Protes Raker Persiapan Asian Games 2018 dengan Kapolri, Fraksi Gerindra Walk Out

Eddy FloEddy Flo - Kamis, 19 Juli 2018
Protes Raker Persiapan Asian Games 2018 dengan Kapolri, Fraksi Gerindra Walk Out

Kapolri Jendral Pol Tito Karnavian (kiri) didampingi Wakapolri Komjen Pol Syafruddin (ANTARA FOTO/Wahyu Putro A)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.Com - Rapat kerja Komisi III DPR dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian terkait persiapan Asian Games 2018 diwarnai aksi walk out (WO) dari Fraksi Gerindra.

Rapat kerja (Raker) yang membahas persiapan dan isu-isu keamanan jelang Asian Games di Kompleks Senayan, Jakarta itu mendapat protes dari Fraksi Gerindra karena berlangsung terbuka.

Dalam raker yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Kahar Muzakir serta Wakil Ketua Komisi III Trimedya Panjaitan dan Erma Suryani Ranik itu, Kapolri memaparkan tantangan serta program untuk pengamanan Asian Games.

Setelah itu, anggota Komisi III Sufmi Dasco Ahmad dari Fraksi Gerindra meminta agar raker berjalan secara tertutup, tidak ada batasan waktu dan tidak ada jawaban Kapolri yang dilakukan tertulis, meski pada awal telah diputuskan rapat dilangsungkan terbuka.

"Waktu tadi diputuskan terbuka saya belum, ada dan sekarang saya usulkan rapat dilakukan tertutup," ujar Sufmi Dasco kepada pimpinan rapat.

Raker Komisi III DPR
Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR RI di gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat(Foto: MP/Muchammad Yani)

Sejumlah fraksi lain menyatakan ketidaksetujuannya dan mengusulkan rapat yang berlangsung Kamis (19/7) itu tetap dijalankan secara terbuka, beberapa mengusulkan waktu dibatasi hingga pukul 16.00 WIB.

Menanggapi badai intrupsi anggota Komisi III kepada pimpinan rapat yang tidak kunjung usai, Kapolri pun angkat bicara dan mengusulkan rapat dilakukan secara terbuka, apabila Fraksi Gerindra ingin menyampaikan hal yang bersifat tertutup akan dilakukan di akhir raker.

Kapolri juga mengatakan tidak dapat menjawab segala pertanyaan langsung, khususnya hal yang sangat teknis karena terdapat kemungkinan tidak memegang data pada saat itu.

Pimpinan rapat sebagaimana dilansir Antara memutuskan rapat tetap dilakukan secara terbuka dan mempersilakan Fraksi PDIP untuk menyampaikan pertanyaan dan pendapatnya.

Namun, Dasco tidak puas dengan keputusan tersebut dan menyatakan pihaknya tidak akan mengikuti raker karena merasa pendapatnya tidak diakomodasi.

"Kalau begitu Fraksi Gerindra memutuskan untuk tidak ikut raker hari ini. Kami akan ikut raker kalau diakomodasi oleh pimpinan atau saat Komisi III sudah memiliki pimpinan yang baru," ucap Dasco yang kemudian meninggalkan ruangan dan disusul rekan-rekan sefraksinya.(*)

Baca berita menarik lainnya dalam artikel: Banyak Artis Jadi Bacaleg, KPU: Itu Wewenang Partai Politik

#Komisi III DPR #Tito Karnavian #Asian Games 2018 #Partai Gerindra
Bagikan
Ditulis Oleh

Eddy Flo

Simple, logic, traveler wanna be, LFC and proud to be Indonesian

Berita Terkait

Indonesia
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
DPR turut mengundang sejumlah ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi mahasiswa.
Dwi Astarini - Selasa, 09 Juni 2026
DPR Ngaku Maksimalkan Partisipasi Publik dalam Bahas UU Polri
Indonesia
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Usia pensiun Polri kini diperpanjang hingga 60 tahun. Komisi III DPR menegaskan, bahwa usia 60 tahun masih produktif.
Soffi Amira - Selasa, 09 Juni 2026
Batas Usia Pensiun Polri Resmi Berubah, DPR Sebut 60 Tahun Masih Prima
Indonesia
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Pemerintah mempercepat rehabilitasi lahan pertanian terdampak bencana di Aceh, Sumut, dan Sumbar. Bantuan disiapkan untuk mendukung swasembada pangan.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Topang Swasembada Pangan, Pemerintah Percepat Pemulihan 42.702 Hektare Lahan Pertanian Pascabencana di Sumatera
Indonesia
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Anggota Komisi III DPR RI Hasbiallah Ilyas mendukung usulan perpanjangan masa pensiun anggota Polri hingga 60 tahun dalam pembahasan revisi UU Polri.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 08 Juni 2026
Revisi UU Polri, Anggota DPR Dukung Batas Usia Pensiun Naik Jadi 60 Tahun
Indonesia
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada 2025 mencapai 74,47 tahun.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Ingatkan Risiko 'Bottleneck Karier' jika Usia Pensiun Polri Ditambah
Indonesia
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Pemahaman mengenai HAM perlu menjadi bagian integral dalam proses pembentukan, pelatihan, promosi jabatan, evaluasi kinerja, hingga etika profesi anggota kepolisian.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Pakar Hukum Dorong Pendidikan HAM dan Demokrasi Diperkuat dalam RUU Polri
Indonesia
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Kepolisian juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan koreksi apabila terdapat penilaian yang dinilai tidak sesuai dengan fakta.
Dwi Astarini - Selasa, 02 Juni 2026
Bahas RUU Polri, Sahroni Minta Polisi Punya Hak Koreksi Komnas HAM
Indonesia
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Menurut Sahroni, proses deportasi perlu segera dilakukan agar pelaku dapat diproses hukum di negara asalnya.
Frengky Aruan - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Minta Woodyrman Pembunuh WN Brunei Segera Dideportasi dan Dicekal Masuk Indonesia
Indonesia
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Program bantuan masyarakat dari Presiden memiliki dasar hukum yang jelas dalam sistem keuangan negara. Hal itu diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
Dwi Astarini - Jumat, 29 Mei 2026
Komisi III DPR Tegaskan Pengadaan 1.098 Sapi Kurban Prabowo melalui APBN tak Langgar Hukum
Indonesia
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Komisi III DPR resmi membentuk Panja RUU Polri. Revisi beleid tersebut akan membahas pengawasan Polri, usia pensiun anggota, hingga penguatan Kompolnas.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 25 Mei 2026
Komisi III DPR Bentuk Panja RUU Polri, Habiburokhman Jadi Ketua
Bagikan