Progres Perppu Cipta Kerja di DPR
Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (13/1/2023). (ANTARA/HO-DPR)
MerahPutih.com - Sejumlah kritik dilayangkan oleh berbagai pihak pasca-penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
Bola panas soal Perppu Cipta Kerja kini berada di DPR. Masyarakat menanti apakah ujungnya DPR akan menerima atau menolak kehadiran Perppu Cipta Kerja yang diterbitkan oleh pemerintah.
Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menjelaskan update Perppu Cipta Kerja dari DPR. “Pekan kemarin itu sudah dilakukan rapat kerja antara komisi teknis dengan Menteri Ketenagakerjaan (Ida Fauziyah),” kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin,(16/1).
Baca Juga:
Baleg DPR Janji Kaji Alasan Urgensi Perppu Cipta Kerja
Dasco memastikan DPR akan terus memonitor perkembangan pembahasan dari Perppu Cipta Kerja
“Tentunya kita akan monitor terus perkembangannya dan karena ini sudah masa sidang masuk,” ujar Dasco.
Baca Juga:
Partai Buruh Demo Tolak Perppu Cipta Kerja di Istana Sebelum Rakernas
Diketahui, Komisi IX DPR dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menggelar rapat kerja soal Perppu Nomor 2 Tahun 2022 Ciptaker. Rapat tersebut berlangsung tertutup.
Digelarnya rapat tertutup tersebut merupakan keputusan yang diambil atas permintaan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kepada Komisi IX DPR. (Pon)
Baca Juga:
DPR Tidak Punya Hak Membahas Perppu Cipta Kerja, Hanya Bisa Menerima atau Menolak
Bagikan
Ponco Sulaksono
Berita Terkait
PB XIV Purbaya Curhat ke Dasco, Nyatakan Keberatan atas SK Kemenbud dan Harapkan Persatuan Keraton Solo
Aturan Polisi Ditempatkan di Jabatan Sipil Segera Rampung, Jadi Solusi Sementara
Dasco Janji Tidak Buru Buru Bahas Revisi UU Pilkada, Fokus ke UU Pemilu
Pilkada via DPRD Belum Dibahas, Dasco: Kita Fokus Tangani Bencana
Wakil Ketua DPR Dasco Dikabarkan Konsolidasikan Dukungan Pilkada Oleh DPRD
Puan-Dasco Kompak Enggan Bahas soal Usulan Koalisi Permanen
Dasco Umumkan Prabowo Rehabilitasi Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, Mensesneg: Usulan Datang dari DPR
Uji Kelayakan Rampung, DPR Sahkan 7 Anggota Komisi Yudisial Periode 2025-2030
Jangka Waktu Lahan IKN Dipangkas MK, DPR Peringatkan Bahaya Penguasaan Tanah Terlalu Lama
Prabowo Beri Hak Rehabilitasi bagi 2 Guru Luwu Utara, Mensesneg: Guru Harus Dilindungi, Bukan Dihukum