PSI Apresiasi Langkah Heru Budi Libatkan BPKP dan Inspektorat untuk Audit JIS


Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana (Foto: MP/Asropih)
MerahPutih.com - Pihak Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan (BPKP) dan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta bakal dilibatkan Penjabat (Pj) Heru Budi Hartono dalam audit pembangunan Jakarta International Stadium (JIS). Langkah tersebut mendapat dukungan penuh dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sekretaris Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, William A. Sarana mengatakan apa yang dilakukan oleh Heru Budi bukan langkah politis.
Baca Juga:
"Audit adalah langkah yang bijak, proses nonpolitik, jadi bukan hal politis dan ini merupakan suatu yang wajar saja," ucapnya.
William juga mengatakan jika JIS dibangun dengan baik sesuai dengan anggaran yang dikeluarkan juga output-nya sesuai, maka pihak-pihak pendukung tidak perlu takut atau gusar pada upaya audit ini.
"Pendukung Anies tidak usah panik, dan menjegal kalau ini politis, kalau memang benar, ya tidak usah takut diaudit," tegasnya.
Baca Juga:
Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini juga mengatakan dalam proses pembangunan JIS juga ditemukan adanya kejanggalan mulai dari tak sesuai dengan standar FIFA sampai pagar yang roboh, belum lagi menghabiskan dana yang fantastis besarnya.
"JIS harus diaudit karena anggaran yang digelontorkan besar tapi tidak memuaskan hasilnya. Kami dukung langkah tepat Pj Gubernur DKI," pungkasnya. (Asp)
Baca Juga:
Bagikan
Asropih
Berita Terkait
DPRD DKI Tak Mau Terburu-buru Ambil Keputusan Turunkan Tunjangan Rumah

Pramono Tanggapi soal Tunjangan Rumah Anggota DPRD DKI, Sebut Sudah Jalin Komunikasi

IPO Sudah Sesuai Aturan, KAHMI Jaksel: Kader PSI Salah Alamat jika Sebut PAM Jaya Tabrak Aturan

Fantastis! Segini Besaran Gaji dan Tunjangan Anggota DPRD DKI yang Lebih Besar dari DPR

Pengamat Soroti Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI, Aturannya Dianggap tak Jelas

Audiensi dengan Aliansi Mahasiswa Peduli Demokrasi, DPRD DKI Klaim Bakal Sesuaikan Tunjangan Perumahan Anggota Sesuai Anggaran

Usai Digeruduk AMPSI, DPRD DKI Berjanji akan Lebih Terbuka Terkait Gaji dan Tunjangan

DPRD DKI Awasi Perbaikan Fasilitas Rusak Akibat Kericuhan, Pastikan Tak Melenceng dari Tenggat Waktu

Gedung DPRD DKI Jakarta Digeruduk Demonstran, Tuntut Transparansi hingga Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Publik

Tunjangan Perumahan Anggota DPRD DKI Jakarta Kalahkan DPR, Tembus Rp 70 Jutaan Per Bulan
