PSI Minta Pegawai Pemprov DKI Maksimal Beri Pelayanan ke Warga
Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Anggara Wicitra Sastroamidjojo. Foto: DPRD DKI Jakarta
MerahPutih.com - Pelayanan Pemprov DKI Jakarta untuk warga ibu kota harus maksimal selama bulan puasa. Lantaran, jam operasional dipotong ketika Ramadan.
"Satu bulan ke depan adalah masa yang memberikan tantangan kepada kita Umat Muslim yang berpuasa. Secara fisik pasti ada kelelahan karena harus menahan lapar dan haus," ujar Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta Anggara Wicitra Sastroamidjojo, Jumat (24/3).
Baca Juga:
Ara panggilan akrab Anggara meminta, pagawai Pemerintah DKI tak bermalas-malasan meski tengah menjalankan ibadan puasa. Bila malas-malasan warga akan dirugikan menyusul adanya terpotongnya waktu pelayanan.
"Namun begitu saya harap pelayanan kepada masyarakat oleh Pemprov DKI Jakarta tetap prima. Tetap berikan layanan dan kerja terbaik untuk warga Jakarta," tuturnya.
Baca Juga:
Baru Dibuka, Pendaftaran Mudik Gratis Pemprov DKI Ditutup Sementara
Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga meminta agar ada sosialisasi kepada masyarakat khususnya di loket-loket pelayanan terkait jam layanan saat bulan Ramadan.
"Kemarin Pemprov keluarkan aturan jam kerja ASN DKI selama bulan Ramadan adalah pukul 07.00-14.00 pada Senin-Kamis dan 07.00-14.30 pada hari Jumat. Karena berdampak pada layanan, sosialisasikan dengan optimal ke masyarakat," ujarnya.
"Dengan masyarakat sudah terinformasi terkait jam kerja, harapannya tidak ada yang bolak-balik karena belum tau jadwal layanan baru," tutupnya. (Asp)
Baca Juga:
Pemprov DKI Larang Tempat Hiburan Beroperasi Lebih dari Jam 12 malam selama Ramadan
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
Pengendara Tewas Terjebak Macet di Jakbar, DPRD DKI Kritik Penanganan Banjir oleh Gubernur Pramono
DPRD DKI Ingatkan Dinas SDA untuk Singkirkan Ego Sektoral atau Jakarta Tetap Jadi Langganan Banjir
Tanggapan Santai Pramono Pedagang Daging di Jakarta Ancam Mogok Jualan 3 Hari
Jakarta Dikepung Genangan, Polisi Turun Tangan Cegah Warga Terjebak Banjir
Pramono Sebut Pembayar QRIS di Jakarta Meroket Hingga 177 Persen di 2025, Tembus 5 Miliar Transaksi
Pemprov DKI Kucurkan Subsidi Rp 6,4 Triliun untuk Urusan Transportasi, Perut Sampai Pengelolaan Air Limbah
Pramono Tegaskan Ekonomi Jakarta 2025 Surplus Rp3,89 Triliun, Investasi Tembus Target
DPRD DKI Bahas Raperda P4GN, Pramono Tegaskan Komitmen Pemberantasan Narkoba
Cegah Penyalahgunaan, Fraksi Gerindra DKI Dorong Pengawasan Ketat Obat Keras
DPRD DKI Usulkan Cabut Izin Permanen Tempat Hiburan Malam Terkait Narkoba