Alwan Ridha Ramdani
MerahPutih.com - Pemerintah tengah membangun Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur. Pembangunan itu diklaim akan mengubah sebagian kawasan dari tanaman industri menjadi kawasan hutan hujan tropis.
Bank Pembangunan Asia (ADB) dan Pemerintah Indonesia meluncurkan ruang lingkup kajian untuk memetakan langkah agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat mengidentifikasi, melacak, menetralisasi, dan mengurangi emisi karbon.
Baca Juga:
Kawasan IKN Nusantara Bakal Kembali Jadi Wilayah Hutan Hujan Tropis
Kegiatan tersebut diumumkan di sela-sela kegiatan COP27 di Mesir serta selaras dengan komitmen Indonesia untuk mencapai kontribusi yang ditetapkan secara nasional sejalan dengan Kesepakatan Paris.
"ADB gembira dapat membantu Otorita IKN dalam mengambil langkah tegas untuk memerangi perubahan iklim," kata Wakil Presiden ADB untuk Asia Timur, Asia Tenggara dan Pasifik Ahmed M Saeed dalam pernyataannya, Rabu (9/11).
ADB siap memberikan bantuan teknis dalam bentuk kajian bagi persiapan menyeluruh kontribusi yang ditetapkan secara regional dan lokal untuk IKN Nusantara, hal yang baru pertama kali dilakukan di tingkat daerah di Indonesia.
Sebuah kajian lokal secara sukarela untuk menganalisis bagaimana Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) yang telah dijalankan di tingkat lokal juga akan dilaksanakan.
"Partisipasi aktif pemerintah daerah, yang berada di garis depan pelaksanaan kebijakan nasional, merupakan hal yang sangat penting agar negara dapat mencapai komitmennya berdasarkan Kesepakatan Paris," kata Ahmed M. Saeed.
Ketua Otorita IKN Bambang Susantono menambahkan kajian ini merupakan langkah selanjutnya dalam menjadikan IKN sebagai ibu kota nasional dengan hutan lestari yang pertama di dunia dan kota karbon netral yang pertama di Indonesia pada 2045.
"Kajian tersebut akan mengidentifikasi kegiatan penting dalam membantu Nusantara memenuhi komitmen nol emisi karbon, termasuk melindungi dan memulihkan lahan dan kawasan hutan di ibu kota baru," katanya.
Otorita IKN, kata ia, akan memprioritaskan rehabilitasi dan perlindungan yang memiliki nilai konservasi besar, seperti koridor satwa liar dan koridor keanekaragaman hayati, serta zona tangkapan air.
Untuk daerah perkotaan, pembangunan Nusantara akan memprioritaskan material rendah karbon untuk konstruksi, memaksimalkan energi yang berasal dari sumber terbarukan, serta akses transportasi publik.
Bantuan teknis akan dikelola oleh ADB dan dibiayai oleh Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia (Australian Department of Foreign Affairs and Trade). Bantuan teknis tersebut diperkirakan akan selesai pada Juni 2023.
Baca Juga:
Gedung Sekretariat Presiden IKN Ditargetkan Selesai Akhir 2024
