Kawasan IKN Nusantara Bakal Kembali Jadi Wilayah Hutan Hujan Tropis

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Selasa, 08 November 2022
Kawasan IKN Nusantara Bakal Kembali Jadi Wilayah Hutan Hujan Tropis

IKN Nusantara. (Foto: Antara)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dibangun di kawasan seluas 256 ribu hektare dengan 3 zona yang terdiri dari kawasan inti pusat pemerintahan (6.671 hektare), kawasan ibu kota negara (56.181 hektare) dan sisanya zona kawasan pengembangan.

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara diklaim mengusung konsep forest city yang diawali dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di sekitar kawasan untuk memastikan calon ibu kota baru akan siap menghadapi tantangan perubahan iklim.

Baca Juga:

Pidato Ilmiah di PKNU, Puan Bicara soal Pancasila, IKN hingga PBB

Dirjen Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (PDASRH) KLHK Dyah Murtiningsih menjelaskan, pembangunan IKN akan memperhatikan manajemen bentang alam dan keanekaragaman hayati.

Faktor-faktor tersebut menjadi perhatian mengingat Pulau Kalimantan tempat IKN berada memiliki keberagaman flora dan fauna dan terdapat sejumlah satwa endemik seperti orangutan dan bekantan.

"IKN harus bisa menjadi habitat bagi spesies endemik flora maupun flora," kata Dyah saat menyampaikan pidato secara daring dalam acara diskusi di Paviliun Indonesia pada COP27 UNFCCC Sharm el-Sheikh di Mesir, Senin (7/11) waktu setempat.

Ia memaparkan, IKN dibangun dengan konsep forest city, berarti kondisi IKN saat ini yang berupa hutan tanaman industri akan dikembalikan menjadi hutan hujan tropis dengan melakukan penanaman tanaman endemik.

"Kondisi hutan alam di sekitarnya pun harus dipertahankan dan dijaga kelestariannya," tutur Dyah.

KLHK, kata ia, sudah menyiapkan lahan seluas 16 hektare untuk pembangunan Persemaian Mentawir yang akan menyediakan 15 juta pohon setiap tahun untuk mendukung pembangunan dan rehabilitasi hutan di IKN.

Ia menegaskan, upaya mengembalikan hutan hujan tropis akan dilakukan dengan melibatkan masyarakat setempat. Pemerintah juga mengajak dan menantang sektor swasta untuk terlibat aktif mewujudkan ambisi pembangunan Forest City IKN dengan skema Public-Private Partnership.

"Keterlibatan swasta dalam pembangunan hutan di IKN sekaligus bisa mendukung pengurangan emisi karbon yang saat ini sangat dibutuhkan di tengah upaya mengendalikan perubahan iklim," katanya. (Knu)

Baca Juga:

Gedung Sekretariat Presiden IKN Ditargetkan Selesai Akhir 2024

#IKN Nusantara #Perubahan Iklim
Bagikan

Berita Terkait

Dunia
Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
National Center for Atmospheric Research (NCAR) didirikan pada 1960 sebagai pusat riset dan pendidikan yang didanai pemerintah federal.
Dwi Astarini - Rabu, 17 Desember 2025
 Pemerintahan Donald Trump akan Bubarkan NCAR, Sebut Pebuhan Iklim hanya Tipuan
Indonesia
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Penyelesaian pembangunan IKN tahap satu menandai kesiapan infrastruktur IKN menyambut fase kedua pembangunan
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 17 Desember 2025
Akhir Tahun Ini Kantor Wapres di IKN Rampung
Indonesia
Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim
Presiden menyampaikan prioritas pemerintah saat ini adalah mengirimkan bantuan yang diperlukan, termasuk bahan bakar minyak dan listrik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 01 Desember 2025
Banjir Bandang di Sumatra, Presiden Perintahkan Pemda Siap Hadapi Perubahan Iklim
Indonesia
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Eddy Soeparno menilai bencana di Sumatra sebagai bukti krisis iklim. BNPB mencatat 303 korban tewas. Ia minta pemerintah tegas terhadap perusakan lingkungan.
Ananda Dimas Prasetya - Minggu, 30 November 2025
Banjir dan Longsor di Sumatra, Wakil Ketua MPR RI: Alarm Krisis Lingkungan Indonesia
Indonesia
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima menegaskan putusan MK yang memangkas masa HGU di IKN harus dipatuhi tanpa menimbulkan kepanikan investor.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Masa HGU di IKN Dipangkas, Komisi II DPR Dorong Kajian Regulasi Tanpa Ganggu Investasi
Indonesia
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Prabowo menerbitkan Perppu usai MK membatalkan aturan HGU, HGB, dan HP di IKN hingga 190 tahun.
Ananda Dimas Prasetya - Jumat, 21 November 2025
Respon Putusan MK Soal HGU IKN, Komisi II DPR Dorong Prabowo Terbitkan Perppu
ShowBiz
Penggemar K-Pop Curi Perhatian di COP30 Brasil, Tunjukkan Aksi Peduli Iklim
Aksi penggemar K-pop di Indonesia yang berdonasi Rp 1,4 miliar untuk korban bencana alam di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat 2021 jadi contoh nyata. ?
Dwi Astarini - Kamis, 20 November 2025
Penggemar K-Pop Curi Perhatian di COP30 Brasil, Tunjukkan Aksi Peduli Iklim
Indonesia
Indonesia Raih Rp 7 Triliun Dari Perdagangan Karbon di COP30 Brasil
Pemerintah Indonesia menargetkan transaksi hingga 90 juta ton CO2 dengan nilai transaksi sebesar Rp 16 triliun.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 18 November 2025
Indonesia Raih Rp 7 Triliun Dari Perdagangan Karbon di COP30 Brasil
Indonesia
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Putusan MK ini harus segera diikuti dengan penyusunan regulasi turunan yang jelas dan transparan.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 17 November 2025
Putusan MK Soal HGU 95 Tahun Sesuai UU Agraria, Sama Dengan Australia dan Malaysia
Indonesia
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Putusan itu mempertegas pentingnya keadilan dalam pengelolaan tanah di kawasan strategis nasional.
Dwi Astarini - Jumat, 14 November 2025
HGU IKN tak lagi Dekati 2 Abad, DPR Sebut Bagus untuk Kepastian Hukum dan Bentuk Keadilan dalam Pengelolaan Tanah
Bagikan