Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah Provinsi Aceh telah mengirim surat permintaan bantuan kepada United Nations Development Program (UNDP) dan United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), karena dua lembaga itu punya pengalaman terlibat dalam masa pemulihan dan rehabilitasi pengungsi terutama pascabencana tsunami di Aceh pada 2004.
Saat ini setidaknya ada 77 lembaga dan 1.960 relawan masuk Aceh yang turun langsung ke daerah-daerah terdampak bencana, menyalurkan bantuan, dan membantu para pengungsi. Lembaga-lembaga itu terdiri atas organisasi non-pemerintah (NGO) lokal, nasional, maupun internasional.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut akan mempelajari surat permintaan bantuan yang dilayangkan oleh Pemerintah Provinsi Aceh kepada dua badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yaitu UNDP dan UNICEF.
Tito memilih tidak banyak berkomentar saat diminta pendapatnya mengenai surat permintaan bantuan tersebut.
Baca juga:
PP TUNAS Perlindungan Nyata Anak-Anak di Dunia Maya, UNICEF Akui Indonesia Visioner
"Nanti kita pelajari," kata Mendagri Tito Karnavian singkat merespons pertanyaan wartawan.
Sementara itu, UNDP Indonesia menyampaikan bahwa lembaga tersebut sedang melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan yang terbaik kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan bencana dan masyarakat terdampak.
Menurut pernyataan tertulis dari Pusat Informasi PBB (UNIC) di Jakarta, Senin, bahwa UNDP Indonesia telah menerima permintaan resmi dari Aceh pada 14 Desember 2025.
"Saat ini, UNDP tengah melakukan peninjauan untuk memberikan dukungan terbaik yang dapat diberikan kepada pihak-pihak nasional yang terlibat dalam penanganan, serta masyarakat yang terdampak seiring dengan mandat UNDP mengenai pemulihan dini (early recovery)," menurut pernyataan tersebut.
Banjir bandang dan longsor menerjang sejumlah kabupaten/kota di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat pada 25 November 2025.
Hingga Senin (15/12), jumlah korban jiwa di tiga provinsi mencapai 1.030 jiwa, dan 206 warga dinyatakan hilang. Kemudian, jumlah pengungsi, per 15 Desember, mencapai 608.940 orang.
