PSI Minta Pegawai Pemprov DKI Maksimal Beri Pelayanan ke Warga

Mula AkmalMula Akmal - Jumat, 24 Maret 2023
PSI Minta Pegawai Pemprov DKI Maksimal Beri Pelayanan ke Warga

Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: DPRD DKI Jakarta

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pelayanan Pemprov DKI Jakarta untuk warga ibu kota harus maksimal selama bulan puasa. Lantaran, jam operasional dipotong ketika Ramadan.

"Satu bulan ke depan adalah masa yang memberikan tantangan kepada kita Umat Muslim yang berpuasa. Secara fisik pasti ada kelelahan karena harus menahan lapar dan haus," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Jumat (24/3).

Baca Juga:

Pemprov DKI Tak Akan Tambah Kuota Program Mudik Gratis

Ara panggilan akrab Anggara meminta, pagawai Pemerintah DKI tak bermalas-malasan meski tengah menjalankan ibadan puasa. Bila malas-malasan warga akan dirugikan menyusul adanya terpotongnya waktu pelayanan.

"Namun begitu saya harap pelayanan kepada masyarakat oleh Pemprov DKI Jakarta tetap prima. Tetap berikan layanan dan kerja terbaik untuk warga Jakarta," tuturnya.

Baca Juga:

Baru Dibuka, Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Ditutup Sementara


Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga meminta agar ada sosialisasi kepada masyarakat khususnya di loket-loket pelayanan terkait jam layanan saat bulan Ramadan.

"Kemarin Pemprov keluarkan aturan jam kerja ASN DKI selama bulan Ramadan adalah pukul 07.00-14.00 pada Senin-Kamis dan 07.00-14.30 pada hari Jumat. Karena berdampak pada layanan, sosialisasikan dengan optimal ke masyarakat," ujarnya.

"Dengan masyarakat sudah terinformasi terkait jam kerja, harapannya tidak ada yang bolak-balik karena belum tau jadwal layanan baru," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Pemprov DKI Larang Tempat Hiburan Beroperasi Lebih dari Jam 12 malam selama Ramadan

#DPRD DKI Jakarta #Pemprov DKI #PSI
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Berita Foto
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Suasana pemukiman padat penduduk di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (12/10/2026).
Didik Setiawan - Senin, 12 Oktober 2026
Pemprov DKI Perluas Akses Hunian Layak lewat Pembiayaan Rumah
Indonesia
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Bank Jakarta dan PAM Jaya bakal IPO. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, Pemprov tetap memegang saham mayoritas.
Soffi Amira - Minggu, 11 Oktober 2026
Bank Jakarta dan PAM Jaya Bakal IPO, Pramono Tegaskan DKI Tetap Pemegang Saham Mayoritas
Indonesia
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Usul tersebut bukan untuk menambah jumlah anggota DPRD dari 106 menjadi 180–220 kursi, melainkan untuk memastikan 106 saat ini tetap dapat dipertahankan.
Dwi Astarini - Sabtu, 03 Oktober 2026
DPRD DKI Lobi DPR soal UU DKJ, Minta 106 Kursi Dipertahankan
Indonesia
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Jakarta mengajukan pembentukan dana cadangan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal sekaligus menjamin ketersediaan anggaran pembangunan Ibu Kota.
Dwi Astarini - Jumat, 02 Oktober 2026
Pemprov DKI Ajukan Dana Cadangan Daerah, Antisipasi Bayar Obligasi Daerah Jatuh Tempo
Indonesia
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
“Di PSI itu ada mekanisme partai yang harus dilalui semuanya. Jadi harus melalui mekanisme partai,” ujar Jokowi
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 01 Oktober 2026
Sinyal Jokowi Gantikan Anaknya Jadi Ketum PSI
Indonesia
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
DPRD DKI Jakarta meminta pengelolaan data desil dikembalikan kepada Pemprov DKI setelah perubahan pemeringkatan berdampak pada bansos dan KJP.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Banyak Warga Tak Lagi Terima Bansos, DPRD DKI Soroti Perubahan Data Desil
Indonesia
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek akan disesuaikan mulai 1 Januari 2027. DPRD DKI masih mengkaji besaran tarif baru.
Ananda Dimas Prasetya - Rabu, 30 September 2026
Tarif Transjakarta dan Transjabodetabek Bakal Disesuaikan, DPRD DKI Buka Suara
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Masuknya Jokowi ke PSI tidak semata-mata perlu dilihat dari sisi administratif sebagai bergabungnya seorang mantan presiden ke sebuah partai politik.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Resmi Gabung PSI, Partai Lain Mulai Hitung Ulang Peta Politik 2029
Indonesia
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
setiap warga negara, termasuk mantan presiden, memiliki hak politik yang sama.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Gerindra Ogah Kometari Mendalam Soal Jokowi Pamer KTA PSI
Bagikan