Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Indonesia mendapat perhatian besar dalam pendanaan dari utang yang digelontorkan Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank/ADB). Paling tidak, ADB menggelontorkan dana Rp 37,2 triliun atau USD 2,4 miliar.
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga menyebutkan, jumlah tersebut mencakup sebesar USD 2,3 miliar untuk operasi pemerintah dan USD 37,1 juta untuk operasi nonpemerintah.
Baca Juga:
ADB Berikan Pinjaman USD 500 Juta Buat Mudahkan Investasi di Indonesia
"Pendanaan iklim tetap menjadi prioritas utama operasi ADB untuk Indonesia dengan 50 persen dari total komitmen operasi pada 2023 yang mendukung aksi iklim," ucap Jiro dalam acara "Media Briefing Akhir Tahun ADB di Indonesia" di Jakarta, Kamis (15/12).
Jiro mengungkapkan, pendanaan iklim tersebut diberikan berupa pendanaan untuk adaptasi iklim sebesar USD 687 juta atau 29 persen, mitigasi iklim senilai USD 480 juta atau 21 persen, serta pendanaan iklim lainnya sebanyak USD 1,17 miliar.
Selain itu, terkait transisi energi, proses penghentian dini pembangkit listrik tenaga batu bara di Cirebon yang didukung ADB terus berjalan.
Berdasarkan sektornya, mayoritas operasi ADB untuk Indonesia yakni sebesar 42 persen, dilakukan guna mendukung manajemen sektor publik seperti program daya saing, modernisasi industri, dan akselerasi perdagangan, serta peningkatan produktivitas melalui program sumber daya manusia.
Dalam porsi yang sama, operasi ADB untuk Indonesia dilakukan pada sektor kesehatan guna mendukung program aksi dan transformasi kesehatan esensial, serta proyek peningkatan dan penguatan laboratorium layanan kesehatan primer dan kesehatan masyarakat.
Sebesar 14 persen operasi ADB untuk Indonesia ada dalam sektor pertanian, sumber daya alam, dan pembangunan pedesaan, yang meliputi pengembangan hortikultura di kawasan lahan kering, proyek persiapan pelabuhan perikanan terpadu dan pasar ikan internasional tahap II, serta proyek penanggulangan banjir di Jawa bagian utara.
Kemudian sebesar 2 persen operasi ADB untuk Indonesia yakni pada sektor infrastruktur dan pelayanan air dan perkotaan lainnya (non pemerintah), diberikan kepada Grup Alba untuk proyek daur ulang serta kepada PT Dharma Satya Nusantara untuk proyek agroforestri.
Untuk operasi pada 2024, sambung Jiro, ADB masih terus terlibat dalam diskusi yang hangat mengenai dukungan investasi dan reformasi kebijakan terutama pada transportasi yang terdiri atas proyek jalan raya di Jawa Selatan dan perluasan Sistem Moda Raya Terpadu (MRT) Jakarta.
Kemudian, pembahasan mengenai transisi atau lingkungan energi berupa program transisi energi berkelanjutan atau bersih dan program biru, termasuk pengurangan sampah laut, serta mengenai sanitasi perkotaan berupa proyek sanitasi inklusif di seluruh kota.
"Kami juga berdiskusi mengenai kelanjutan dukungan terhadap program reformasi kebijakan di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan keuangan inklusif," katanya.
Sementara itu, business Development Advisor Bursa Efek Indonesia (BEI) Poltak Hotradero menyatakan bahwa penggalangan dana di dalam negeri melalui investasi diperlukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dan cepat.
Apabila Indonesia hendak pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen, maka yang paling diperlukan adalah aspek pembiayaan internal Indonesia.
"Kalau ingin tumbuh lebih besar lagi ingin lebih cepat lagi, maka penggalangan dana di dalam negeri, dana masyarakat terutama di dalam negeri lewat investasi, itu harus ditingkatkan,” katanya. (Asp)
Baca Juga:
Pembangunan IKN Nusantara Dapat Bantuan Teknis ADB
