ia melanjutkan, sikap tidak produktif lembaga legislatif tidak dapat dibiarkan. Padahal situasi ini berbanding terbalik dengan pemerintahan yang sudah banyak melakukan pembenahan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen masih saja melempem. Hal ini karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata Daniel ini.

Baca Juga:

Sekjen PSI Deklarasikan Perang Terbuka Terhadap PKS

Ketua Umum PSI Kritik Kaum Nasionalis

Petinggi MUI Doakan PSI Tak Lolos Pemilu

Menurut dia, award ini karena dia prihatin atas kualitas dan kuantitas yang dihasilkan dalam 5 tahun periode kerja.

"Kami prihatin, kami sebagai anak muda yang mewakili aspirasi itu menyatakan sikap bahwa kami betul-betul prihatin," kata Daniel.

Daniel mengatakan PSI prihatin dengan kinerja DPR yang terus memburuk. Ia pun mengatakan PSI siap menghadirkan perubahan jika berhasil lolos ke parlemen.

"Kami sekelompok orang yang prihatin dan siap juga masuk ke DPR untuk terus dijaga dan untuk memegang akuntabilitas dan keterbukaan. Bahkan kami siap dipecat jika tidak melakukan tugas kami," ujarnya.

Formappi menyebut kinerja DPR RI dalam masa sidang 1 tahun 2018-2019 menjadi periode dengan kinerja terburuk sejak reformasi.

“DPR RI periode 2014-2019 sudah gagal dan menjadi parlemen terburuk sejak reformasi," ujar Daniel saat memberikan keterangan.

Gedung DPR

Menurut Daniel, pada tahun pertama menjabat, DPR berhasil mengesahkan tiga rancangan undang-undang (RUU). Angka ini sempat meningkat di tahun kedua dengan disahkannya 10 RUU.

Tetapi, dua tahun belakangan, produk legislasi terus menurun menjadi enam. Puncaknya, kata Daniel, tahun ini DPR hanya mengesahkan empat RUU dari 50 RUU yang direncanakan.

“Ketika pemerintah kita sudah banyak melakukan pembenahan, parlemen kita masih saja melempem. Hal ini terjadi karena anggota dewan kita tidak pernah dituntut untuk memiliki mekanisme pelaporan kinerja kepada publik yang jelas. Ini harus diubah,” kata Daniel.

Namun, 'Gabut Award' dari PSI itu tidak diterima pimpinan DPR hari ini. Salah satu alasannya, PSI belum sempat meminta izin untuk bertemu pimpinan DPR.

"Akan kita teruskan karena sekarang belum bisa bertemu pimpinan DPR. Karena memang tidak bisa diterima. Seterusnya akan kita minta waktu agar bisa menyampaikan aspirasi dengan baik," ucap Daniel. (Knu)

#PSI #DPR
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Wakil Ketua Komisi VI DPR Andre Rosiade dan Dirut Adhi Karya Moeharmein Zein Chaniago saat sidak apartemen LRT City Ciracas, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
Komisi VI DPR Sidak Pembangunan Apartemen LRT City Ciracas
Berita Foto
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi memberikan keterangan pers usai pertemuan di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Didik Setiawan - Jumat, 06 November 2026
DPR dan Pemerintah Sepakat Tingkatkan Status PPPK Paruh Waktu Jadi ASN
Indonesia
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Klausul itu, menjadi kunci utama agar hakim memiliki landasan hukum yang tegas dan imperatif untuk mendahulukan pemulihan hak korban di atas kepentingan kas negara.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 30 Oktober 2026
RUU Perampasan Aset Sasar Investasi Bodong Untuk Pulihkan Kerugian Korban
Indonesia
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Sejauh ini sudah ada sebanyak 86 narasumber yang hadir menyampaikan masukan untuk RUU itu
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 28 Oktober 2026
DPR Belum Susun Draf RUU Perampasan Aset, Subtansi Baru Akan Dibahas Awal November
Berita Foto
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Ketua Komisi III DPR Habiburokhman (kanan) dan Anggota Komisi III DPR Soedeson Tandra memimpin RDPU di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (27/10/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 27 Oktober 2026
RDPU Komisi III dengan Mahasiswa dan Advokat Bahas RUU Perampasan Aset
Berita Foto
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade dalam diskusi Dialektika Demokrasi, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/10/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 22 Oktober 2026
Dua Tahun Prabowo-Gibran Kebijakan Ekonomi dan Kemandirian Nasional Jadi Sorotan DPR
Indonesia
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
lemahnya mitigasi sebelum kebakaran turut memperparah situasi.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 15 Oktober 2026
Mitigasi Pemerintah Sebelum Kebakaran Lemah Dinilai Lemah
Indonesia
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Penegakan hukum menyasar pihak yang bertanggung jawab agar praktik pembakaran hutan tidak terus berulang.
Yusuf Abdillah - Rabu, 14 Oktober 2026
Cabut Izin Perusahaan Tak Cukup, DPR Desak Pembakar Hutan Dihukum Berat
Indonesia
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Gubernur, bupati, kepolisian daerah, dan jajaran TNI di wilayah terdampak untuk meningkatkan sinergi dalam upaya pemadaman.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
DPR Sentil Pejabat Daerah Lalai Tangani Karhutla
Berita Foto
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Perwakilan Fraksi Partai Golkar DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menerima penyataan sikap di Senayan, Jakarta, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
AKSI Meminta DPR Bentuk Hak Angket Ijazah Gibran Rakabuming Raka
Bagikan