BRICS Soroti Kerentanan Utang di Banyak Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Agustus 2023
BRICS Soroti Kerentanan Utang di Banyak Negara

Pemimpin BRICS pada KTT BRICS 2023 di Sandton Convention Center di Johannesburg, Afrika Selatan, 23 Agustus 2023. ANTARA/REUTERS/Gianluigi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para pemimpin negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China atau Tiongkok dan Afrika Selatan) pada Kamis (24/8/2023), melakukan pertemuan di Afrika Selatan.

Dalam pernyataan, mereka menyoroti tingkat utang yang tinggi di beberapa negara telah mengurangi ruang fiskal yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pembangunan yang sedang berlangsung, diperburuk oleh dampak limpahan guncangan eksternal, khususnya pengetatan moneter yang tajam di negara-negara maju.

Baca Juga:

Jokowi Tiba di Afrika Selatan Buat Hadiri KTT BRICS

Dalam Deklarasi Johannesburg II yang diadopsi setelah KTT BRICS ke-15 yang berlangsung selama tiga hari, negara-negara BRICS menyatakan kenaikan suku bunga dan kondisi pembiayaan yang lebih ketat telah memperburuk kerentanan utang di banyak negara.

BRICS menekankan agenda utang internasional perlu ditangani dengan baik guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan undang-undang dan prosedur internal masing-masing negara.

Salah satu instrumen untuk mengatasi kerentanan utang secara kolektif adalah melalui implementasi Kerangka Umum Penanganan Utang G20 yang dapat diprediksi, teratur, tepat waktu, dan terkoordinasi, dengan partisipasi kreditor bilateral resmi, kreditor swasta dan bank pembangunan multilateral, sejalan dengan prinsip tindakan bersama dan pembagian beban yang adil, mereka menekankan dalam deklarasi tersebut.

Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi memuji keputusan anggota BRICS pada Kamis (24/8/2023) untuk memperluas kelompok tersebut, dan memujinya sebagai langkah terpuji yang akan memfasilitasi pembangunan di seluruh dunia sambil menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, setelah kelompok tersebut mengundang Iran, Argentina, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk menjadi anggota baru.

Raisi menyatakan keyakinannya, masuknya Iran dalam BRICS akan menciptakan dampak bersejarah, menandai tonggak penting dalam memajukan prinsip-prinsip keadilan dan etika, dan pada akhirnya mendorong perdamaian global yang langgeng.

Ia menguraikan munculnya ambisi hegemonik, ketidakadilan, kesenjangan, dan krisis moral sebagai penyebab rumitnya lanskap global.

Ia menyoroti pentingnya mengatasi masalah-masalah mendesak seperti kelaparan, perubahan iklim, dan berkurangnya sumber daya energi, Raisi menggarisbawahi perlunya inisiatif kolaboratif dan persatuan untuk membangun sistem yang adil berdasarkan kepentingan bersama.

"BRICS sebagai simbol perubahan dalam hubungan global yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan komunitas internasional, terutama seiring dengan meningkatnya kepercayaan global terhadap kelompok tersebut," katanya. (*)

Baca Juga:

Megawati Dukung BRICS Bikin Bank Pembangunan

#Utang #Pemulihan Ekonomi
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Danantara Indonesia menyatakan sudah menyiapkan dua skema untuk menyelesaikan utang dari proyek KCIC, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 05 November 2025
Menko Airlangga Pastikan Pemerintah Punya Solusi Bayar Utang Kereta Cepat
Indonesia
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Saat ini, Indonesia memiliki kewajiban pembayaran utang untuk proyek kerata Whoosh sekitar Rp 1,2 triliun per tahun kepada China.
Wisnu Cipto - Rabu, 05 November 2025
Ternyata, Prabowo Andalkan Duit dari Sini untuk Alokasi Bayar Utang Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Total realisasi belanja 15 K/L dengan anggaran besar tercatat mencapai Rp 692 triliun atau 63,1 persen dari pagu Rp 1.097,3 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 17 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Ultimatum Kementerian Lembaga, Dana Tidak Terserap Bakal Digunakan Bayar Utang
Indonesia
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Perusahaan BUMN yang awalnya sehat kini terbebani kewajiban membayar utang Rp2 triliun per tahun akibat proyek kereta cepat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 16 Oktober 2025
Rencana Utang Kereta Cepat 'Numpang' APBN Bikin BUMN Sehat Jadi 'Sakit', DPR Minta Jangan Korbankan Duit Rakyat Buat Whoosh
Indonesia
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Menkeu memandang, Danantara mampu menanggung beban tersebut karena memiliki sumber keuangan yang kuat dari dividen BUMN.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 16 Oktober 2025
Menkeu Purbaya Yakin Danantara Bisa Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh, Pakai Dividen BUMN
Indonesia
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Langkah ini, penting untuk memastikan siapa pihak yang bertanggung jawab terhadap utang proyek yang dikerjakan pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Proyek Kereta Cepat Whoosh Program Jokowi Jadi Beban, Kontrak Awal Proyek Ini Harus Disisir Ulang
Indonesia
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Angka itu, bisa jadi lebih besar karena belum termasuk potensi kerugian keuangan negara lain yang menyertainya.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
PKS Dukung Menkeu Tidak Gunakan APBN Bayar Utang Kereta Cepat Whoosh
Indonesia
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Secara ekonomi, jalur Jakarta–Surabaya dinilai lebih menjanjikan
Angga Yudha Pratama - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang KCIC Bikin BUMN Pusing Tujuh Keliling, DPR Ingatkan Jangan Sampai Negara Ikutan Rugi
Indonesia
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Posisi ULN pemerintah tersebut didominasi utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 15 Oktober 2025
Utang Luar Negeri Pemerintah Meningkat 6,7 Persen, Begini Peruntukannya
Indonesia
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Abdullah mengaku prihatin dan miris dengan banyaknya insiden tindak pidana yang dilakukan oleh penagih utang
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPR Desak OJK Hapus Pasal 'Debt Collector' di POJK 22/2023, Utang Wajib Perdata!
Bagikan