BRICS Soroti Kerentanan Utang di Banyak Negara

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Jumat, 25 Agustus 2023
BRICS Soroti Kerentanan Utang di Banyak Negara

Pemimpin BRICS pada KTT BRICS 2023 di Sandton Convention Center di Johannesburg, Afrika Selatan, 23 Agustus 2023. ANTARA/REUTERS/Gianluigi

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Para pemimpin negara-negara BRICS (Brasil, Rusia, India, China atau Tiongkok dan Afrika Selatan) pada Kamis (24/8/2023), melakukan pertemuan di Afrika Selatan.

Dalam pernyataan, mereka menyoroti tingkat utang yang tinggi di beberapa negara telah mengurangi ruang fiskal yang diperlukan untuk mengatasi tantangan pembangunan yang sedang berlangsung, diperburuk oleh dampak limpahan guncangan eksternal, khususnya pengetatan moneter yang tajam di negara-negara maju.

Baca Juga:

Jokowi Tiba di Afrika Selatan Buat Hadiri KTT BRICS

Dalam Deklarasi Johannesburg II yang diadopsi setelah KTT BRICS ke-15 yang berlangsung selama tiga hari, negara-negara BRICS menyatakan kenaikan suku bunga dan kondisi pembiayaan yang lebih ketat telah memperburuk kerentanan utang di banyak negara.

BRICS menekankan agenda utang internasional perlu ditangani dengan baik guna mendukung pemulihan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, dengan tetap mempertimbangkan undang-undang dan prosedur internal masing-masing negara.

Salah satu instrumen untuk mengatasi kerentanan utang secara kolektif adalah melalui implementasi Kerangka Umum Penanganan Utang G20 yang dapat diprediksi, teratur, tepat waktu, dan terkoordinasi, dengan partisipasi kreditor bilateral resmi, kreditor swasta dan bank pembangunan multilateral, sejalan dengan prinsip tindakan bersama dan pembagian beban yang adil, mereka menekankan dalam deklarasi tersebut.

Sementara itu, Presiden Iran Ebrahim Raisi memuji keputusan anggota BRICS pada Kamis (24/8/2023) untuk memperluas kelompok tersebut, dan memujinya sebagai langkah terpuji yang akan memfasilitasi pembangunan di seluruh dunia sambil menjunjung tinggi prinsip keadilan.

Pernyataan tersebut disampaikannya pada KTT BRICS ke-15 di Johannesburg, Afrika Selatan, setelah kelompok tersebut mengundang Iran, Argentina, Mesir, Ethiopia, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab untuk menjadi anggota baru.

Raisi menyatakan keyakinannya, masuknya Iran dalam BRICS akan menciptakan dampak bersejarah, menandai tonggak penting dalam memajukan prinsip-prinsip keadilan dan etika, dan pada akhirnya mendorong perdamaian global yang langgeng.

Ia menguraikan munculnya ambisi hegemonik, ketidakadilan, kesenjangan, dan krisis moral sebagai penyebab rumitnya lanskap global.

Ia menyoroti pentingnya mengatasi masalah-masalah mendesak seperti kelaparan, perubahan iklim, dan berkurangnya sumber daya energi, Raisi menggarisbawahi perlunya inisiatif kolaboratif dan persatuan untuk membangun sistem yang adil berdasarkan kepentingan bersama.

"BRICS sebagai simbol perubahan dalam hubungan global yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan komunitas internasional, terutama seiring dengan meningkatnya kepercayaan global terhadap kelompok tersebut," katanya. (*)

Baca Juga:

Megawati Dukung BRICS Bikin Bank Pembangunan

#Utang #Pemulihan Ekonomi
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Pemerintah akan tetap berhati-hati dalam menerbitkan SBN dengan memperhatikan kondisi pasar obligasi serta dinamika perekonomian global.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 09 Oktober 2026
Pemerintahan Prabowo Tarik Utang Rp 494,3 Triliun hingga 30 September
Indonesia
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
DJKN memiliki Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang bertanggung jawab atas penagihan seluruh kewajiban yang masih terutang kepada negara.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 23 September 2026
Utang BLBI Pemerintah ke BI Lunas, Obligor Masih Bakal Ditagih
Indonesia
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Pinjaman itu, difokuskan untuk mendukung Indonesia memodernisasi pengelolaan fiskal daerah, memajukan tata kelola secara digital, dan meningkatkan penyampaian layanan publik.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 16 September 2026
ADB Kasih Pinjaman Rp 11,5 Triliun Buat Kuatkan Fiskal Pemerintah
Indonesia
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Perkembangan ULN pemerintah tersebut terutama dipengaruhi oleh aliran masuk pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 15 September 2026
Utang Luar Negeri Kembali Naik, Per Juli 2026 Capai USD 454,8 Miliar
Indonesia
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Penyelesaian utang akan dilakukan setelah proses pengalihan kereta cepat rampung. Pemerintah, akan terlebih dahulu menghitung besaran kewajiban.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 September 2026
BLU Kemenkeu Ambil Alih Utang Kereta Cepat, Purbaya Ogah Cari Investor Baru
Indonesia
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Persis Solo masih menunggak biaya sewa Stadion Manahan senilai Rp 2 miliar. Pemkot Solo segera membahasnya.
Soffi Amira - Kamis, 06 Agustus 2026
Persis Solo Tetap Bermarkas di Stadion Manahan, Tunggakan Sewa Rp 2 Miliar Bakal Dibahas
Indonesia
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
enerbitan obligasi merupakan salah satu skema pembiayaan kreatif (creative financing) yang disiapkan Pemprov DKI agar pembangunan tetap berjalan meski ada potongan Dana Bagi Hasil
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 28 Juli 2026
Dikritik Mendagri Soal Rencana Surat Utang, Gubernur Pramono: Sudah Bulat
Indonesia
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Menkeu mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 23 Juli 2026
Purbaya Pastikan Pembayaran Utang Whoost Tidak Bebani APBN
Indonesia
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Menkeu dalam merespons kekhawatiran sejumlah fraksi DPR RI soal rasio utang yang kian meningkat
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 14 Juli 2026
Rasio Utang Pemerintah Terus Meningkat, Tercatat Telah Capai 40,54 Persen PDB
Indonesia
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Obligasi daerah yang diterbitkan diyakini akan disambut baik oleh para investor
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 01 Juli 2026
Jakarta Mau Terbitkan Surat Utang Daerah Rp 3,5 Triliun, Dana Buat Proyek Prioritas
Bagikan