Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Agenda pembangunan dan prioritas reformasi Indonesia dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi, mengurangi hambatan perdagangan, dan meningkatkan skala dunia usaha mendapat dukungan pendanaan dari Asian Development Bank (ADB).
Direktur ADB untuk Indonesia Jiro Tominaga Asian Development Bank (ADB) memberikan pinjaman senilai USD 500 juta yang akan membantu Indonesia menarik lebih banyak investasi, termasuk dalam usaha yang hijau dan berkelanjutan, mengurangi hambatan perdagangan, serta memberdayakan usaha lokal.
Baca Juga:
Pimpinan DPR Sebut Tak Adil APBN Jadi Jaminan Utang Kereta Cepat
Subprogram yang kedua dari tiga subprogram pada Program Daya Saing, Modernisasi Industri, dan Percepatan Perdagangan (CITA/Competitiveness, Industrial Modernization, and Trade Acceleration Program) itu melanjutkan dari keberhasilan subprogram pertama yang disetujui pada Oktober 2021.
CITA sejalan dengan Visi Indonesia 2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, serta merupakan bagian penting dari strategi kemitraan negara Indonesia oleh ADB, 2020–2024, terutama jalur strategis untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan memperkuat ketangguhan iklim.
Agar dapat mencapai status penghasilan tinggi pada 2045, Jiro Tominaga menuturkan pemerintah mengantisipasi bahwa produk domestik bruto Indonesia harus tumbuh setidaknya 6 persen setiap tahun, jauh di atas rata-rata pra-pandemi sebesar 5,3 persen.
"Kemajuan Indonesia sudah baik dalam pemulihan dari pandemi COVID-19, tetapi reformasi struktural yang sedang berjalan tetap diperlukan guna meningkatkan potensi pertumbuhannya dengan menstimulasi investasi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan iklim usaha, dan perdagangan," ujarnya.
Pemerintah Indonesia dinilai telah mengambil serangkaian tindakan untuk meningkatkan iklim investasi, seperti yang disepakati berdasarkan subprogram 2. Persetujuan izin usaha telah dibuat lebih cepat melalui pembaruan pada online single-submission, pendekatan berbasis risiko yang mengintegrasikan proses-proses nasional, daerah, dan kementerian.
Selain itu, untuk menarik lebih banyak investasi dan mendukung transisi Indonesia menuju perekonomian rendah karbon, pemerintah memperdalam reformasi subprogram 1 dan, di antaranya, mempromosikan investasi pada efisiensi energi dan menciptakan lingkungan yang mendukung lebih banyak investasi hijau.
Investasi asing langsung untuk manufaktur baterai kendaraan listrik juga disetujui, termasuk penandatanganan lima kontrak bernilai tinggi, yang diperkirakan akan menciptakan paling sedikit 49.000 pekerjaan.
Untuk mengurangi hambatan perdagangan, pemerintah melaksanakan tiga sistem baru berdasarkan Rencana Aksi Penataan Ekosistem Logistik Nasional (2020–2024) untuk menghubungkan secara digital sektor publik dengan sektor swasta dalam rantai logistik.
Upaya tersebut termasuk meluncurkan platform pembayaran online untuk layanan logistik bersama enam bank dengan menerapkan sistem operasi tunggal untuk operator pelabuhan. National single window ditingkatkan dan daya saing pengadaan pemerintah diperkuat.
Sebagai bagian dari upaya meningkatkan skala dunia usaha, pemerintah memperbaiki ekosistem kewirausahaan dan meningkatkan kapasitas dunia usaha agar dapat lebih berorientasi ekspor dan teknologi, terutama usaha yang dimiliki perempuan, yang sering kali tidak menyadari atau tidak memiliki kapasitas memadai untuk ikut serta dalam pengadaan pemerintah.
"Sebuah sistem terintegrasi yang datanya dipilah berdasarkan jenis kelamin untuk usaha mikro, kecil, dan menengah telah dibuat, yang akan digunakan untuk melacak, menganalisa, dan melaporkan kinerja perusahaan yang dimiliki perempuan," katanya. (Asp)
Baca Juga:
BRICS Soroti Kerentanan Utang di Banyak Negara
