Andika Pratama
MerahPutih.com - Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta mengkritik kinerja Pemprov DKI yang masih meremehkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 saat bencana banjir merendam wilayah ibu kota.
Sebelumnya, BPBD DKI akan memisahkan tenda pengungsi umum, tenda kelompok rentan (ibu hamil dan lansia), serta tenda suspek COVID-19. Tapi, pada saat PSI pengecekan di Posko pengungsian Manggarai, Kebon Baru, tidak ditemukan pemisahan pengungsi.
Baca Juga
Jakarta Kebanjiran, Pemprov DKI Dinilai Tak Bekerja Merawat Saluran Air
"Terlihat fasilitas penunjang protokol kesehatan masih sangat minim. Belum ada akses sanitasi seperti air, toilet bersih, sabun, hand sanitizer, serta masker kain untuk pengungsi," jelas anggota DPRD Fraksi PSI, August Hamonangan di Jakarta, Jumat (19/2).
Menurut August, dengan adanya penerapan prokes aturan jaga jarak, otomatis jumlah posko pengungsian harus diperbanyak karena satu posko hanya bisa menampung beberapa keluarga.
"Desinfeksi ruangan juga harus dilakukan secara berkala. Tidak hanya di posko pengungsian, Pemprov DKI harus membantu desinfeksi rumah gratis saat air surut bagi warga yang rumahnya terendam banjir," pintanya.
Anggota DPRD Fraksi PSI, August Hamonangan. Foto: beritajakarta.id
Segala upaya ini, lanjutnya, perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya klaster penyebaran infeksi di posko banjir.
"Warga yang masih tinggal di rumahnya juga perlu diperhatikan. Jangan sampai, penyebaran COVID-19 meningkat akibat klaster posko banjir,” jelasnya.
Anggota Komisi A DPRD DKI ini pun meminta Pemprov DKI melakukan pengawasan ketat dan memastikan protokol kesehatan tetap dijalankan di posko pengungsian banjir maupun tempat pengungsian informal.
“Siagakan pos pengungsi yang mematuhi protokol kesehatan dengan sepenuhnya. Pengungsi menghadapi beban ganda, banjir dan resiko terpapar penyakit selama di pengungsian," ungkap August. (Asp)
Baca Juga
Pasien Isolasi Mandiri COVID-19 Terendam Banjir di Cipinang Melayu
